Tim Hukum Jokowi-Amin Nilai Kualitas Gugatan Tim Prabowo-Sandi

Minggu, 16 Juni 2019 | 01:16 WIB
Share Tweet Share

taufikb

Tim Hukum Jokowi-Amin Nilai Kualitas Gugatan Tim Prabowo-Sandi
[JAKARTA, INDONESIAKORAN.CO]-- Tim Hukum calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) petahana, Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin), Taufik Basari mempertanyakan kualitas bukti yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Taufik mengatakan, bukti-bukti yang dipaparkan tim hukum Prabowo-Sandi sebagai pemohon tidak relevan atau tidak ada sangkut-pautnya dengan dalil yang disampaikan.

Celakanya, bukti yang dipaparkan hanya berupa link berita tanpa didukung bukti lainnya. Pemohon itu memasukkan bukti. Namun, ternyata bukti itu tidak relevan dan tidak ada sangkut-pautnya dengan dalilnya.

"Misalnya, link-link berita saja tanpa diperkuat bukti-bukti lain, itu kan juga kualitas buktinya dipertanyakan," kata pria yang akrab Tobas dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (15/6).

Taufik menyebutkan, permohonan yang disampaikan pemohon terlalu mengada-ngada. Bahkan cenderung membangun narasi dengan dasar pencocokan semata alias cocokologi. "Seolah-olah ada kejadian yang besar, ada pelanggara TSM, tapi nyatanya tidak demikian," ujar Tobas.

Diberitakan, Prabowo-Sandi melalui tim hukumnya membacakan permohonan mereka dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Kosntitusi (MK), Jumat (14/6).

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar pasangan Jokowi-Ma'ruf yang dikatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sebagai pemenangn pemilu serentak lalu didiskualifikasi dan menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden-wakil presiden terpilih. (ART)

Dibatasi UU, LPSK Tak Bisa Lindungi Saksi Sengketa Hasil Pilpres 2019
LPSK TIDAK BISA LINDUNGI SAKSI SENGKETA HASIL PILPRES 2019
Soal Sengketa Pilpres, Tim Hukum Prabowo-Sandi Datangi LPSK

Jakarta, 15/6 (Tilongkabilanews)-- Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Rulli Novian mengatakan, pihaknya tak mempunyai kemampuan untuk melindungi seluruh saksi terkait sengketa pemiihan presiden (pilpres) yang saat ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Soalnya, sesuai dengan UU, LPSK punya keterbatasan.

Seperti diketahui, dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Tim Hukum Prabowo-Sandi mendatangi LPSK, Sabtu (15/6) petang. Mereka diterima Ketua LPSK, Atmojo Suroyo didampingi Achmadi, Susilamingtias dan Livia Istania sebagai komisioner.

Dalam UU No: 31/2014, ada poin penting yang menyatakan, perlindungan saksi dan korban diberikan dalam proses pidana yang terdapat penyelidikan, penyidikan dan proses selanjutnya. Sedangkan proses PHPU di MK belum dapat dipastikan masuk kategori pidana atau bukan.

"Apa sidang di MK termasuk dalam kategori proses peradilan pidana. Kalau kita bicara tentang itu lebih jauh seperti apa, advice LPSK seperti apa dalam proses ini, itu yang tadi kita diskusikan," kata Rully.

Karena itu, LPSK menganjurkan kepada kuasa hukum Prabowo-Sandi untuk berdiskusi dengan MK. Saat ini, antara LPSK dan MK juga sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) sehingga terkait hal ini dapat dibicarakan dan didiskusikan dengan MK. "Diskusi ini harus dikordinasikan dengan MK," kata dia.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, ada lima hal yang telah didiskusikan yakni meminta nasihat, bagaimana ke luar dari keterbatasan yang dimiliki LPSK atas UU salah satunya melakukan pemeriksaan saksi melalui teleconference.

Hal lainnya, LPSK memiliki banyak terobosan yang jarang terdengar dan dipublikasikan dengan baik dalam soal pemeriksaan saksi yang dilindungi.

"Misal, pemeriksaan (saksi dan ahli) dengan teleconference, dengan menutup sebagian informasi yang ada pada saksi, bahkan pemeriksaan dengan menggunakan tirai," terang Bambang.

Juga dibahas kemungkinan keterbatasan diselesaikan dengan beberapa kebijakan yang diambil MK. Karena itu, tim hukum Prabowo Sandi berharap MK bisa memberikan peran strategis jauh lebih besar.

"Apa mungkin MK memerintahkan LPSK melindungi saksi yang diajukan karena MK mau mewujudkan pemilu yang adil dan jujur. Perlu juga ada kesaksian-kesaksian yang bisa mewujudkan keadilan dan kejujuran," kata Bambang.

Selain itu, kuasa hukum juga memutuskan untuk membuat surat kepada MK. Bambang berharap surat ini dapat memastikan proses pemeriksaan saksi dan ahli di MK dibebaskan dari rasa ketakutan.

"Mudah-mudahan kesaksian yang dihadirkan betul-betul menjamin proses di MK jauh lebih dahsyat dari periode sebelumnya," demikian Bambang Widjojanto. [A/3]

Editor: Akhir Tanjung

Tag:

Berita Terkait

Komentar