Etika Pemimpin Politik

Kamis, 03 Agustus 2017 | 17:00 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi

Menarik mengamati realitas verbal dan linguistik di kancah politik nasional saat ini. Pernyataan-pernyataan politik meluber dari mulut para politisi mulai dari anggota DPR hingga pemimpin partai. Semuanya berseliweran di ruang publik dan media cetak maupun elektronik. Tapi sayangnya kuantitas pernyataan mereka tidak sebanding dengan kualitas makna yang terkandung di dalamnya. Malah sebagian dari pernyataan itu menimbulkan nausea atau kemuakan di hati masyarakat.

Lingusitik politik para politisi itu mengalami krisis makna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik sebagai sarana menata kehidupan bersama diplesetkan menjadi sarana untuk menyerang sesama. Mumgkin ini yang oleh Thomas Hobbes disebut lidah api. Lidah sebagai salah satu organ untuk bicara tidak lagi menelorkan kata-kata yang sejuk, tapi menyemburkan pernyataan yang syarat kebencian dan hasutan.

Sekedar contoh, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyamakan PDIP dengan PKI. Sebuah pernyataan yang sangat vulgar dan tidak pantas dilontarkan seorang elite partai seperti Poyuono. Pernyataan Arief terkesan sangat emosional dan tidak dilandasi pola pikir seorang pemimpin politik. Arief, tidak bisa dipingkiri sedang melakukan agresi verbal terhadap PDIP. Landasan berpikir Arief juga dianggap dangkal, karena dianggap melontarkan pernyataan hanya berdasarkan isu yang sangat politis, yakni isu kebangkitan PKI. Isu ini sudah dimuncukan untuk 'menggebuk' Jokowi.

Arief hanyalah satu contoh dari sekian banyak pernyataan pemimpin politik yang tidak lagi memperhatikan unsur etika. Vandalisme verbal sudah dianggap sebagai realitas biasa dan normal dengan dalih kebebasan dan demokrasi. Padahal etika linguistik dalam berpolitik sangat penting dalam membangun budaya politik yang sehat. Jika tidak, politik hanya akan menjadi sarana untuk menyakurkan syahwat untuk berkuasa. Setiap orang bebas menyerang siapa saja (bellum omnium contra omnes) dengan cara apa saja.

Pemimpin politik adalah figur utama dalam pembangunan budaya politik yang beradap. Mengutip pendapat sosiolog Ignas Kleden (Kompas 21/06), ada tiga hal yang harus dilakukan pemimpin pokitik. Pertama, melukiskan cita2 negara dan masyarakatnya sebagai tujuan dan impian yg menarik, atraktif, dan appealing. Kedua, sanggup memberikan sugesti kepada masyarakatnya sehingga anggota masyarakat itu merasa mampu mewujudkan cita2 yg dilukiskan dan diimpikannya itu. Ketiga, dapat memfasilitasi mengalihkan dari adanya rasa mampu ke pembentukan kemampuan yg riil. Pemimpin politik yang tidak mampu melakukan hal ini akan menjadi, dalam istilah Jomowi, figur dengan jiwa kosong.

Editor: Mus


Berita Terkait

Komentar