Muntra Loyal dan Berdedikasi, PK Partai Golkar Minta Cabut SK Plt

Minggu, 09 Juni 2019 | 21:37 WIB
Share Tweet Share

Pengurus Kecamatan dan Pengurus Desa Partai Golkar se-Kabupaten Badung, saat mendatangi Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Bali. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Desa (PD) Partai Golkar se-Kabupaten Badung, mendatangi Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, Jalan Surapati Denpasar, Minggu (9/6/2019).

Dipimpin Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Kuta Selatan, Wayan Mudana, ST, mereka mempersoalkan pencopotan Wayan Muntra sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung yang diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung.

Kehadiran PK dan PD Partai Golkar se-Badung ini diterima Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry dan jajaran, di Wantilan Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Bali.

Di hadapan Sugawa Korry dan jajaran, Mudana menyampaikan bahwa pihaknya menolak pencopotan Muntra oleh DPD I Partai Golkar Provinsi Bali. Selain karena pencopotan tersebut melanggar AD/ART Partai Golkar, Mudana menegaskan, selama ini Muntra sangat loyal dan berdedikasi untuk Partai Golkar.

"Menurut hemat kami, sesuai aturan yang kami pelajari, proses Plt ini tidak sesuai aturan. Kalau dibilang melanggar AD/ART, bagi kami itu tidak masuk akal. Kalaupun benar ada pelanggaran, kenapa tidak ada Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3," ujar Mudana.

"Kami tahu persis, bagaimana Pak Muntra berjuang di tengah situasi di Badung yang memang sulit. Beliau sangat loyal, sangat berdedikasi. Sangat tidak masuk akal jika dicopot hanya karena pelanggaran yang tidak jelas," imbuhnya.

Ia pun meminta agar DPD I Partai Golkar Provinsi Bali membatalkan pencopotan Muntra sekaligus mencabut SK Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung.

"Kami tidak sekadar mencintai Pak Muntra, tapi kami mencintai Partai Golkar. Karena itu kami mohon, batalkan SK Plt dari DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Apalagi di mana logikanya, kok Plt bisa Plt kan ketua definitif?" tandas Mudana.

Pihaknya kemudian mempersoalkan alasan pencopotan Muntra, hanya karena desakan berdasarkan surat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kosgoro 1957. Konon, saat acara PDK Kosgoro 1957 Bali, Muntra melarang pengurus Kosgoro 1957 Kabupaten Badung untuk ambil bagian dalam acara yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN Kosgoro 1957 Agung Laksono itu.

Bagi Mudana, alasan ini sangat tidak layak dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang berujung pada pencopotan Muntra sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung. Apalagi faktanya, Kosgoro di Kabupaten Badung juga terjadi dualisme.

Atas dasar itu, pihaknya meminta agar Muntra dikembalikan posisinya sebagai "nahkoda" Partai Golkar di Badung. Apalagi selama ini, Muntra cukup banyak berkorban untuk partai.

"Pimpinan kami di Badung (Muntra, red), tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi. Belum lagi pengorbanan beliau. Kalau mau coret, coret kami semua. Jangan pimpin partai ini seperti pimpin perusahaan, main coret. Jadi tolong, ketua kami tetap Pak Muntra," ujar Mudana, yang diamini PK dan PD Partai Golkar se-Badung yang hadir.

"Golkar di Bali ini makin kecil. Kalau terus seperti ini, maka Golkar akan semakin kecil. Bisa - bisa semua kader pergi," imbuhnya.

Sementara salah satu kader perempuan Partai Golkar Badung, Sucitawati, pada kesempatan tersebut juga menyayangkan proses pencopotan Muntra hingga penunjukan Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung yang tanpa verifikasi ke arus bawah.

"Jujur kami kecewa. Kenapa tidak verifikasi dulu dengan kami di PD dan PK, tetapi langsung tunjuk Plt. Ini cara yang tidak baik," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, secara khusus mengapresiasi karena PK dan PD Partai Golkar se-Badung menyampaikan aspirasi secara kekeluargaan dan elegan. Hal ini disebutnya sebagai bentuk komitmen menjaga marwah Partai Golkar.

Ia pun mengajak seluruh kader untuk menyelesaikan masalah ini secara baik. Ia bahkan menyarankan, agar kader bisa legowo dengan keputusan partai ini. Jika tidak, maka bisa menempuh jalur yang konstitusional yakni dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Partai.

"Kalau kita berdebat, tentu tidak akan ada hasilnya. Kami sarankan, agar legowo menerima keputusan ini. Saya sendiri pernah disingkirkan, tetapi saya legowo. Kalau misalnya tidak menerima, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai," kata Sugawa Korry.

Ia kemudian membeberkan alasan hingga akhirnya 6 Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali dicopot serta ditunjuk Plt Ketua DPD II. Khusus untuk Badung, Sugawa Korry mengatakan, Muntra turut dicopot karena beberapa alasan.

Pertama, Muntra 'melawan' keputusan partai terkait penunjukan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih, oleh DPP Partai Golkar. Selain terus menyuarakan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa), Muntra juga menjadi salah satu Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten dari Bali yang ke Jakarta untuk menemui Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung, dan mendesak agar Bali segera melaksanakan Musdalub.

"Padahal, DPP Partai Golkar sudah menegaskan bahwa tidak ada Musdalub sebelum Pileg dan Pilpres 2019," beber Sugawa Korry.

Kedua, Muntra dikabarkan melarang pengurus Kosgoro 1957 Badung untuk menghadiri pelantikan PDK Kosgoro 1957 Bali yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN Kosgoro 1957 Agung Laksono. Hal itu dibuktikan ketika DPN Kosgoro 1957 melayangkan surat ke DPD I Partai Golkar Provinsi Bali dan meminta untuk memberikan sanksi organisasi terhadap Muntra.

"Bahkan dalam pidatonya saat pelantikan PDK Kosgoro 1957 Bali, Bapak Agung Laksono marah-marah karena ketidakhadiran Kosgoro Badung," jelas Sugawa Korry.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar