Legislator NTB Ingatkan Jokowi Buruknya Manajemen Pemerintah Pusat

Rabu, 20 Mei 2020 | 22:48 WIB
Share Tweet Share

suryadi

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM]-- Legislator Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Suryadi Purnama Jaya mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No: 50/2020 tentang Pengelolan Dana Desa menunjukkan buruknya manajemen Pemerintahan yang dikelola Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikatakan anggota Komisi V DPR RI membidangi transportasi, infrastruktur, Perumahan Rakyat itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seharusnya mengatur tentang mekainsme teknis pencairan dan pelaporan. Namun, kenyataannya Sri Mulyani malah membuat kebijakan yang bukan tupoksinya sebagai Menteri Keuangan.

Dengan begitu, papar Suryadi dalam keterangan yang disampaikan melalui WhatsApp (WA), Rabu (20/5), keberadaan Permenkeu itu bakal meninbulkan kegaduhan di Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa. Selain itu, beban Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa di perbesar tanpa Menkeu menambah jumlah anggaran.

Ini akan sangat memberatkan Pemerintah Desa. "Disamping bakal menimbulkan kecemburuan karena masyarakat desa yang dapat dari bantuan jenis lain hanya tiga bulan, sedangkan dari Dana Desa untuk enam bulan," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut.

Selian itu, juga bertambahnya beban anggran untuk enam bukan bakal membutuhkan tambahan dana, sementara batas maksimal 35 persen dari Dana Desa. "Ini jelas tidak cukup. Konsekwnsinya, harus mengurangi jumlah penerima, Ini juga akan membuat kekacauan di masyarkat.

"Kami sangat menyayangkan, kekacauan manajemen Pemerintahan di Pusat ditularkan dan akan berpindah juga ke Daerah dan Desa.
Kami dari Fraksi PKS DPR RI meminta Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan segera memperbaiki dengan cara konsisten memberikan arahan maupun kebijkan. Jangan berubah-rubah supaya para menteri tidak bingung dalam menjalankan perintah atasannya," kata Suryadi.

Selain konsisten dalam membuat keputusan, Presiden Jokowi juga perlu merubah struktur gugus tugas dengan pejabat setingkat Menteri Koordinator (Menko) supaya dapat mengkoordnir kementerian, bukan seperti sekarang yang dipimpin pejabat setingakat eselon.

Yang tidak kalah pentingnya, Presiden Jokowi juga harus menertibkan menteri yang mengatur kebijakan diluar tupoksinya. Bahkan ada menteri yang melampaui kebijakan Presiden seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Suryadi memberikan contoh Menkeu Sri Mulyani bisa membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam realokasi anggaran, sementara Perpres tidak dicabut dan pada saat yang sama ada Surat Keputusan Menteri Keuangan yang menyebutkan anggaran yang direalokasi guna penanganan Covid-19 berbeda dengan Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi. "Akibatnya, para menteri justru tidak mengikuti perpres dan menggapnya tidak ada. Namun, mematuhi SK Menteri Keuangan dalam melaksanakan kegiatan," demikian H Suryadi Purnama Jaya. [A/3]

Editor: Akhir Tanjung

Tag:

Berita Terkait

Komentar