Petani Maluku Menjerit, Senator Minta Pemerintah Cari Solusi

Kamis, 06 Desember 2018 | 16:52 WIB
Share Tweet Share

kopra

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM]-- Petani Maluku Utara menjerit. Senator Matheus Stefi Pasamanjeku minta Pemerintah Pusat khususnya instansi terkait memberikan perhatian serius dalam usaha menjaga stabilitas harga kopra di Provinsi Kepuluan tersebut agar pendapatan petani penghasil produk bahan baku minyak goreng tersebut tidak terpuruk seperti saat ini.

Kepada sejumlah awak media di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/12), anggota DPD RI tersebut mengatakan, beberapa bulan belakangan harga kopra di salah satu sentra produksi komiditas ini anjlok begitu tajam sehingga petani sudah tidak mampu untuk memanen hasil pertanian mereka.

Anjloknya harga kopra di Maluku Utara, kata laki-laki kelahiran Ambon, 12 September 1971 tersebut, membuat sejumlah petani kelapa di Maluku Utara mulai menjerit karena produksi banyak tetapi harga di pasaran turun drastis.

Semula, kata Matheus, harga kopra di Maluku Rp 10.000 per kg. Namun, sekarang hanya Rp3.500 per kg pada tingkat pengumpul kabupaten. Jangankan untuk biaya hidup, untuk upah saja tidak mencukupi,” ungkap laki-laki berkulit hitam ini.

Matheus menyebutkan, bila harga kopra naik sampai Rp 5.000 saja per kg di tingkat pengumpul, itu sudah cukup untuk menutupi biaya seperti upah panjat dan kumpul," kata dia.

Padahal, terang Matheus, enam bulan lalu harga komoditas tersebut sempat menyentuh harga Rp12.000 dan bahkan sempat bertahan cukup lama pada kisaran Rp10.000 per kg.

Apa yang diungkapkan Matheus, merupakan hasil Kunjungan Kerja (Kunker) ke daerah pemilihannya beberapa hari lalu. Seperti diketahui, Maluku Utara adalah salah satu penghasil kopra di tanah air. Bahkan kopra hasil petani Maluku Utara dipasok ke berbagai daerah dan yang terbesar Surabaya.

Selain harga komoditas itu lesu di pasar internasional akibat berbagai isu, kata Matheus, anjloknya harga kopra juga tidak terlepas dari praktik kartel yang selama ini berlangsung.

Menurut dia, kalau praktik kartel tersebut tidak ditindak maka disparitas harga di tingkat petani dan di tingkat user akan semakin tinggi. “Kami minta pemerintah pusat untuk ikut mencari solusi sekaligus melakukan intervensi harga kopra, sehingga dapat membantu petani kelapa meningkatkan kehidupan ekonomi mereka.”

Meski tidak menyebutkan angka pasti tetapi Matheus mengatakan, kalau kondisi tersebut dibiarkan, potensi kerugian petani mencapai puluhan miliar per bulan.

"Jadi, pemerintah perlu mencarikan jalan ke luar. Bisa saja dengan cara memberikan subsidi kepada petani kopra sehingga mereka tidak merugi dan dapat bertahan hidup," demikian Matheus Stefi Pasamanjeku. [A/3]

Editor: Akhir Tanjung

Tag:

Berita Terkait

Komentar