DKPN Tolak Gugatan Tirtawan, Somvir: Kebenaran Pasti Selalu Menang!

Sabtu, 14 September 2019 | 14:30 WIB
Share Tweet Share

Somvir dan Nyoman Tirtawan. [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Dewan Kehormatan Partai NasDem (DKPN) akhirnya memutuskan perkara sengketa internal kader Partai NasDem Buleleng. Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Nomor 001-SI/ DKPN-Bali/ IX/ 2019 tertanggal 2 September 2019 itu menyatakan permohonan Pemohon, dalam hal ini Nyoman Tirtawan, tidak dapat diterima alias ditolak.

Keputusan tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DKPN Provinsi Bali Deni Varindra, di Denpasar, Jumat (13/9/2019). Menurut dia, DKPN telah mengadili sengketa internal anggota Partai NasDem yang dimohonkan oleh Nyoman Tirtawan, calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 5 Dapil Buleleng dari Partai NasDem terhadap calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 10 Dapil Buleleng dari Partai NasDem Dr Somvir.

Dalam permohonan yang diajukan Pemohon tanggal 25 Juli 2019 dan diperbaiki tanggal 26 Juli 2019 itu, kata Deni, Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersifat terstruktur, sistematis, masif, serius, dan signifikan. Salah satunya dugaan praktik politik uang.

"Selain itu dugaan penyalahgunaan anak, dugaan manipulasi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), dugaan pelanggaran AD/ART Partai NasDem, dan dugaan pergeseran suara pemilih Pemohon," jelas Deni.

Sebelum mengambil keputusan, DKPN mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon dan eksepsi Termohon. Dalam eksepsinya, Termohon mengacu pada Pasal 8 (2) Peraturan Partai NasDem Nomor 030-Juknis.DK/ DPP-NasDem/ V/ 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Sengketa Internal di DKPN.

"Mengacu pada aturan tersebut, DKPN memutus sengketa pergeseran suara antar-calon dalam selisih hasil Pemilu apabila perbedaan suara paling banyak 500 suara. Sedangkan selisih suara Pemohon dan Termohon sebanyak 4.113 suara. Pemohon (Tirtawan) meraih 7.785 suara, sementara Termohon (Somvir) 11.898 suara," urai Deni.

Selanjutnya mempertimbangkan eksepsi Termohon, DKPN juga tidak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan kode etik dalam internal Partai NasDem. Sebab merujuk Peraturan Partai NasDem Nomor 030-Juknis.DK/ DPP-NasDem/ V/ 2019, DKPN hanya mengatur tentang sengketa perselisihan suara antar-calon.

Dengan demikian, DKPN tidak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan kode etik dalam internal Partai NasDem, sebagaimana permohonan Pemohon.

"Karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat (3) butir a Peraturan Partai NasDem Nomor 030-Juknis.DK/ DPP-NasDem/ V/ 2019, DKPN memutuskan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ujar Deni.

Keputusan DKPN ini tertuang dalam Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Nomor 001-SI/ DKPN-Bali/ IX/ 2019 tertanggal 2 September 2019. Putusan tersebut kemudian disahkan oleh DPW Partai NasDem Provinsi Bali pada tanggal 11 September 2019, dan langsung diumumkan kepada para pihak terkait.

Putusan yang ditandatangani oleh Ketua DKPN Gantiyo Koespradono, Sekretaris Deni Varindra, Anggota AA Gde Ngurah Astawa Putra, I Wayan Karta, dan Elman Saragih, ini disambut baik oleh Somvir. Menurut dia, karena secara hukum dan di internal partai sudah ada putusan, maka kasus ini sudah selesai.

"Kebenaran pasti selalu akan menang. Secara hukum sudah diputuskan (KPU dan Bawaslu, red), di internal juga sudah diputuskan oleh partai. Jadi sudah selesai masalah ini. Mari kita semua berdamai, dan kembali bekerja untuk membesarkan Partai NasDem," tutur Somvir.

"Setelah ada putusan ini, jangan ada lagi yang membuat suasana tidak nyaman. Mari kita hormati bersama putusan ini, mari menghormati kebenaran, jangan lagi merusak citra partai di mata masyarakat," ajak anggota DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024 itu.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Politik

Putu Artha Berlabuh ke Partai NasDem

Sabtu, 03 Juni 2017
Politik

Ogah Nyaleg di Bali, Putu Artha Pilih Sulteng

Minggu, 04 Juni 2017

Komentar