Ini Penjelasan Golkar Bali Soal Pencopotan 6 Ketua DPD II Golkar

Jumat, 07 Juni 2019 | 13:20 WIB
Share Tweet Share

Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih (kanan) dan Sekretaris I Nyoman Sugawa Korry, dalam sebuah kesempatan. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Enam (6) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali, dicopot dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pengurus pleno DPD Partai Golkar Provinsi Bali, di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali Jalan Surapati Denpasar, Selasa (4/6/2019) malam lalu.

Mereka yang dicopot dari jabatannya masing-masing adalah Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangli I Wayan Gunawan, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana Wayan Suardika, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung I Wayan Muntra, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karangasem I Made Sukarena, Ketua DPD II Partai Golkar Tabanan Ketut Arya Budi Giri, dan Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buleleng Made Adhi Jaya.

Keenamnya kemudian diganti dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar, yang juga disetujui oleh forum rapat pleno. Mereka antara lain I Gusti Made Winuntara sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangli, Made Suardana sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana, Wayan Suyasa sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung, IGN Setiawan sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karangasem, Nyoman Wirya sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tabanan, serta IGK Kresna Budi sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buleleng.

Terhadap keputusan tersebut, lima (5) Ketua DPD II Partai Golkar melakukan perlawanan dengan menyiapkan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar. Khusus Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana Wayan Suardika, tidak ikut dalam pengajuan gugatan ke Mahkamah Partai, karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum ada penunjukan Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana.

Tak hanya menggugat, kubu DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali yang dicopot dari jabatannya, terus memainkan opini di media bahwa pencopotan tersebut inkonstitusional serta bentuk arogansi dan tindakan sewenang - wenang Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali I Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Penunjukan Plt Selamatkan Muka Golkar Bali 

Merespon dinamika ini, DPD Partai Golkar Provinsi Bali menerbitkan keterangan pers di Denpasar, Jumat (7/6/2019). Keterangan pers tersebut ditandatangani langsung oleh Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih dan Sekretaris I Nyoman Sugawa Korry.

Keterangan pers tersebut pada intinya mengklarifikasi soal penunjukan enam Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali, agar masyarakat umum dan kader serta simpatisan Partai Golkar mendapatkan informasi yang proporsional dan berimbang. Setidaknya ada 14 poin yang ditekankan dalam pernyataan pers DPD I Partai Golkar Provinsi Bali tersebut.

Pertama, pada tanggal 1 Desember 2018, Ketua Sudikerta (masih berstatus sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, red) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali dalam kasus pidana.

Kedua, kebijakan DPP selama itu, dalam rangka menegakkan "Golkar Bersih", maka apabila pengurus DPP dan Ketua-Ketua DPD Provinsi telah ditetapkan sebagai tersangka, DPP mengambil kebijaksanaan untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Contohnya, Ketua DPD DKl Jakarta, Kaltim, Jawa Timur dan lain - lain. Bahkan Sekjen DPP Partai Golkar (Idrus Marham, red) mengundurkan diri dari jabatannya saat terjerat kasus hukum.

Ketiga, DPP Partai Golkar setelah konfirmasi kepada pihak-pihak berwenang dan melalui proses organisasi internal DPP, selanjutnya DPP melalui SK Nomor 362/ DPP/ Golkar/ Xll/ 2018 tanggal 4 Desember 2018, memberhentikan Ketut Sudikerta sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan menunjuk Gde Sumarjaya Linggih sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Keempat, penunjukan Gde Sumarjaya Linggih adalah kewenangan DPP Partai Golkar. Karena penunjukan Pelaksana Tugas untuk DPD Provinsi dilakukan oleh DPP (sesuai AD/ ART) dengan dasar pertimbangan Gde Sumarjaya Linggih memegang struktur tertinggi dari kader yang berasal dari Bali di DPP Partai Golkar.

Dosa-dosa Ketua DPD II Partai Golkar 

Kelima, atas SK 362 tersebut, beberapa Ketua-Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten bereaksi dengan berbagai cara, termasuk mengatakan melalui media massa, bahwa kebijakan Ketua Umum tersebut arogan dan tidak etis, dan meminta agar segera dilaksanakan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa) di Provinsi Bali.

Keenam, pada tanggal 9 Desember 2018, DPD I Partai Golkar Provinsi Ball mengundang Pengurus, Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten/ Kota se-Bali, untuk menjelaskan kebijahn DPP melalui SK Nomor 362. Pada saat sosialisasi tersebut, Ketua DPD Kabupaten Bangli melakukan tindakan keributan, membanting meja, dan pengancaman, walaupun telah disosialisasikan, beberapa Ketua DPD II Partai Golkar tetap menyuarakan Musdalub di berbagai media.

Ketujuh, tanggal 19 Desember 2018, DPD I Partai Golkar Provinsi Bali menyelenggarakan HUT Partai Golkar dan pemantapan Tim Pemenangan Pileg/ Pilpres, yang dihadiri juga oleh Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar (
lbnu Munzir) mewakili Ketua Umum Partai Golkar. Pada pidato arahan Ibnu Munzir, ditegaskan kebijakan DPP menunjuk Pelaksanaa Tugas dan menegaskan bahwa tidak ada Musdalub sebelum Pileg dan Pilpres 2019.

Musdalub dilaksanakan atas usul Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan seizin DPP Partai Golkar. Pada saat DPP memberikan arahan, beberapa kader melaksanakan demo dengan membentangkan spanduk dan ada juga yangt berteriak-teriak menggunakan pengeras suara, dan hal tersebut sangat mengganggu pelaksanaan HUT. Pada saat tersebut, terpantau juga ada Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten yang mendorong dan memberi isyarat-isyarat agar demo tersebut terus dilaksanakan.

Kedelapan, tanggal 15 Februari 2019, dilaksanakan Musda Kosgoro Provinsi Bali yang dihadiri langsung Agung Laksono sebagai Ketua Umum Kosgoro, yang juga sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Pada saat itu, Kosgoro Kabupaten Badung tidak ada yang hadir dan setelah dikonfirmasi, ketidakhadiran tersebut atas perintah Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung (Wayan Muntra, red).

Kesembilan, tanggal 28 Februari 2019, Akbar Tandjung berkunjung ke DPD I Partai Golkar Provinsi Bali dan diterima dengan antusias oleh jajaran kader se-Bali. Namun demikian setelah itu, beberapa Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten datang ke Jakarta menemui Akbar Tandjung dan mengusulkan Musdalub di Provinsi Bali.

Kesepuluh, pada Kamis, tanggal 4 April 2019, Ketut Sudikerta ditangkap Polda Bali. Langkah DPP dengan segera menunjuk Pelaksana Tugas adalah kebijakan yang sangat tepat. Dapat dibayangkan, kalau tidak diambil langkah tersebut, Partai Golkar Provinsi Bali dari Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka dan sampai tertangkap, tersandera dalam berbagai pemberitaan media massa. Namun demikian, penentangan dan wacana secara terus - menerus Musdalub yang tidak sejalan dengan kebijakan DPP juga sangat merugikan eksistensi Partai Golkar Provinsi Bali melalui berbagai pemberitaan di berbagai media massa.

Kesebelas, pasca Pileg dan Pilpres 2019, disampaikan beberapa desakan dari Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar di beberapa kabupaten, juga ada surat dari PDK Kosgoro serta keluhan dari para kader selama dalam proses Pileg dan Pilpres. Dan untuk menyikapi hal tersebut, DPD Partai Golkar Provinsi Bali melalui Rapat Pengurus Harian tanggal 1 Juni 2019 membentuk Tim lnvestigasi dan Pencari Fakta DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

6 Ketua DPD II Partai Golkar Diberhentikan 

Keduabelas, Berdasarkan laporan Tim lnvestigasi dan Pencari Fakta DPD Partai Golkar Provinsi Bali, pada tanggal 4 Juni 2019 dilaksanakan Rapat Pleno Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bali, yang memutuskan pemberhentian Ketua-Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten dan menunjuk Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Kabupaten Buleleng.

Ketigabelas, selama ini, walaupun setelah dilaksanakan sosialisasi oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali, arahan langsung dari Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar dan pembinaan di beberapa kabupaten, tetap Ketua-Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten tersebut di atas, melakukan berbagai maneuver baik ke Jakarta maupun di berbagai media massa. Tetapi DPD Partai Golkar Provinsi Bali belum mengambil tindakan organisasi, karena lebih mempertimbangkan eksistensi partai menyongsong Pilpres dan Pileg 2019, dan memberi ruang yang cukup agar para Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten tersebut segera menyadari dan memperbaiki kekeliruannya.

Keempatbelas, dengan tertangkapnya Ketut Sudikerta di Bandara Ngurah Rai pada tanggal 4 April 2019, menunjukan bahwa Keputusan DPP Partai Golkar merupakan keputusan yang tepat dan benar. Dapat dibayangkan kondisi Partai Golkar Bali, apabila tidak diambil langkah cepat oleh DPP, maka selama bulan Desember 2018 sampai dengan 4 April 2019, Partai Golkar Bali akan terus tersandera di berbagai media massa, sedangkan tanggal 17 April 2019 Pilpres dan Pileg 2019 dilaksanakan.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar