Fenomena Sesat Pikir Wakil Rakyat

Jumat, 03 Juli 2020 | 10:21 WIB
Share Tweet Share

Mahasiswa berunjuk rasa menolak tambang batu gamping di Lolok dan Luwuk. [Istimewa]

Sebagai  negara demokrasi, demonstrasi atau unjuk rasa menjadi salah satu pilihan menyampaikan aspirasi. Kegiatan ini  bukanlah hal yang baru. Bahkan kegiatan orasi dan mengumpulkan massa itu diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pasal 9 UU tersebut menyatakan, “Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas.”

Pada Rabu (24/06/2020) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, dan Aliansi Pemuda Reo Tolak Tambang melaksanakan amanat UU No 9 Tahun 1998 dengan melakukan aksi demonstrasi di Reo,  Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT. 

Mereka menolak keras rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk dan pertambangan batu gamping di Lingko Lolok. Ketiga elemen tersebut merupakan perwakilan dari kelompok kontra tambang, terutama masyarakat kecil yang terbungkam dan tidak bisa menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada penguasa.

Aksi unjuk rasa ketiga elemen masyarakat itu bersamaan dengan kunjungan kerja Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Media Voxntt.com (26/06/2020) menyebut bahwa demonstrasi itu bertujuan  menanyakan sekaligus mendesak Gubernur Viktor untuk membatalkan izin tambang batu gamping dan pabrik semen di Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

Banyak yang memuji aksi tersebut, walau ada juga yang mengeritik. Praktisi hukum dan pegiat lingkungan hidup, Edi Hardum, misalnya, memberikan pujian, apresiasi sekaligus dukungan terhadap ketiga elemen yang telah melakukan aksi demonstrasi tersebut. Menurutnya, keberanian ketiga elemen tersebut berdemonstrasi merupakan murni panggilan nurani untuk menentang persekongkolan pemodal dan penguasa yang tidak visioner dan tidak memberdayakan masyarakat dalam membangun daerah. (Voxntt.com, 26/06/2020).

Aksi itu juga sebagai bentuk keberpihakan mahasiswa terhadap orang yang lemah (option for the poor) dan demi keberlanjutan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun aksi itu malah disepelehkan oleh beberapa pihak, termasuk wakil rakyat di Borong, Manggarai Timur (Matim). Anggota DPRD Kabupaten Matim, Salesius Medi,  kepada  Pos Kupang, mengutarakan rasa kekecewaannya terhadap aksi para mahasiswa itu.

Aksi itu sebagai tindakan mubazir atau tidak berguna sama sekali (Pos Kupang, 25/06/2020). Beliau mengatakan, kehadiran Gubernur merupakan sebuah kewajiban untuk meninjau lokasi sekaligus mengkaji dampak pertambangan tersebut. Karena itu,  hal yang bagus dilakukan adalah dialog antara jubir dari ketiga elemen dengan Gubernur terkait mekanisme selanjutnya, kata sang wakil rakyat.

Kurang Paham

Salesius Medi adalah anggota DPRD Matim, utusan yang ditunjuk dan dipilih untuk memperjuangkan aspirasi pengutusnya (rakyat). Dalam konteks penolakan tambang batu gamping dan pabrik semen di Matim, Salesius Medi sebagai wakil rakyat harus melaksanakan tiga fungsi utama dewan, salah satunya adalah fungsi pengawasan.

Ia harus mengawasi dan mempertanyakan dengan kritis setiap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Apakah kebijakan ini berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang saya wakili atau tidak.  Itulah tugas suci anggota DPRD Matim.

Tetapi ketika mengeritik aksi mahasiswa, Salesius Medi sedang mereduksi dirinya sebagai wakil rakyat yang terhormat dan kurang memahami substansi demonstrasi sesungguhnya. Rakyat sebenarnya tidak perlu susah payah berdemonstrasi kalau wakilnya di DPRD Matim sigap dan siap memperjuangkan aspirasi mereka.  Ketika wakil rakyat diam, tidak bersuara dan tidak membela orang yang diwakilnya, mereka sedang terperangkap dalam gagal paham akan tugas dan fungsinya. Dan rakyat pun mengambil cara sendiri. Mereka berteriak kepada siapa yang mau peduli.   Demonstrasi kemudian menjadi cara cukup ampuh untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada penguasa.

Jangan berpikir bahwa aksi yang dilakukan adalah sebuah aksi tanpa landasan. Sebagai kaum intelek, mahasiswa telah melakukan kajian mendalam tentang substansi yang mereka perjuangkan. Ketika para pejabat bahkan wakil rakyat  tidak berpihak pada rakyat, maka sebagai bagian dari civil society, mahasiswa merasa terpanggil untuk menyampaikan aspirasi dan melawan kesewenangan penguasa.

Salesius Medi mesti menyadari akan substansi dari perjuangan mahasiswa itu sendiri. Mereka memilih aksi sebagai opsi paling tepat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah terkait kegiatan pertambangan yang dianggap merugikan rakyat. Mereka turun ke jalan karena saluran aspirasinya tersumbat. Salesius Medi seharusnya ada di titik ini. Sayang dia belum memahami  substansi aksi demonstrasi.

Salesius Medi juga menganjurkan mahasiswa tidak perlu unjuk rasa tetapi langsung berdialog dengan Gubernur NTT. Lucu dan terkesan kurang memahami kondisi lapangan. Media Voxntt.com (Ibid) menyebut bahwa aksi saling dorong terjadi saat niat aktivis bertemu dengan Gubernur Viktor dihalangi oleh aparat keamanan. Mereka malah menghadang massa  yang hendak bertemu Gubernur dengan cara-cara kekerasan.

Pak Salesius, para demonstran ingin berdialog dengan Pak Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat. Tetapi niat itu tidak terwujud karena dihalang-halangi oleh aparat keamanan. Pak Gubernur juga sepertinya tidak mau bertemu para demonstran. Ia memilih bertahan di dalam mobil sambil mencari celah menghindari pengunjuk rasa. Bagaimana dialog bisa terjadi kalau yang ingin dijumpai menghindar?

Sesat Pikir

Pak Salesius sedang terjebak dalam fenomena sesat pikir. Sesat pikir adalah penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan, suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Singkatnya, term sesat pikir dipergunakan untuk menggambarkan gagasan yang keliru dalam menalar atau keyakinan yang salah dalam berargumentasi (Sumaryono, 1999: 9).

Argumen yang disampaikan oleh Salesius seperti “demonstrasi yang sama sekali tidak berguna dan pentingnya dialog antara jubir dengan gubernur” muncul akibat salah dalam penalaran.  Dia ceroboh, tidak akurat melihat jalannya peristiwa sehingga aksi unjuk rasa pun dinilai tidak berguna.  Ingat, demonstrasi yang dilakukan oleh ketiga elemen masyarakat tersebut  merupakan refleksi dari proses demokrasi yang menghendaki adanya partisipasi masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan, sehingga aksi tersebut dilakukan untuk mempertontonkan kebebasan berekspresi dan menyampaikan gagasan. Tidak hanya itu, demonstrasi  merupakan ekspresi untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran.  

Tugas Mulia

Riak-riak demonstrasi yang dilakukan oleh ketiga elemen masyarakat tersebut bukanlah sesuatu yang salah. Itu konsekuensi sistem demokrasi yang menjadikan setiap orang bebas berpendapat dan mengeritik sesuatu secara terukur. Wakil rakyat seharusnya hadir di sini, di ruang yang kosong, yang ditinggalkan oleh eksekutif saat berunjuk rasa. Bukan malah sebaliknya, wakil rakyat menilai unjuk rasa itu sebagai aksi yang mubazir.

Selain itu, wakil rakyat harus memahami bahwa demonstrasi adalah tugas mulia  mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan). Wakil rakyat harus mengayom para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, mendengar apa aspirasi mereka dan tidak  tenggelam dalam kecerobohan yang bisa menciderai demokrasi.

Semoga anggota DPRD Matim ini tidak sedang menggiring masyarakat kepada sebuah pemahaman salah akan aksi demonstrasi, melainkan hanya terjebak dalam kesesatan berpikir. Kalau itu yang terjadi, perlu meluruskan kembali alur pikir agar rasional, karena masyarakat telah menaruh harapan besar di pundak DPRD Matim sebagai wakil rakyat yang bersama-sama rakyat memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.

 

 

 

                                                                                                                                                            

Penulis

Febrianus Suryanto
Mahasiswa

Editor: Gusti


Berita Terkait

Opini

Impian Pabrik Semen di Matim

Minggu, 24 Mei 2020
Opini

Membatalkan Semen Di Matim, Mungkinkah?

Minggu, 24 Mei 2020
Opini

Karpet Merah Gunung Kapur di Matim

Selasa, 26 Mei 2020

Komentar