(Tidak) Perlukah Seorang Politisi Berbisnis?

Kamis, 14 September 2017 | 14:11 WIB
Share Tweet Share

Job sebagai Pengusaha vs Politisi, perlukah dipertentangkan?

Politisi berbisnis. Ini menjadi isu panas terutama menjelang pesta demokrasi, termasuk pemilukada di NTT. Ini dipicu oleh benturan dua sudut pandang yang sama-sama logis, sama-sama argumentatif tapi bertolak belakang. Yang satu berangkat dari perspektif pegiat sosial yang mengidealkan posisi politisi “yang sudah selesai dengan dirinya”. Sedang yang lain dari perspektif politisi butuh amunisi agar bisa produktif dalam karier kepolitisiannya.

Secara konkrit, di NTT dua perspektif ini amat relevan. NTT yang relatif miskin dan terbelakang dibanding propinsi lain di Indonesia, idealnya jangan lagi dijadikan obyek bisnis para politisi. Demikian harapan dari perspektif pegiat sosial. Namun, menurut perspektif politisi, politisi dapil NTT “dipaksa” berbisnis di NTT karena selain mereka butuh sumber penghasilan ekstra demi menyelenggarakan agenda-agenda politiknya di situ, mereka juga nanti akan disalahkan apabila tidak menggunakan anggaran aspirasi. Gunakan dana aspirasi juga akan salah apabila tidak pada dapilnya seperti kasus Damayanti yang mana berasal dari dapil Jateng namun menggunakan dana aspirasinya di Maluku yang mencuat beberapa tahun lalu.

Maka, bagaimana menjembatani dua sudut pandang ini jika dikontekstualisasikan dengan NTT?

Tidak bisa tidak, politisi tetap harus bangun atau kembangkan bisnis untuk menunjang karir politiknya. Terutama, politisi yang berangkat ke gelanggang politik dengan modal pas-pasan. Hanya saja, regulasi untuk politisi yang berbisnis perlu dikemas sedemikian rupa agar tak malah mematikan gerak dan geliat usaha konstituennya. Regulasi ini juga harus mengadopsi unsur transparansi keuangan politisi agar bisa dilihat publik keuangannya dari dan diperuntukkan buat apa saja.

Jadi, berpolitik dan berbisnis tdk perlu dipertentangkan asal pada koridornya yang pas dan tidak kena bau amis KKN.

Saat ini penegak hukum terus berperan aktif memerangi KKN. Rakyat juga makin melek politik dan cerdas hukum,  maka kontrol sosial yang kuat akan sangat membantu dan bisa menjamin tidak akan ada perselingkuhan antara kekuasaan politik dan bisnis.

Penulis

Aven Jaman

Editor: Aven


Berita Terkait

Komentar