Anis: Ditengah Wabah Corona, IKN Tidak Jadi Prioritas Pemerintah

Minggu, 28 Juni 2020 | 14:55 WIB
Share Tweet Share

Dr Hj Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jakarta Timur

[JAKARTA, Beritalima.cpm-- Alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) yang tertera dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) mendapat sorotan dari politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati.

Dalam keterangan pers yang diterima Indonesiakoran.com, Minggu (28/6) siang, Anis yang juga ekonom Ekonomi Syariah tersebut mengatakan, Fraksi PKS DPR RI benar-benar prihatin di tengah angka pandemi wabah virus Corona (Covid-19) yang masih tinggi di Indonesia, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menganggarkan dan untuk pembangunan IKN baru di Kabupaten Passer Utara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Ya, dalam rapat dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu lalu dengan agenda Pembahasan Pagu Indikatif Kementrian PPN/Bappenas RAPBN 2021 masih tertera anggaran untuk pembangunan IKN.

Wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur tersebut mempertanyakan rencana Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Bappenas yang tetap menjalankan dan memproses rencana pemindahan ibukota negara ditengah wabah pandemi Covid 19 yang belum berakhir.

Hal lain yang dipertanyakan Anis, terkait informasi mengenai proses tender penyusunan master plan IKN yang telah disiapkan dengan menggunakan dana Rp 85 milyar. Informasi yang berkembang di media mengungkapkan dari dokumen sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bahwa Satuan Kerja kantor Menteri Negara PPN/Bappenas menyiapkan paket dengan kode 6740199 bernama Peyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN Master Plan Ibukota Negara.

Paket tersebut, kata Anis, disiapkan 24 Maret 2020 dengan metode penunjukan langsung dan APBN 2020. Adapun kategori yang mengikuti tender ini adalah Jasa Konsultasi Badan Usaha dan karena penunjukan langsung, hanya ada satu peserta akhir dari pendaftaran 24 April 2020.

Demikian pula dengan paket penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk master plan IKN, paket pengadaan kajian keanekaragaman hayati dan pangan untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dan paket kajian reklamasi tambang untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.

Anis menyatakan ditengah pandemi yang belum juga berakhir dan Pemerintah sedang kesulitan keuangan, urusan pemindahan Ibu Kota Negara seharusnya tidak menjadi prioritas. Anggaran yang ada sebaiknya difokuskan untuk menangani masalah wabah dan dampaknya yang sudah meluas. “Pemindahan Ibu Kota Negara tidak bisa disebut sebagai program prioritas dimasa darurat pandemi seperti sekarang ini,” tegas Anis.

Lulusan S3 Ekonomi Syariah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu meminta Pemerintah melalui Bappenas mengkaji ulang tentang program-program pindah Ibu Kota Negara ini. Selain itu, dana bantuan sosial untuk rakyat harus ditambah agar mencukupi semua kebutuhan pada masa wabah ini melanda Indonesia.

Dan, selanjutnya pemulihan kondisi ekonomi rakyat juga harus menjadi prioritas agar recovery segera berlangsung dan ekonomi rakyat bisa tumbuh kembali. “Catatan penting kami dari Fraksi PKS, semua anggaran, harus fokus untuk rakyat. APBN sesuai amanat konstitusi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus utamakan untuk program penanganan pandemi ini,”tambah dia.

Menurut Anis, hal lain yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas Pemerintah adalah reformasi sistem ketahanan pangan, kesehatan, sistem pendidikan, perllindungan nasional dan sistem ketahanan bencana.

Dikatakan Anis, pandemi virus Corona seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga buat Pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kesiapan terhadap antisipasi dan mitigasi dampak yang timbul akibat gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya.

"Soalnya, kesiapan dan kesigapan Pemerintah faktor yang menentukan, cepat atau tidaknya penanganan dampak resiko perekonomian yang dapat ditimbulkan dari adanya krisis global, bencana alam atau wabah penyakit untuk mencegah meluasnya dampak turunan yang mungkin terjadi," demikian Dr Hj Anis Byarwati. [A/3]

Editor: Akhir Tanjung

Tag:

Berita Terkait

Komentar