Fraksi PKS DPR RI Tolak Pemerintahan Cabut Subsidi Gas Melon

Jumat, 26 Juni 2020 | 13:50 WIB
Share Tweet Share

melon

JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM]-- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto M.Eng menolak rencana Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo mengubah skema penyaluran gas 3 kg dari subsidi melalui komoditas ke subsidi langsung ke rakyat.

Pasalnya, ungkap Mulyanto dalam keterangannya kepada Indonesiakoran.com, Jumat (26/6) siang, saat ini Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah. Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos terkait wabah virus Corona (Covid-19) secara by name by adress memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia.

Karena itu, anggota Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologie (Iptek) dan Lingkungan Hidup (LH) tersebut mengatakan, harusnya Pemerintahan Jokowi menjadikan pengalaman tidak baik ini sebagai pertimbangan dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung.

"Dalam penyaluran bansos Covid-19 lalu saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat, sementara masyarakat yang berhak malah tidak dapat. Ini semua harus menjadi perhatian," tegas Mulyanto.

Legislator Dapil III Provinsi Banten tersebut menyarankan Pemerintahan Jokowi, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin. Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap. "Secara teoritis transformasi model subsidi dari 'komoditas' ke 'orang' memang sepertinya lebih baik. Namun, yang jadi masalah adalah soal operasionalisasinya di lapangan, terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro dalan lain-lain," kata Mulyanto.

Ditambahkan, Pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru melempar wacana ini ke publik, karena pengalaman sebelumnya memperlihatkan, bahwa isu ini dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas melon 3 kg di pasar. "Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Corona dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau terjadi hal yg terakhir ini," demikian Dr H Mulyanto. M.Eng. (A/3]

Editor: Akhir Tanjung

Tag:

Berita Terkait

Komentar