Anis Minta Jokowi Gunakan Anggaran Dinas Untuk BLT

Selasa, 24 Maret 2020 | 21:31 WIB
Share Tweet Share

anis

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM]-- Pandemi virus Corona (Covid-19) yang sudah melanda lebih dari 150 negara di kelima benua tak hanya telah merenggut ribuan jiwa manusia tetapi juga membuat ekonomi dunia terpuruk. Bahkan kondisi tersebut tidak mudah buat Indonesia.

Di tengah kondisi yang begitu sulit tersebut, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi beban yang sangat berat. Tidak hanya berjibaku menanggulangi wabah ini tetapi juga menyelamatkan ekonomi Indonesia yang terus melambat.

Dalam kondisi seperti ini, kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Anis Byarwati dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA), Selasa (24/3) malam, yang terpenting harus dilakukan bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Belum lama ini, ungkap anggota Komisi XI DPR RI membidangi keuangan, perbankan dan pembangunan tersebut, pemerintah mengeluarkan stimulus kebijakan fiskal jilid Satu dan Dua. Namun, faktanya stimulus tersebut tidak mampu mendorong daya beli masyarakat. Karena itu, Pemerintah harus mendorong daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik di saat investasi menurun.

 Menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Multani Indrawati akan melakukan stimulus ekonomi dengan mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Anis menyatakan, kesetujuannya. "Itu cara efektif meningkatkan daya beli saat perekonomian sulit. Pemberian BLT mendorong konsumsi," unÄ£kap anggota DPR RI dari Dapil Jakarta Timur ini.

Anis menyarankan agar Pemerintah menggunakan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Sebab kegiatan dinas ke luar negeri atau antar daerah telah dihentikan sementara waktu. Berdasarkan data, anggaran perjalanan dinas dalam APBN 2020 mencapai Rp43 triliun. "Dana itu bisa dialihkan untuk program BLT. Saya mendorong pemerintah agar bisa memberikan bantuan selain memberikan BLT. Pemerintah juga bagus jika dapat menambah bantuan pangan nontunai," ungkap dia.

Anis juga mengatakan bahwa untuk menaikkan daya beli masyarakat, disamping memberikan BLT dan bantuan non pangan, pemerintah juga bisa menggratiskan listrik untuk peserta golongan 450 VA dan 900 VA beberapa bulan, dan membebaskan sementara pajak UMKM beberapa bulan.

Belum lama ini, kata Anis, Pemerintah memutuskan memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bunga KUR saat ini telah turun dari 22 persen menjadi 12 persen. Namun, faktanya tak ada daya beli masyarakat. "Itulah sebabnya pembebasan pajak untuk UMKM beberapa bulan ke depan, sangat diperlukan," ungkap dia.

Dalam situasi darurat menghadapi pandemi Covid-19, ibu delapan anak ini, perlu ada penambahan bantuan lain seperti sabun, alat kebersihan hingga pengadaan masker untuk masyarakat karena masker menjadi langka di lapangan. Pemerintah bisa memerintahkan industri memproduksi masker, sabun dan hand sanitizer sehingga masyarakat dapat memperoleh barang-baranģ itu dengan mudah dan murah karena kesemua itu sekarang, menjadi barang kebutuhan masyarakat.

Anis berpendapat, sangat baik jika pemerintah meminta industri memproduksi APD bagi parà dokter dan tenaga kesehatan. "Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) ini menjadi tugas pemerintah. Jika sampai Rumah Sakit meminta donasi kepada masyarakat, itu artinya negara tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelaksana Undang-undang," demikian Dr Hj Anis Byarwati. [A/3]

Editor: Akhir Tanjung

Tag:

Berita Terkait

Komentar