Politisi PKS: Komisi VI Dukung Kemenperin Minta Tambah Anggaran

Jumat, 26 Juni 2020 | 10:59 WIB
Share Tweet Share

Hj Nevi Zuairina, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM]-- Legislator Dapil II Provinsi Sumatera Barat, Hj Nevi Zuairina meminta Menteri Perindustrian beserta jajaran berpartisipasi aktif mencegah atau mengurangi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Soalnya, kata anggota Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan dan Perindustriantersebut, gelombang PHK sudah marak terjadi beberapa bulan terakhir sebagai dampak wabah virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia.

"Bahkan untuk Indonesia, sudah semua daerah ada wabah mematikan itu dan bahkan sebagai dampak berlanjutnya wabah Corona telah memukul sektor ekonomi perusahaan besar hingga kecil, baik swasta maupun perusahaan plat merah.," ungkap Nevi dalam keterangan tertulis kepada Indonesiakoran.com, Jumat (26/6) pagi.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Dr Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajarannya dengan agenda membahas rencana anggaran 2021, ini menjadi acuan pelaksanaan program yang bukan saja memperkuat industri besar tetapi juga menjadi jalan buat pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk minimal bertahan di tengah wabah.

Campur tangan pemerintah ini, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, hal itu alasan kuat agar pemerintah memberikan tambahan anggaran Kemenprin 2021 dimana pagu indikatif Rp.2.423.821.684. "Saya berharap, impor bahan baku dan bahan penolong sektor industri yang masih tinggi dapat dikurangi. Tahun lalu impor bahan baku dan bahan penolong sektor idustri mencapai 126 milyar dolar Amerika Serikat (AS)."

Dikatakan Nevi, rendahnya efektivitas kebijakan dalam keterbatasan ruang fiskal juga harus dapat di atasi. "Tujuan pentingnya adalah pengurangan tenaga kerja sektor industri tidak lagi menjadi isyu berat pada suasana wabah Covid-19 ini," jelas Nevi.

Lebih jauh diungkapkan Nevi, hasil Raker Komisi VI dengan Kementerian Perindustrian ada kesepakatan untuk menentukan penerimaan Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021. Besarannya, berdasar Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02.01/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 Rp 2.596.384.901.000,-.

Kecilnya anggaran Kemenprin di antara mitra Komisi VI, jelas Nevi, sangat disayangkan karena seharusnya Kemenprin dapat berbuat lebih banyak untuk memajukan industri dalam negeri. Untuk itu, Nevi sepakat dengan seluruh anggota Komisi VI untuk mendukung dan memperjuangkan usulan tambahan anggaran Kemenperin 2021 Rp 3.428.325.000.000,- karena diperlukan untuk pemulihan industri Pasca Covid-19."Semoga saja pemerintah merealisasi usulan Komisi VI pada dukungan anggaran Kemenperin sehingga harus menerima tantangan untuk mengurangi pengangguran dengan membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja bidang industri kerakyatan," ucap Nevi.

 Dalam Raker itu, Nevi juga menyampaikan kepada Pemerintah tentang keadaan di lapangan dimana pelaku UMKM memang sebagian ada yang berhenti, tetapi masih ada yang beroperasi produktif seperti industri makanan minuman, masker dan alat kesehatan. Untuk itu, Nevi meminta Pemerintah agar membantu dan mendukung penyerapan dengan memberikan serta memudahkan peluang pasar baru. Soalnya, campur tangannya Pemerintah pada penyerapan produk UMKM, akan mempertahankan UMKM di tanah air agar tetap eksis di tengah pandemi ini.

Pada kesempatan itu, Nevi juga meminta Pemerintah melalui Kemenprin untuk menggiatkan kerjasama Pemerintah pusat dengan Daerah. "Saya kira peluang dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri kedepan di berbagai daerah sangat banyak. Di Sumatera Barat saja besar sekali potensinya. Apalagi ketika di inventarisir seluruh Indonesia, pengembangan insdustri dalam kawasan akan membutuhkan sumber daya besar," demikian Hj Nevi Zuairina. [A/3]

Editor: Akhir Tanjung

Tag:

Berita Terkait

Komentar