Ini Alasan Viktus Murin Interupsi Airlangga di Rapimnas Golkar

Jumat, 15 November 2019 | 14:27 WIB
Share Tweet Share

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Viktus Murin

[KUPANG, INDONESIAKORAN.COM] Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Viktus Murin sempat membuat suasana Forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar menjadi “panas”. Pasalnya, juru bicara Tim Pemenangan Calon Ketua Umum Bambang Soesantio ini mengintrupsi Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto yang tengah memimpin Sidang Paripurna IV yang agendanya penyampaian Pemandangan Umum seluruh DPD I Partai Golkar Provinsi, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya pada Kamis (14/11/2019) di Hotel Ritz Carlton Jakarta.       

Viktus Murin ketika menghubungi Indonesiakoran.com dari Jakarta, Jumat (15/11/2019) menyebutkan, ia menginterupsi Airlangga ketika Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara Tetty Paruntu menyampaikan pemandangan umum yang intinya memuji-muji kepemimpinan Airlangga dan menyatakan mendukung kembali Airlangga. “Saya interupsi itu mau mengingatkan Airlangga agar sebagai Ketua Umum Partai Golkar harus menjaga kewibawaan forum Rapimnas agar tidak melenceng menjadi Munas yang prematur, tapi interupsi saya tidak dilayani oleh Airlangga,” ujar Viktus.

Menurut dia, dukung-mendukung calon ketua umum itu forumnya ada di Munas, bukan di Rapimnas. “Kalau sudah sebut nama yang didukung berarti Rapimnas itu sudah berubah menjadi Munas yang prematur. Ini menyalahi fatzun atau kepatutan forum musyawarah organisasi,” tegasnya. 

Politisi muda asal Kabupaten Lembata ini mengatakan, rekomendasi dari DPD-DPD itu mestinya berkaitan dengan usulan perihal persiapan Munas, bukan dukung-mendukung calon Ketua Umum. “Sikap seperti itu sangat merusak suasana psiko-politis di internal Partai Golkar. Kita tidak boleh munafik dalam berorganisasi, di satu sisi mengajak bersatu tetapi di sisi lain justru melempar benih perpecahan," katanya.

Viktus juga menilai, saat ini sedang ada upaya untuk menggiring para pemilik suara dalam Munas nanti agar pemilihan Ketua Umum DPP Golkar secara musyawarah bahkan mengarah ke upaya aklamasi. Menurut Viktus, prinsip musyawarah mufakat tidak boleh dimaknai sebagai aklamasi atau calon tunggal. “Musyawarah tak harus dihadap-hadapkan dengan proses pemungutan suara, tetapi musyawarah mufakat justru dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pemungutan suara,” katanya. 

Mantan aktivis GMNI ini mengatakan, Golkar tidak boleh melangkah mundur melainkan  Golkar terus menjadi partai modern dan memberikan pencerahan demokrasi kepada publik. 

Reporter: Laurens leba tukan

Editor: Fadli


Berita Terkait

Komentar