Gugatan 5 Ketua DPD II, Mahkamah Partai Panggil DPD Golkar Bali

Selasa, 09 Juli 2019 | 21:20 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Gugatan 5 Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali terhadap keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Bali, akan disidangkan Mahkamah Partai Golkar pekan depan.

Hal tersebut dipastikan setelah Mahkamah Partai Golkar melayangkan Surat Panggilan Sidang Nomor 228/ PAN-MPG/ VII/ 2019. Surat tertanggal 3 Juli 2019 itu ditandatangani Panitera Muh Sattu Pali, SH, MH.

Surat tersebut ditujukan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Bali selaku Termohon I. Intinya, DPD Partai Golkar Provinsi Bali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, pada tanggal 17 Juli 2019.

"Hakim Ketua Mahkamah Partai Golkar melalui Juru Panggil Mahkamah Partai Golkar memanggil DPD Partai Golkar Provinsi Bali sebagai Termohon. Apabila Termohon tidak hadir, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya dan Majelis Hakim tetap akan melanjutkan pemeriksaan perkara," demikian isi surat panggilan tersebut.

Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum kelima Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali, Putu Yuda Suparsana, SH, membenarkan bahwa sidang atas perkara internal Partai Golkar akan dilaksanakan tanggal 17 Juli mendatang. "Sidang tanggal 17 Juli," ucapnya.

Pihaknya optimis, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan kelima Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali yang diberhentikan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali beberapa waktu lalu.

Keyakinan tersebut beralasan, mengingat Majelis Etik Partai Golkar justru menyayangkan keputusan pelengseran 6 Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten di Bali.

Menurut Yuda, pekan lalu dirinya mendampingi para Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali saat bertemu dengan Majelis Etik. Para Ketua DPD II Partai Golkar dipanggil dalam kaitannya para Ketua DPD II Partai Golkar menyampaikan surat pembelaan ke Mahkamah Partai yang ditembuskan ke Majelis Etik.

Dalam pertemuan tersebut, Majelis Etik sangat menyayangkan kejadian pelengseran 6 Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali. Dari 6 Ketua DPD II Partai Golkar yang dilengserkan, hanya lima yang menempuh jalur Mahkamah Partai.

“Majelis Etik menyoroti khusus soal keputusan mengeluarkan SK Plt (oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali). Semestinya, sebelum menerbitkan SK, harus ada komunikasi antara Ketua DPD II Golkar Kabupaten dengan Plt Ketua DPD I Golkar Provinsi Bali," beber Yuda.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar