Mengaputasi Peran KPK  

Sabtu, 23 September 2017 | 22:06 WIB
Share Tweet Share

Istimewa

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berakhir pada 28 September 2018 mendatang. Sampai saat ini belum ada keputusan apakah masa kerja Pansus akan berhenti sesuai waktunya atau diperpanjang.

Namun seiring dengan akan berakhirnya masa kerja pansus angket tersebut, Draf rekomendasi hasil kerja pansus terhadap KPK mulai beredar luas dan menjadi bahan perbincangan publik luas.

Draf rekomendasi itu setidaknya memuat lima point penting yakni, aspek kelembagaan, aspek kewenangan, aspek anggaran, aspek tata kelola SDM, dan perubahan Undang-Undang.

Dari lima butir draf rekomentasi tersebut, poin kedua terkait aspek kewenangan paling banyak dibahas masyarakat luas sebab dalam penjelasan poin kedua tersebut pansus angket merekomendasikan "agar kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dikembalikan kepada institusi penegak hukum yang telah ada sebelumnya".

Dari bunyi rekomendasi itu secara gamblang fungsi dan kewenangan KPK telah diaputasi, sebab KPK tidak lagi memiliki taring untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap seseorang yang terindikasi melakukan korupsi.

Draf rekomendasi pansus angket ini sebenarnya sejak awal telah terbaca secara jelas bahwa sesungguhnya pansus ini dibentuk bukannya untuk memperkuat peran dan fungsi KPK tapi justru memperlemah bahkan melakukan aputasi.

Bila draf rekomendasi yang kini beredar luas benar-benar terjadi, itu artinya upaya melakukan aputasi dan membubarkan komisi anti rasua itu bukan lagi hanya sebatas wacana tapi menjadi kenyataan apalagi sudah masuk dalam target utama pansus angket.

Publik tentu berharap rekomandi yang akan disampaikan pansus angket DPR terhadap KPK nantinya bukannya memuat poin-poin yang justru mengaputasi fungsi dan peran KPK tapi lebih pada penguatan lembaga yang selama ini masih dipercaya publik.

Editor: Mus

Tag:

Berita Terkait

Komentar