Diah Srikandi Kritik Kelompok Ahli DPRD Bali

Selasa, 10 September 2019 | 20:55 WIB
Share Tweet Share

Anggota DPRD Provinsi Bali Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE, MM (kiri). [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] DPRD Provinsi Bali memiliki sekitar 23 orang kelompok ahli. Mereka direkrut dari berbagai latar belakang keilmuan, untuk menunjang tugas - tugas anggota dewan di Renon.

Selama ini, kelompok ahli tersebut dibagi ke masing-masing alat kelengkapan dewan. Tiga orang di tiap alat kelengkapan dewan, masing-masing di komisi (total 4 komisi), badan anggaran, badan legislasi, badan musyawarah, dan badan kehormatan.

Mereka bertugas sesuai keahlian di masing-masing alat kelengkapan dewan. Misalnya kelompok ahli di badan anggaran, bertugas untuk membantu dan memfasilitasi kinerja anggaran dewan yang tergabung dalam badan anggaran saat pembahasan hingga penetapan anggaran.

Hanya saja selama periode 2014-2019, peran kelompok ahli ini dinilai kurang maksimal. Setidaknya, penilaian tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Bali Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE, MM, saat pembahasan awal Tata Tertib (Tatib) dan Kode DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024, di Gedung Dewan, Renon, Denpasar, Selasa (10/9/2019).

Srikandi PDIP asal Jembrana ini bahkan melontarkan kritik pedas terkait tidak jelasnya keberadaan kelompok ahli, termasuk di komisi.

"Saya bahkan tidak tahu siapa kelompok ahli di komisi, di fraksi. Selama ini juga banyak teman - teman anggota dewan yang protes soal ini. Tidak jelas siapa di komisi ini, di badan itu," kritik Diah Srikandi, yang pada periode 2014-2019 duduk sebagai anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali.

Politikus kelahiran Denpasar, 4 April 1982 ini pun berharap, agar soal kelompok ahli ini diatur secara tegas dalam Tata Tertib Dewan. Baik kualifikasi maupun pembagian tugasnya agar jelas, sehingga kehadiran mereka benar-benar membantu anggota dewan.

"Untuk lima tahun ke depan ini, kita berharap agar proses rekrutmen kelompok ahli jangan asal. Harus mereka yang memang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi kelompok ahli. Pembagian tugas mereka juga harus tegas, jangan malah bergerombol," tandas Diah Srikandi, dalam pembahasan yang dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry, ini.

Sementara itu anggota DPRD Provinsi Bali Drs Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, MM, juga menyarankan agar ke depan persyaratan untuk menjadi kelompok ahli DPRD Bali ditingkatkan. Jika sebelumnya yang berpendidikan S1 masih bisa diterima, maka ke depan minimal S2.

"Saran saya, syarat kelompok ahli minimal S1, tinggalkan. Mereka harus minimal S2, dan memiliki pengalaman. Apalagi rata-rata anggota dewan di sini banyak yang pendidikannya S2," tegas Gede Kusuma.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar