Sudikerta Dilengserkan, Togar Situmorang: Bukan Ranah Saya

Selasa, 04 Desember 2018 | 19:23 WIB
Share Tweet Share

Advokat Togar Situmorang (kiri) bersama Ketut Sudikerta (kanan) dalam sebuah kesempatan. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] DPP Partai Golkar resmi melengserkan Ketut Sudikerta dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Sebagai penggantinya, DPP Partai Golkar menunjuk Gede Sumarjaya Linggih sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Keputusan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor Kep-362/ DPP/ Golkar/ XII/ 2018 tertanggal 4 Desember 2018. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjend Lodewijk F Paulus.

Terkait keputusan DPP Partai Golkar ini, Sudikerta belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali nomor handphone mantan Wakil Gubernur Bali itu dihubungi, Selasa (4/12/2018) malam, namun tidak aktif.

Baca Juga:
Sudikerta Dilengserkan, Sumarjaya Linggih Nahkodai Golkar Bali

Dihubungi secara terpisah melalui saluran telepon, Togar Situmorang, SH, MH, MAP, selaku kuasa hukum Sudikerta, mengaku baru mengetahui kabar pemberhentian kliennya dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dari pemberitaan media.

"Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, karena saya tidak mengetahui hal ini. Saya baru dengar informasi ini dari rekan-rekan media," kata Togar Situmorang, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Meski sudah mendengar informasi tersebut, namun Togar Situmorang yang dijuluki "Panglima Hukum" ini enggan berbicara banyak. Pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates itu mengaku, persoalan pelengseran Sudikerta dari posisi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali bukan merupakan ranahnya.

"Kalau masalah itu, bukan ranah saya. Silahkan menghubungi langsung Beliau. Saya hanya fokus menangani masalah hukum yang sedang dihadapi Pak Sudikerta," tegas Togar Situmorang, yang saat ini tengah menyelesaikan Disertasi Doktor pada Program Studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Seperti diketahui, Sudikerta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan menggunakan surat palsu serta pencucian uang.

Status Sudikerta ini membuat DPP Partai Golkar mengambil langkah cepat, memberhentikannya dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali. DPP Partai Golkar beralasan, pemberhentian tersebut dimaksudkan agar Sudikerta bisa fokus menghadapi proses hukum yang dialaminya.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar