Tindak Pidana Pemilu, Ketua Bawaslu Buleleng Diduga Palsukan Dokumen

Selasa, 04 Juni 2019 | 08:40 WIB
Share Tweet Share

Dua dokumen yang dikeluarkan oleh Bawaslu Buleleng. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggelar sidang etik terkait dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buleleng Putu Sugi Ardana, SH, MH, beberapa waktu lalu di Kantor Bawaslu Provinsi Bali.

Sidang dilaksanakan menyusul laporan Nyoman Redana, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Redana tak terima laporannya terkait dugaan money politic yang dilakukan oleh salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng Dr Somvir bersama tim, justru diputuskan tidak terbukti oleh Bawaslu Buleleng.

Menariknya dari fakta persidangan tersebut, Redana selaku pelapor, justru menemukan kejanggalan baru. Kepada wartawan, Senin (3/6/2019), Redana menyebut, kejanggalan dimaksud berupa pemalsuan dokumen (Formulir Model B.3) dan cap jempol Redana selaku pelapor.

Dikatakan, Formulir B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/ LP/ PL/ 17.03/ IV/ 2019, yang dibawa Sugi Ardana dalam persidangan yang digelar DKPP, isinya berbeda dengan Formulir Model B.3 yang diberikan Bawaslu Buleleng kepada dirinya sebagai pelapor, ketika melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu Buleleng.

Dalam Formulir Model B.3 yang dipegang Redana misalnya, barang bukti yang dicantumkan oleh Bawaslu Buleleng hanya berisi tiga (3) poin.

Pertama, Kartu nama Dr Somvir, Calon Anggota DPRD Provinsi Bali. Kedua, Spesimen Surat Suara. Ketiga, stiker atas nama Dr Somvir, Calon Anggota DPRD Provinsi Bali.

Adapun terkait bukti berupa uang tunai Rp500 ribu yang turut diserahkan Redana saat laporan, justru tidak ditulis dalam formulir tersebut. Hal ini selanjutnya dipersoalkan oleh kubu Redana, sekaligus menuding ada upaya penghilangan barang bukti dalam laporan atas kasus tersebut.

Menariknya, dalam Formulir Model B.3 yang dibawa Sugi Ardana selaku terlapor dalam sidang DKPP, justru ada tambahan satu poin untuk dokumen, yakni di poin (4), uang tunai sejumlah Rp500.000.

Kejanggalan lain yang ditemukan Redana adalah, cap jempol dirinya juga dipalsukan dalam dokumen Formulir Model B.3 yang dipegang terlapor.

Yang tidak kalah menyolok adalah perbedaan stempel yang digunakan pada nama penerima laporan. Formulir Model B.3 yang dipegang Sugi Ardana, stempel yang digunakan berlogo Bawaslu dengan tulisan BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG.

Sementara pada Formulir Model B.3 yang dipegang Redana, stempel yang digunakan berlogo Burung Garuda dengan tambahan tulisan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Politik

Ogah Nyaleg di Bali, Putu Artha Pilih Sulteng

Minggu, 04 Juni 2017
Politik

Yusril Tegaskan Siap Jadi Capres

Kamis, 22 Juni 2017

Komentar