Inas Nasrullah Zubir: Deklarasi 2019 Ganti Presiden Melanggar UU  

Senin, 27 Agustus 2018 | 10:07 WIB
Share Tweet Share

Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inas Nasrullah Zubir

[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM] Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inas Nasrullah Zubir menegaskan, Deklarasi 2019 Ganti Presiden melanggar Undang-Undang (UU), khususnya melanggar pasal 6 UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum karena menimbulkan permusuhan dan kebencian.

"Deklarasi 2019 ganti presiden itu kegiatan yang melanggar aturan perundang-undangan khususnya langgar pasal 6 UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum karena menimbulkan permusuhan dan kebencian," kata Inas saat dihubungi Indonesiakoran.com, Senin (27/8/2018).

Lebih lanjut Inas menjelaskan, sesuai pasal 15 UU No. 9 tahun 1998, bila penyampaian pendapat itu melanggar pasal 6 maka dapat dibubarkan.

"Pasal 15 UU itu sudah sangat jelas. Bila penyampaian pendapat langgar pasal 6 maka dapat dibubarkan," tegas Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI ini.

Sebelumnya, Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe, menilai penolakan publik terhadap deklarasi 2019 ganti Presiden dapat dimaknai sebagai bentuk dan wujud kepedulian rakyat terhadap demokrasi di Indonesia.

Publik tentu berharap, demokrasi di Indonesia semakin hari semakin berkualitas melalui sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkwalitas.

"Aksi penolakan publik terkait Deklarasi 2019 Ganti Presiden itu harus dilihat sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap kwalitas demokrasi di Indonesia," kata Ramses di Jakarta, Minggu (26/8/2018).

Penolakan rakyat di sejumlah kota di Indonesia kata Ramses menandakan publik tidak ingin diadu domba dengan gerakan-gerakan politik yang berpotensi memecah belah.

"Sikap penolakan ini juga menandakan publik kita tidak ingin diadu domba dengan gerakan politik yang potensi terjadi pecah belah," ujarnya.

Lebih lanjut Dosen Universitas Mercu Buana ini menganalisa, kelompok-kelompok yang menolak acara Deklarasi 2019 Ganti Presiden itu tidak bisa disimpulkan pihak pendukung calon Presiden Joko Widodo. Sebab masih banyak rakyat Indonesia yang belum menentukan pilihan dan masih mengambil posisi netral.

Ramses menduga, pihak-pihak yang menolak acara tersebut merupakan kelompok yang mencintai demokrasi dan kelompok yang mencintai politik beretika tanpa adanya gerakan yang mengarah pada adu domba.

"Kita juga tidak bisa menyimpulkan yang tolak itu kelompok pendukung Jokowi karena masih banyak juga yang posisi netral. Bisa saja mereka itu pihak yang inginkan demokrasi beretika tanpa gerakan adu domba," jelas Ramses.

Diketahui, aksi penolakan terhadap acara Deklarasi 2019 Ganti Presiden terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Aksi penolakan deklarasi 2019 ganti presiden ini terjadi di Batam, Riau dan Surabaya.

Editor: Jefry


Berita Terkait

Komentar