FBN Bali Dukung Aturan Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Minggu, 15 April 2018 | 00:21 WIB
Share Tweet Share

Ketua FBN Wilayah Bali, Agustinus Nahak. [foto: istimewa]

[DENPASAR] Forum Bela Negara (FBN) RI Wilayah Bali, terus berperang melawan pelaku korupsi di Tanah Air. Bagi FBN, melawan korupsi adalah salah satu bentuk bela negara.

Setelah mendesak hukuman mati koruptor, FBN Bali kembali bersuara lantang menentang mantan narapidana (napi) kasus korupsi menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pileg 2019.

FBN Bali juga menyatakan sikapnya mendukung rencana KPU RI membuat aturan melarang mantan napi korupsi menjadi Caleg.

"FBN mendukung KPU melarang mantan napi korupsi menjadi Caleg pada Pemilu Legislatif," tegas Ketua FBN Wilayah Bali, Agustinus Nahak, di Denpasar, Sabtu (14/4/2018).

Menurut dia, aturan itu bisa memberikan efek jera bagi pejabat publik maupun masyarakat.

"Aturan itu sangat tepat diberlakukan saat ini, karena korupsi sudah merajalela, bahkan Indonesia sudah darurat korupsi. Ini untuk efek jera bagi para koruptor dan juga perhatian serius bagi siapapun yang ingin menjadi pejabat publik untuk takut terlibat korupsi," tandasnya.

Agustinus Nahak menambahkan, saat ini banyak sekali kepala daerah terjerat kasus korupsi. Bahkan tak sedikit yang kena OTT (operasi tangkap tangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pihaknya mengaku sangat prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air. Bahkan ada dugaan, korupsi yang dilakukan berjemaah oleh anggota DPRD di beberapa daerah, seperti di Malang dan Medan.

"Bukan hanya kepala daerah, anggota DPR RI, DPRD juga, bahkan melakukan korupsi berjemaah. Korupsi bisa menghancurkan bangsa dan bisa merusak kedaulatan negara," ujarnya.

"Jangan biarkan mereka yang sudah merampok uang negara diberi kesempatan untuk ikut dalam pemilu. Mereka sudah merusak negara dengan perilaku korupsinya," imbuh Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu Bali ini.

Ia menyebut, larangan bagi mantan napi korupsi itu bisa menghasilkan Caleg yang bersih dari noda korupsi. Selain itu, juga untuk mewujudkan Pemilu yang bisa dipercaya oleh masyarakat. 

"Partisipasi masyarakat dalam Pemilu bisa meningkat jika tak ada mantan napi korupsi menjadi caleg. Korupsi sangat mencederai hak masyarakat yang memilihnya," tegasnya.

"Wujudkan Pemilu tanpa mantan napi korupsi. Saat ini Indonesia butuh pemimpin yang merakyat dan bebas dari korupsi bahkan antikorupsi," imbuh Agustinus Nahak.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Politik

Ogah Nyaleg di Bali, Putu Artha Pilih Sulteng

Minggu, 04 Juni 2017
Politik

Dana Pilgub Kaltim Dialokasikan Rp 331 Miliar

Minggu, 11 Juni 2017
Politik

Kebiasaan Buruk DPR Ini Ganggu Pemilu

Rabu, 14 Juni 2017

Komentar