Demer: Penangkapan Sudikerta Tak Signifikan Pengaruhi Suara Golkar

Kamis, 04 April 2019 | 18:59 WIB
Share Tweet Share

Gede Sumarjaya Linggih dan Ketut Sudikerta. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Gede Sumarjaya Linggih, mengaku telah mendengar kabar tentang penangkapan calon anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar, I Ketut Sudikerta.

Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa serta merta mengambil sikap terhadap posisi Sudikerta, yang juga mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, karena mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, aturan partai mengamanatkan pengambilan keputusan terkait hal tersebut menunggu keputusan incraht.

"Kalau soal pencalegan, itu ranahnya di KPU," kata Demer, sapaan akrab Sumarjaya Linggih, kepada indonesiakoran.com melalui saluran telepon di Denpasar, Kamis (4/4/2019) malam.

Baca Juga:
Calon Anggota DPR RI Dapil Bali Ditangkap di Bandara Ngurah Rai

Disinggung penangkapan Sudikerta ini akan berpengaruh pada suara Golkar dalam Pemilu 2019, Demer yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, menepisnya. Menurut dia, tak ada pengaruh signifikan bagi Partai Golkar terkait penangkapan mantan wakil gubernur Bali itu.

"Pasti ada pengaruhnya sedikit, tetapi tidak signifikan. Penangkapan Sudikerta juga tidak akan berpengaruh pada target suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2019 ini," tandas Demer.

Diberitakan sebelumnya, Sudikerta ditangkap aparat kepolisian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Bali. Sudikerta ditangkap setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp150 miliar.

Sudikerta menawarkan dua objek tanah di Desa Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, kepada pemilik Maspion Group, Ali Markus, pada tahun 2013. Sementara objek tanah yang sama pernah dijual ke PT Dua Kelinci.

Padahal, Maspion Group secara kewajiban sudah memberikan hampir Rp 150 miliar. Atas perbuatan tersebut, Sudikerta dilaporkan Ali Markus ke Polda Bali.

Sudikerta diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan/atau menggunakan surat/ dokumen yg diduga palsu seolah-olah asli dan/ atau pencucian uang. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan/ atau Pasal 263 ayat (2) KUHP dan/ atau Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana pencucian uang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar