Kembali ke Hakikat Pendidikan

Kamis, 07 November 2019 | 23:14 WIB
Share Tweet Share

Prof. Drs. Tans Feliks, M.Dd, Ph.D

(Guru Besar FKIP, Universitas Nusa Cendana)

Surat Terbuka untuk Mendikbud Nadiel Anwar Makarim

SELAMAT bertemu via surat ini, Bapak Mendikbud!  Profisiat atas pengangkatan Bapak sebagai Mendikbud.  Harapan dan doa saya dan, saya yakin, harapan dan doa setiap anak bangsa ini yang berkehendak baik, Bapak akan selalu sukses dan, karena itu, mutu SDM Indonesia sebagai produk dunia pendidikannya akan menjadi semakin baik, yaitu: semakin cerdas, jujur, tangguh, tanggap, kompetitif dan mandiri dengan karakter yang juga semakin sempurna dan, karena itu, berterima secara nasional dan universal sekaligus.

Bapak Menteri yang terhormat, saya menulis surat terbuka ini untuk mengajak Bapak melihat hakikat pendidikan formal secara lebih bening.  Ini penting agar dunia pendidikan Indonsia diperlakukan secara benar dan, karena itu, lebih mampu menghasilkan lebih banyak lagi sumber daya manusia (SDM) yang mantap bak Bapak sendiri.  Selama ini, saya pikir, para pengambil keputusan pendidikan Indonesia sering memahami hakikat pendidikan secara salah sehingga kebijakan pendidikan yang mereka ambilpun kurang tepat.  Akibatnya: Indonesia belum sehebat bangsa lain dalam hal, misalnya, daya saing, pendidikan, karakter, dan ekonomi.

Perlakuan yang salah terhadap pendidikan sebagai buah pemahaman yang kurang tepat atas hakikat pendidikan itu, Bapak Mendikbud, terlihat pada faktum bahwa Indonesia  ketiadaan fokus dalam mendidik para muridnya, generasi baru, pemimpin masa depannya.  Bapak Mendikbud, pergi saja ke sebuah sekolah!  Di  sana, Bapak akan melihat bahwa para murid itu mempelajari begitu banyak mata pelajaran.  Seolah-olah mereka serba bisa; seolah-olah mereka akan bekarya dalam berbagai bidang kehidupan ketika selesai sekolah.

Di SMA, Bapak Mendikbud, para murid jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, misalnya, harus belajar matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, dan masih banyak lagi.  Para murid jurusan ilmu pengetahuan sosial setali tiga uang; mereka harus belajar begitu banyak mata pelajaran.  Persoalannya adalah untuk apa semua itu ketika di dunia nyata mereka bergelut hanya dalam satu atau dua bidang saja.

Bapak Mendikbud, saya tidak sedang mengusulkan untuk melarang generasi masa depan itu mempelajari sebanyak mungkin mata pelajaran di sekolah atau perguruan tinggi (PT).  Tidak. Tidak sama sekali.  Mereka, tentu, harus belajar banyak hal, tetapi, Bapak Mendikbud, dari antara yang banyak itu harus ada satu atau dua saja mata pelajaran yang dipelajari secara khusus, intensif, dan total karena dalam mata pelajaran itu terdapat kecerdasan utama mereka  (baca, misalnya, Howard Gardner, 1993, tentang Kecerdasan Ganda).  Mata pelajaran selain itu, tentu, harus juga dipelajari, tetapi, Bapak Mendikbud, itu hanya sebagai pendukung atau sebuah proses untuk mengetahui secara pasti kecerdasan utama setiap murid. 

Oleh karena itu, begitu seorang guru tahu bahwa seorang muridnya memiliki, misalnya, kecerdasan matematis yang (begitu) tinggi dan, ini penting, dia juga berminat dalam bidang itu karena merasa membutuhkannya untuk masa depannya – dan keluarga dan bangsanya – biarkan murid itu belajar dengan fokus utama pada mata pelajaran matematika itu saja.  Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika atau mata pelajaran apapun, dalam tautan dengan itu, dipelajari hanya untuk mendukung peningkatan kemampuan matematikanya secara maksimal.  Dengan demikian, jika pada ujian nasional (UN) nilai UN matematikanya 10, sementara nilai bahasa Inggrisnya, misalnya, 2 (dari rentangan 1-10), dia harus dinyatakan lulus UN dan dinilai sebagai anak yang cerdas bermatematika.

Syukur, Bapak Mendikbud, bahwa kini UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan karena, antara lain, pertimbangan seperti itu.  Namun keharusan bagi peserta didik untuk tidak hanya belajar begitu banyak mata pelajaran tetapi juga menguasainya, Bapak Mendikbud, masih menjadi masalah.  Momok bagi si murid dan orang tuanya.  Mengapa? Karena murid, Bapak Mendikbud, bisa kehilangan gairah belajarnya.  Ketika dia, misalnya, begitu intensif-total dalam belajar matematika yang padanya dia (sangat) cerdas, dia harus juga belajar mata pelajaran lain yang tidak selalu dibutuhkannya dalam kehidupannya selanjutnya.  Absennya kebutuhan belajar itulah yang, antara lain, membuatnya, bisa saja, tidak lagi intensif-total dalam belajar.  Termasuk dalam mempelajari mata pelajaran yang, mestinya, dia pelajari secara intensif-total karena dia cerdas dan berminat (besar) pada mata pelajaran itu serta membutuhkannya untuk masa depannya, keluarga, dan bangsanya.

Dalam banyak hal, ketiadaan intensitas dan totalitas itu dalam belajar, antara lain, membuat seseorang gagal, Bapak Mendikbud.  Akibatnya, dia, keluarganya, dan Indonesiapun rugi.  Pada tataran nasional,  banyak orang sekolah, bahkan, sampai pada level PT, tetapi menganggur – saat ini jumlah penganggur di Indonesia sekitar 7,05 juta jiwa, hampir dua setengah kali penduduk NTT – dan, jika bekerja, mereka tidak bisa bekerja secara maksimal.  Secara global, kitapun menjadi bangsa dengan daya saing rendah.  Bapak Mendikbud, upaya Pemerintah Indonesia, saya yakin Bapak paham,  untuk meningkatkan kemampuan SDM adalah sebuah pengakuan bahwa SDM Indonesia, memang, secara umum, relatif rendah. 

Untuk meningkatkan mutu SDM yang relatif buruk itu, Bapak Mendikbud tahu, sudah banyak ide yang dilontarkan.  Misalnya, ada usulan untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan secara total.  Dengan desentralisasi pendidikan, kurikulum diharapkan tidak lagi diatur oleh Kemendikbud, tetapi oleh setiap lembaga pendidikan sesuai dengan bakat/talenta, minat, dan kebutuhan belajar setiap muridnya; tugas Kemendikbud bukan lagi untuk menyusun regulasi, termasuk regulasi soal kurikulum nasional seperti sekarang ini, tetapi untuk mengawasi setiap lembaga pendidikan.  Tujuannya? Supaya setiap lembaga pendidikan itu berjalan sesuai teori pedagogis yang berterima secara universal; dan, secara sosial, setiap anak negeri ini dididik secara benar sesuai bakat/talenta, minat dan kebutuhan belajarnya serta, tentu, ideologi bangsa (baca, misalnya, Feliks Tans, HU Kompas, Desentralisasi Pendidikan, 28 Desember 2011; Indonesiakoran.com, Memerdekakan Pendidikan I dan II (Sebuah Catatan Kritis pada HUT Indonesia yang ke-73, 17/08/2018 dan 19/08/2018).

Bapak Mendikdbud yang saya hormati.   Mungkin Bapak mempertanyakan mengapa saya harus tulis ini surat secara terbuka.  Alasannya sederhana.  Saya takut, maaf, Bapak masih melihat dunia pendidikan sebagai pembentukan sejumlah kemampuan dalam diri murid dari sudut pandang pemerintah, yaitu penyiapan masa depan murid menurut kehendak pemerintah.  Itu terlihat, antara lain, pada pidato Bapak tentang strategi dasar pengembangan SDM Indonesia menuju ekonomi digital, yang viral di dunia maya akhir-akhir ini, yaitu: 1)  bahasa Inggris; 2) pemograman dan koding komputer; 3) mentorship dan coaching; dan, 4) statistik dan psikologi. 

Untuk peningkatan keterampilan berbahasa Inggris, misalnya, kebijakan Bapak adalah, antara lain, pembelajaran bahasa Inggris sejak SD.  Harapannya setiap murid, pada saatnya, memiliki kemampuan berkomunikasi secara internasional dengan belajar secara mandiri melalui informasi publik.  Ini, Bapak Menteri, saya pikir, kurang tepat karena belum tentu semua murid berbakat, berminat dan berkebutuhan belajar bahasa Inggris.  Demikian juga yang berkaitan dengan pemograman dan koding komputer; tidak semua murid berbakat, berminat, dan berkebutuhan belajar dalam bidang itu.  Dengan demikian, mendorong pembelajaran bahasa Inggris sejak SD, pemograman dan koding komputer tanpa melihat bakat, minat, dan kebutuhan belajar setiap murid, berarti Bapak masih melihat pendidikan sebagai sesuatu yang berpusat pada pemerintah (government-centered), bukan pada murid itu sendiri (student-centered).

Perbedaan fokus ini, Bapak Mendikbud, tidak boleh dianggap enteng karena pengaruhnya besar pada murid.  Juga pada guru.  Bila yang dipelajari di sekolah tidak sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhan belajarnya, yang terjadi ini:  murid malas belajar, bolos dari sekolah dan tawuran antarpelajar antarsekolah secara sering.  Bahkan ada yang  memukul gurunya hingga wafat  karena, antara lain, apa yang diajarkan gurunya tidak sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan belajar muridnya.  Pada titik ini, Bapak Mendikbud, sehebat apapun seorang guru dan sebaik apapun fasilitas belajar dan pembelajarannya, pendidikan sebagai sebuah proses pemindahan murid dari ketidakmandirian, proximal development, kepada kemandirian, actual development, tidak menganggur (baca, misalnya, Vygotsky, 1978), dengan karakter yang baik seperti yang sering Bapak utarakan, akan gagal.

Oleh karena itu, Bapak Mendikbud, biarkan anak-anak belajar sesuai dengan bakat/talenta, minat dan kebutuhan belajarnya (bandingkan, misalnya, Freedom to Learn for the 80’s oleh Carl R Rogers).  Jika itu dilakukan, saya yakin, setiap murid dari sudut ke sudut negeri ini, istana kita bersama, akan belajar secara sungguh-sungguh.  Sebab setiap orang, sejatinya, selalu intensif/total dalam melakukan hal yang sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhannya; dengan belajar seperti itu, setiap muridpun akan menjadi sangat mampu dan, karena itu, kompetitif dalam bidang yang dipelajarinya: apakah itu menari atau menyanyi atau menjahit atau fisika atau matematika atau bahasa Inggris atau apapun. 

Karena itu, Bapak Mendikbud, negeri ini tidak perlu kurikulum nasional.  Kita tidak perlu K-13.  Biarkan kurikulum disusun setiap lembaga pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan belajar murid.  Dalam konteks ini, tugas Kemendikbud adalah untuk supervisi. Bukan lagi untuk susun kurikulum seperti yang saya katakan di atas, Bapak Mendikbud. 

Kiranya, Bapak Mendikbud sepakat dan, karena itu, kebijakan pendidikan Indonesia segera disesuaikan untuk membuatnya lebih pas dengan bakat, minat dan kebutuhan belajar murid.  Itu, Bapak Mendikbud, hakikat pendidikan.  Kepadanya kita, saya usul, kembali.   

Editor: Jefri


Berita Terkait

Komentar