Pamit, Nyoman Parta: Wajah Saya Sangar, Tapi Hati Selembut Salju

Rabu, 21 Agustus 2019 | 21:47 WIB
Share Tweet Share

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Parta, saat pamit dalam forum Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali. [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna terakhir untuk periode 2014-2019, di Gedung Dewan, Selasa (20/8/2019). Rapat Paripurna tersebut mengagendakan penetapan delapan buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Forum tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Bali yang tak lagi berkantor di Renon pada periode 2019-2024, untuk pamitan. Salah satu anggota dewan yang pamit secara resmi pada kesempatan tersebut adalah I Nyoman Parta.

"(Tugas) Saya sudah berakhir di sini (DPRD Provinsi Bali). Mohon maaf apabila dalam lima tahun ini, ada yang salah. Wajah saya mungkin terlihat sangar, tapi hati saya sesungguhnya selembut salju," kata Parta, usai membacakan laporan pembahasan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kebetulan, Parta didaulat sebagai koordinator pembahasan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini.

Parta pamit, bukan karena gagal pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 lalu. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali itu justru terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Bali dari PDIP.

"Mohon dukungan untuk saya selama bertugas di Senayan lima tahun ke depan," tutur politikus PDIP asal Guwang, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ini.

Sukses Hadirkan 11 Perda Inisiatif

Dalam periode 2014-2019, Komisi IV DPRD Provinsi Bali yang dipimpin Parta tercatat sangat produktif dalam melahirkan Ranperda Inisiatif Dewan. Bahkan lima tahun terakhir, Parta bersama anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali sukses mengusulkan 11 dari total 13 buah Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali.

Sebanyak 11 Ranperda yang telah ditetapkan menjadi Perda tersebut, masing-masing Ranperda Tentang Ranperda Tentang Perlindungan Anak, Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Ranperda Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Ranperda Tentang Pengelolaan Sapi Bali, Ranperda Tentang Bendega, Ranperda Tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, Ranperda Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Ranperda Tentang Desa Adat di Bali, Ranperda Tentang Keolahragaan, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik.

"Dari 13 Perda Inisiatif, 11 Perda diantaranya merupakan inisiatif dari Komisi IV DPRD Provinsi Bali. Saya berharap, ke depan lembaga dewan ini lebih produktif lagi," ujar Parta.

Menurut dia, masih banyak yang bisa dikerjakan oleh DPRD Provinsi Bali ke depan. Misalnya, mengusulkan Ranperda Inisiatif terkait Perlindungan Bangunan Tua.

"Ini sangat penting, karena kadang gara - gara hibah, pura dibongkar. Ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Bangunan tua harus dilindungi," tegas Parta.

"Dewan juga bisa menginisiasi lahirnya Perda Tentang Wajar 12 Tahun hingga Perda Pekerja Sektor Informal. Tentu masih banyak juga sektor lainnya, yang sangat membutuhkan perhatian khusus melalui adanya payung hukum berupa Perda," pungkas Parta.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar