Pilkada di Bali Terancam Ditunda

Rabu, 07 Juni 2017 | 20:51 WIB
Share Tweet Share

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Rudia. [foto: istimewa]

[DENPASAR] Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan Provinsi Bali, termasuk dalam daftar tiga daerah yang menggelar Pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018.

Di saat tahapan Pilkada ini sudah di depan mata, Pilkada di Bali justru terancam ditunda. 

Sinyalemen penundaan ini menguat, setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali malah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali untuk menunda tahapan Pilkada Bali 2018.

Penundaan ini harus dilakukan, jika anggaran pengawasan Pilkada dari Pemprov Bali belum juga mendapatkan kepastian.

"Kemungkinan terburuknya, kami meminta KPU untuk menunda tahapan," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Rabu (7/6/2017).

Menurut dia, sehari sebelumnya Bawaslu Provinsi Bali ingin menemui Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun, untuk menanyakan kepastian anggaran pengawasan Pilkada Bali 2018. Pasalnya, surat yang telah dikirim Bawaslu Provinsi Bali hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.

Sayangnya, Rudia yang datang bersama dengan dua anggota Bawaslu Provinsi Bali lainnya, hanya ditemui salah satu staf Sekda Provinsi Bali. Sebab Sekda Provinsi Bali tidak berada di tempat.

"Katanya surat sudah didisposisikan dari Pak Sekda ke Biro Pemerintahan. Biro Pemerintahan diminta untuk menindaklanjuti," jelas Rudia, sembari menyayangkan tidak adanya konfirmasi dari Pemprov Bali terkait hal ini kepada Bawaslu.

Ia pun berharap, dalam minggu ini sudah ada kejelasan dari Pemprov Bali terkait anggaran pengawasan, mengingat tahapan Pilkada Bali yang sudah mendesak.

"Tanggal 9 ini kami akan menetapkan panitia seleksi perekrutan Panwas di kabupaten/ kota," tandasnya.

Dalam surat Bawaslu Provinsi Bali kepada Pemprov Bali sebelumnya, sudah berisi keterangan bahwa jika ada hal-hal yang harus dikomunikasikan, bisa menghubungi salah satu Kasubag Bawaslu Provinsi Bali. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan Pemprov Bali.

Usulan terakhir yang disampaikan Bawaslu Provinsi Bali untuk pengawasan Pilkada Bali 2018 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali sebesar Rp68 miliar lebih. Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali mengusulkan anggaran pengawasan sebesar Rp73 miliar lebih.

Reporter: San Edison
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar