Revisi Regulasi, Chairul: Perbaiki Managemen PT Krakatau Steel

Sabtu, 25 Juli 2020 | 19:25 WIB
Share Tweet Share

chairul

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM]-- Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada PT Krakatau Steel (Persero) bakal sia-sia bila tidak diikuti perbaikan regulasi untuk membendung baja impor dan perbaikan managemen korporasi.

Itu dikatakan Drs Chairul Anwar Apt dalam keterangan tertulisnya melalui WhatsApp (WA) kepada Indonesiakoran.com, Sabtu (25/7) sore, setelah wakil rakyat Dapil I Provinsi Riau itu melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VI DPR RI ke PT Krakatau Steel (Persero) di Cilegon, Provinsi Banten, beberapa hari lalu.

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke PT Krakatau Steel untuk melihat kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sebagai penerima Dana PEN. "Kami berharap dana pinjaman yang diberikan Pemerintah melalui program PEN dengan skema Mandatory Convertible Bond (MCB) Rp 3 triliun benar-benar dimanfaatkan Managemen serta didukung perbaikan regulasi," kata Chairul.

Keterpurukan industri baja dalam negeri selama ini, kata politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut akibat Pemerintahan Jokowi membiarkan baja impor masuk tanpa membuat perlindungan terhadap industri baja yang ada di Indonesia.

Menurut Chairul, Pemerintah harus melakukan perbaikan regulasi untuk mendukung Indusri Baja Nasional Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini kondisi Industri baja Indonesia sangat tidak kondusif karena ada serbuan baja impor dari berbagai negara terutama China dengan harga jauh dibawah harga baja lokal.

Akibat maraknya baja impor tersebut, kata Chairul, PT Krakatau Steel terpaksa menghentikan lini produksi wire rod akhir 2018 dan menurunkan produksi section and bar mill sampai 50 pesen. Dampaknya, terjadi pengurangan tenaga kerja 3.500 orang.

Menurut Chairul, ada beberapa regulasi yang perlu diperbaiki dalam usaha memulihkan Industri baja dalam negeri terutama Krakatau steel yakni penerapan pengadaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang ada di PP 10/2012 dengan cara merevisi penjelasan pasal 14 di PP.

"Ini yang menjadi celah masuknya baja impor melalui wilayah Batam dan memberlakukannya di seluruh Indonesia. Dampaknya mengakibatkan utilisasi pabrik baja di Indonesia sangat rendah, hanya mencapai sekitar 43 persen 2019,” jelas Chairul.

Selain perbaikan regulasi, pembenahan managemen di Krakatau Steel juga harus dilakukan terutama untuk meningkatkan efesiensi dan menurunkan pemborosan yang selama ini terjadi.

Langkah mismanagemen jangan terjadi lagi di Krakatau Steel, temuan BPK 2015 dan 2016 tentang ada pemborosan di proyek pabrik baja berteknologi tanur tiup jangan terulang managemen sekarang. 'Sejatinya 2016 Krakatau Steel juga menerima dana dari Negara berupa PMN Rp 1,5 triliun tetapi tak cukup membantu dan termanfaatkan dengan baik,” ungkap Chairul.

Menurut Chairul Industri baja di Indonesia merupakan Industri strategis yang mempunyai dampak langsung dan efek multiplier. Industri ini harus terus dijaga, karena mempunyai dampak langsung dan efek multiplier, sektor baja menyentuh hampir suluruh sendi kehidupan rakyat, mulai dari industri, transportasi, konstruksi dan fabrikasi.

Jika industri baja mampu mendukung aktifitas ekonomi di berbagai macam Industri termasuk makanan, barang konsumsi, ritel, layanan dan lain-lain, maka akan menghasilkan dampak yang positif bagi seluruh perekonomian Indonesia. "Ke depan, kami berharap Pemerintah memperhatikan industri baja dan mendorong industri baja menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” demikian Drs Chairul Anwar Apt. [A/3]

Editor: Akhir Tanjung

Tag:

Berita Terkait

Komentar