Dugaan Politik Uang di Buleleng Diadukan ke Mahkamah Partai NasDem

Kamis, 23 Mei 2019 | 18:15 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Kasus dugaan politik uang yang disinyalir melibatkan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng dari Partai NasDem, pada Pemilu Legislatif 2019 lalu, ternyata masih terus menggelinding.

Meski Bawaslu Buleleng memutuskan kasus tersebut tidak terbukti, namun tidak demikian halnya di internal Partai NasDem. Buktinya, kasus ini bahkan diadukan ke Mahkamah Partai NasDem di Jakarta.

Surat pengaduan tertanggal 20 Mei 2019 dengan perihal Tindak Pidana Praktik Politik Uang dan Pelanggaran Kampanye serta Pembohongan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ini, bahkan ditandatangani langsung oleh Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Sukasada I Made Teja, SSos, dan Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Busungbiu I Nyoman Kader.

Dalam surat yang kopiannya diterima indonesiakoran.com di Denpasar, Kamis (22/5/2019) tersebut, kedua pimpinan Partai NasDem (sebagai pengadu/ pelapor) ini mengajukan laporan sekaligus keberatan terhadap teradu/ terlapor Dr Somvir, calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 10 Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) dari Partai NasDem.

Dalam aduan yang ditujukan langsung kepada Mahkamah Partai NasDem tersebut, disebutkan sekitar 16 dasar dan alasan laporan atau keberatan tersebut.

Di antaranya, pertama, bahwa pada masa kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 dan masa tenang dari tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019, teradu diduga telah melakukan pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran kampanye.

Kedua, bahwa pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh teradu, tidak hanya menyasar para pemilih bahkan menyasar warga yang tidak memiliki hak pilih yaitu anak-anak di bawah umur.

Ketiga, bahwa pada masa kampanye bertempat di rumah teradu, teradu telah mengundang dan mengumpulkan anak-anak yang tidak memiliki hak memilih, dan teradu meminta kepada anak-anak tersebut agar pada hari pemungutan suara memilih teradu. Selanjutnya teradu memberikan imbalan uang kepada anak-anak yang tidak memiliki hak memilih tersebut masing-masing sebesar Rp 100.000 dan beberapa alat peraga kampanye.

Keempat, bahwa pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik politik uang dan penyebaran alat peraga kampanye pada masa tenang dilakukan oleh teradu pada tanggal 15 April 2019.

Ketika itu, teradu bersama tim suksesnya yang bernama Subrata telah mengundang Nyoman Redana (pemilih) agar datang ke Hotel Lilys Lovina. Pada saat bertemu, teradu meminta kepada Nyoman Redana mencarikan suara untuk teradu sebanyak 50 suara dan teradu memberikan imbalan uang sebesar Rp 5 juta beserta beberapa alat peraga kampanye.

Kelima, bahwa atas pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik politik uang dan pelanggaran kampanye yaitu melibatkan anak-anak yang tidak memiliki hak memilih yang telah dilakukan teradu, maka beberapa pemilih yang juga menjadi korban praktik politik uang melaporkan teradu kepada Bawaslu Kabupaten Buleleng.

Namun saat melapor kepada Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng langsung menyatakan laporan tersebut kedaluwarsa bahkan laporan tersebut tidak dijadikan temuan untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017.

Keenam, bahwa selain pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik politik uang dan pelanggaran kampanye, teradu juga dilaporkan oleh Nyoman Redana karena teradu melakukan pelanggaran pidana Pemilu berupa praktik politik uang.

Ketujuh, bahwa selain pelanggaran pidana pemilu berupa praktik politik uang dan pelanggaran kampanye yang terstruktur, sistematis, dan masif, dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPRD Provinsi teradu tidak menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa, sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Dana Kampanye. Sehingga patut diduga, teradu telah melakukan pembohongan terhadap Laporan Dana Kampanye yang disampaikan teradu kepada KPU Provinsi Bali melalui DPW Partai NasDem Provinsi Bali.

Merujuk pada alasan tersebut, tersebut sejumlah dasar hukum yang dipakai oleh kedua pengadu, maka para pengadu memohon kepada Mahkamah Partai NasDem agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan terhadap teradu.

Para pengadu, mengharapkan Mahkamah Partai NasDem menerima dan mengabulkan seluruh keberatan pengadu, dan menyatakan agar teradu telah melanggar AD/ART Partai NasDem serta keputusan-keputusan Partai NasDem, teradu telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, dan teradu telah melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai.

Para pengadu juga mengharapkan Mahkamah Partai NasDem menyatakan teradu diberhentikan selamanya sebagai anggota atau pimpinan partai, serta Mahkamah Partai NasDem memerintahkan DPP Partai NasDem menindaklanjuti putusan dimaksud.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, indonesiakoran.com belum berhasil mengonfirmasi Mahkamah Partai NasDem serta Dr Somvir selaku teradu.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Politik

Putu Artha Berlabuh ke Partai NasDem

Sabtu, 03 Juni 2017
Politik

Ogah Nyaleg di Bali, Putu Artha Pilih Sulteng

Minggu, 04 Juni 2017

Komentar