PKB Usul Presidential Treshold 10 Persen

Kamis, 08 Juni 2017 | 08:38 WIB
Share Tweet Share

Muhaimin Iskandar. [Istimewa]

[JAKARTA] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat percaya diri bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti.

Karena itu, PKB tidak sepakat kalau syarat Presidential Threshold atau Pres-T dihapuskan. Dampaknya sangat besar. Calon presiden akan bertebaran dan partai yang baru muncul bisa langsung mencalonkan kadidat mereka.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menilai, ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Treshold masih diperlu dibutuhkan di Pemilu Serentak 2019.

Menurut Muhaimin, keserentakan pemilu tidak otomatis menghilangkan Presidential Treshold. "Iya, masih dibutuhkan, kalau tidak pemilu terlalu ramai (banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden)," ujar Muhaimin saat ditemui di Kantor Sekretariat Jenderal DPP PKB. Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, pada Rabu (7/6).

Saat ini, kata Muhaimin, terjadi perdebatan di Pansus RUU Pemilu terkait besaran Presidential Treshold antara nol persen dengan 20 persen jumlah kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional. PKB, kata dia, mengusulkan jalan tengah.

"Ini kan ada tarik menarik antara nol persen dan 20 persen suara di parlemen. PKB mengusulkan jalan tengah-lah, 10 persen-lah untuk Presidential Tresholdnya," ungkap dia.

Muhaimin juga pernah mengatakan bahwa tampaknya lucu jika partai yang baru berdiri menjadi peserta pemilu tiba-tiba bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Bahkan, partai tersebut bisa mengajukan calon presiden tanpa koalisi.

"Jadinya partai baru lahir itu baru lahir langsung bisa mencalonkan. Oh lelucon. Ini negara, bukan lelucon," pungkas Muhaimin.

Editor: Gusti


Berita Terkait

Komentar