Jangan Belah Warga Jakarta dalam Kutub Pribumi dan Non Pribumi

Selasa, 17 Oktober 2017 | 20:29 WIB
Share Tweet Share

Anies Baswedan saat menyampaikan pidato pelantikan (16/10)

Baru saja dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyd Baswedan langsung memantik kontroversi. Ini terkait penggunaan terminologi pribumi dalam pidato politiknya di hadapan warga Jakarta dalas pesta rakyat di Balai Kota, Senin (16/10).

Anies mengatakan bahwa sudah saatnya pribumi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Anies sendiri tidak mendefinisikan secara gamblang siapa pribumi yang dimaksud. Tak pelak, istilah itu memunculkan berbagai interpretasi.

Sebagian memaknai istilah pribumi yang digunakan Anies sebagai kaum marginal yang selama ini terpinggirkan oleh kaum berkantong tebal. Sebagian lagi merujuk istilah pribumi dalam pidato Anies kepada suku atau etnis tertentu.

Anies sendiri memunculkan terminologi pribumi dengan mengambil frame zaman penjajahan, jaman pribumi ditindas kolonial. Tapi dalam satu kesatuan, dikotomi pribumi dan non pribumi itu cukup terasa. Apalagi ketika Anies menyampaikan situasi keterjajahan masyarakat jaman sekarang dan menegaskan bahwa sudah saatnya pribumi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Anies seperti mempertegas pemikiran soal keberadaan penjajah baru di negeri ini.

Siapa penjajah dan siapa yang dijajah, tidak dijelaskan secara lugas oleh Anies. Namun pernyataan Anies ini menimbulkan kesan bahwa di DKI ada dua golongan warga. Di satu sisi ada golongan pribumi yang dijajah, dan di sisi lain ada golongan non pribumi sebagai penjajah.

Entah apa tujuan Anies di balik dikotomi pribumi dan non pribumi. Sebab secara hukum pemaikaian istilah pribumi dan non pribumi sudah dilarang. Ada dua dasar hukum yang mengatur hal ini yakni UU No 40 Tahun 2008 dan Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998. Sebagai figur yang lama berkutat di dunia akademis dan pernah memegang jabatan birokrasi, Anies mestinya mengetahui dua dasar hukum ini.

Kedua dasar hukum ini mengandung pesan historis yang sangat dalam. Bahwa bangsa ini lahir dan dibesarkan oleh semua warga negara, apa pun latar belakangnya. Pribumi adalah terminologi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, karena arogansi yang merasa dan mengklaim diri sebagai pribumi.

Maka jika pribumi dan non pribumi menjadi pradigma dan frame kepemimpinan Anies, maka sia-sialah cita-cita Anies untuk menjadi gubernur untuk semua. Seruan untuk merekatkan warga Jakarta yang terserak karena polarisasi semasa bertarung menuju Balai Kota hanya akan tinggal sebagai retorika yang mudah diucapkan tapi enggan diwujudkan.

Lebih dari sekadar sebuah kata, penggunaan terminologi pribumi dan non pribumi dalam pidato politik adalah sinyalemen negatig dari seorang pemimpin. Dikotomi antara pribumi dan non pribumi akan menciptkan kelompok sosial "kita" dan "mereka". Dan rasanya tidak elok dan sangat destruktif bila konsep "kita"-"mereka" diaplikasikan di Jakarta, ibu kota negara yang dihuni oleh kemajemukan SARA.

Pidato politik Anies Baswedan di hari pelantikannya seperti menambah tajam polarisasi yang sudah terjadi. Jika benar paradigma pribumi dan non pribumi ada dalam frame berpikir Anies sebagai Gubernur, maka bisa dipastikan Balai Kota akan berubah menjadi pembuat sekat sosial yang paling sistematis selama 5 tahun mendatang. Namun bagaimanapun, sikap positif harus tetap dikedepankan agar tidak menambah runyam suasana di ibu kota.

Selamat bekerja Anies Baswedan. Saatnya untuk kerja,  bukan retorika. 

Penulis: Vincent Br. 

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar