Moratorium Tambang Kedua di NTT

Kamis, 11 Juni 2020 | 19:08 WIB
Share Tweet Share

Tambang Mangan

Patut dicatat di dalam sejarah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bahwa Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat telah menerbitkan dua moratorium. Moratorium pertama diterbitkan pada tahun 2018, sedangkan yang kedua, sepertinya masih sedang diproses. 

Moratorium pertama yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur NTT, No. 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Provinsi NTT itu disahkan pada 14 November 2018. Sedangkan moratorium kedua yang masih ‘dalam angan-angan’ itu termuat dalam tanggapan Gubernur terhadap sikap penolakan dan usulan peninjauan kembali dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura DPRD NTT dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTT yang dibacakan oleh Sekretaris daerah (Sekda) provinsi NTT, Benediktus Polo Maing di ruang sidang utama gedung DPRD NTT, Rabu (10/06/2020) pagi.

Sang Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan pabrik semen belum bisa dilanjutkan karena adanya penolakan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan serta sebagian masyarakat yang mendiami lokasi tersebut (voxntt.com/2020/06/10).

Kisah Moratorium  

Tentu kita masih ingat bahwa SK moratorium tambang pertama itu muncul sebagai jawaban dari janji kampanye calon Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi. Sayangnya, alih-alih mau menepati janji kampanye, SK moratorium itu malah jauh panggang dari api. Sebab SK itu hanya berkutat pada evaluasi administrasi teknis dan finansial yang, ujungnya bermuara pada aspek tata kelola semata seperti clean and clear dan kewajiban keuangan perusahaan dan penghentian kegiatan pertambangan yang ada dan izin tambang baru.

Namun yang tak kalah dasyatnya ialah SK moratorium tambang itu memuluskan penerbitanan izin proses eksplorasi   tambang batu gamping di Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Matim (Kastra.co, yang mengutip  HarianNTT.com, Jumat, 22/5/2020). 

Kenyataan di atas mendorong banyak pihak menghendaki agar gubernur dan jajarannya dapat melakukan revisi atas moratorium perdana itu. Hinga kini, nyanyian revisi itu kurang terdengar lagi.

Buntut dari ketidakpedulian Pemprov NTT terhadap revisi, dan malah menerbitkan izin proses eksplorasi, membangkitkan amarah kelompok mahasiswa, para perantau asal Manggarai dan tokoh lingkungan melakukan berbagai macam gerak penolakan. Ada aksi penolakan dari mahasiswa di Kupang, PMKRI di Ruteng, surat dari ratusan orang Manggarai di Jakarta dan petisi online yang mendesak penghentian izin tambang di Matim serta berbagai kelompok diskusi di media sosial.

Di tengah merebaknya aksi penolakan dari kelompok kontra tambang, nada sumbang muncul ke permukaan dari kelompok pro tambang atau pabrik semen (PS). Mereka menilai, kelompok pro terdiri dari perantau, yang tidak mengenal Luwuk dan Lengko Lolok, bukan asli warga lingkar pabrik (MLP) dan masih berstatus mahasiswa. Karena jauh dari MLP, kelompok pro tambang menginginkan Pemkab Matim dan Pemprov NTT dapat meneruskan upayanya untuk membangun PS. Yang tidak kalah menariknya ialah pernyataan kelompok pro tambang bahwa kehidupan MLP sangat sengsara. Karena itu, mereka mengharapakan agar PS terus dilanjutkan.

Nada kelompok pro tambang makin nyaring ketika kemarin (Selasa, 9 Juni 2020), tersiar berita di berbagai media bahwa investor PS menggelontorkan dana tahap dua kepada MLP pro tambang. Ini mendorong kelompok pro menyatakan bahwa MLP telah menerima dengan iklas kehadiran PS. 

Berhenti Sementara

Merebaknya aksi penolakan tambang dan PS ternyata mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Provinsi NTT. Dalam pandangan fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT, Senin (8/6/2020), dua fraksi yaitu Fraksi PKB dan Hanura menolak kehadiran tambang dan PS di Luwuk dan Lengko Lolok.

Melalui juru bicaranya, Fraksi PKB DPRD Provinsi NTT Yohanes Rumat secara tegas menolak pendirian pabrik dan penambangan di Matim. Menurutnya, jika rencana pemerintah tersebut tetap dilakukan, maka tentu saja akan mengancam banyak soal, seperti tidak ada kejelasan di balik aktivitas pertambangan mangan, baik PAD-nya maupun penjamin pemulihan daya rusaknya. Ia menuturkan, di Matim  tidak ada fakta bahwa ada kesejahteraan di balik aktivitas pertambangan. “Yang ada itu, tambang hilang, masyarakat kembali sengsara. Kita menghargai pro dan kontra tambang. Tentu ada yang setuju ada yang tidak setuju. Itu sangat kita sangat menghormati,” pungkasnya.

Senada dengan Fraksi PKB, juru bicara Fraksi Hanura, Ben Isidorus mengatakan, wilayah yang akan ditambang itu adalah bagian dari kawasan karst, ekosistem yang menyimpai air bawah tanah dan tempat tinggal berbagai jenis flora dan fauna langka. Karena itu, kawasan karst tidak boleh dieksploitasi. Jika dipaksakan untuk dieksploitasi maka ekosistem berupa tangki raksasa penyimpan air bawah tanah itu akan rusak dan berbagai jenis flora dan fauna langka akan punah,” katanya.

Sebenarnya, penolakan tambang dan PS masih bersuara keras juga dari MLP. Saat DPRD Matim mendatangi warga kampung Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda pada Kamis, 4 Juni 2020, yang diketahui melalui rekaman yang beredar dan diterima berbagai media Jumat sore, terdengar dialog antara wakil rakyat dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Warga kompak menolak untuk direlokasi dari kampung tersebut dan menyerahkan lahan seluas 505 hektare untuk investor (floresa.co/2020/06/05).

Selain itu, MLP yang terlibat di dalam dialog dengan wakil rakyat itu menandaskan bahwa mereka masih ingin mempertahankan kampung, compang (mezbah di tengah kampung), rumah adat, dan boa (pekuburan umum). Bahkan, mereka masih trauma dengan pengalaman pahit mereka terhadap investasi tambang terdahulu, janji kesejahteraan ekonomi dan penyediaan fasilitas umum seperti air bersih dan jalan raya yang tak pernah ditepati. 

Tunggu Memorandum Kedua

Sidang paripurna DPRD NTT telah berhasil mementahkan izin eksplorasi tambang dan PS. Walau hanya diperjuangan oleh dua fraksi, yaitu PKB dan Hanura, itu menjadi sebuah prestasi politis bagi kedua partai pejuang tersebut. Penolakan dewan ini mungkin menjadi pemecut bagi pihak investor yang telah memberikan DP tahap kedua kepada MLP, Selasa (9/6/2020).  

Namun, sekalipun pandangan Fraksi PKB dan Hanura telah membuahkan hasil yang dibuktikan dengan pengkuan Gubernur Laiskodat untuk menghentikan sementara izin eksplorasi tambang dan PS, semua pihak kontra perlu menyimak dengan saksama makna dari penghentian sementara itu.

Pertama, penghentian sementara itu hendaknya diawasi secara cermat dan cerdik agar  perlu diformatkan dalam sebuah surat atau keputusan resmi Pemprov NTT. Kecermatan dan kecerdikan ini bertugas untuk mengawal arah kebijakan Gubernur Laiskodat untuk menyusun dan menerbitkan moratorium jilid II. 

Kedua, sebelum moratorium Jilid II diterbitkan, Pemprov berhak mengingatkan Pemkab dan memerintahkan investor untuk menghentikan pemberian DP tahap II. Jika antara penghentian sementara izin eksplorasi tidak sejalan dengan aksi investor di lapangan, patut diwaspadai bahwa investor memiliki amunisi lain untuk mendekati MLP untuk melawan moratorium tahap II Pemprov NTT yang masih dipersiapkan itu.

Ketiga, Pemkab Matim perlu menyampaikan secara langsung kepada masyarakat Matim, terutama MLP, hasil pandangan fraksi di DPRD Provinsi NTT agar mereka tidak saja mengetahui situasi terkini di tingkat provinsi tetapi terlebih mengedukasi mereka dengan sejumlah alasan penghentian sementara tersebut. Dengan edukasi ini, Pemkab benar-benar mau membangun MLP dengan tulus.

Dan keempat, penghentian selamanya atau permanen. Belajar dari inkonsistensi Gubernur dalam SK Moratorium I, anggota DPRD NTT, Ben Isidorus meminta Pemprov NTT segera menghentikan seluruh kegiatan tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur yang saat ini terjadi pro dan kontra di masyarakat.

“Kami apresiasi jawaban pemerintah yang menghentikan sementara kegiatan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Namun kami minta pemerintah harus hentikan selàmanya, bukan hanya sementara. Karena kehadiran pabrik semen dan tambang itu bukan menjadi solusi menyejahterakan masyarakat,“ kata politisi Hanura Dapil NTT IV itu kepada  www.delegasi.com  usai Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPR NTT di Kupang, Rabu (10/6).

Penegasan Isidorus yang meminta pemerintah pemprov untuk menghentikan selàmanya izin tambang dan PS itu, didasarkan pada fakta lapangan bahwa tambang mangan sebelumnya telah mengingkari janji manisnya. Itulah sebabnya, angggota DPRD NTT dari Fraksi PAN, Katrina Seina Jimur meminta Pemkab Matim agar jangan memberi janji yang muluk kepada masyarakat terkait rencana pendirian pabrik semen oleh PT Singa Merah dan PT Istindo Mitra Manggarai. Menurut dia, pemerintah harus melakukan kajian secara baik dan objektif terkait rencana pendirian pabrik semen dimaksud. Kajian yang dilakukan itu seperti menyangkut dampak ekonomi, sosial dan budaya dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Hasil kajian itu disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan komprehensif.

Kita berharap, semua pihak dapat menerima penghentian sementara izin eksplorasi tambang dan PS demi kebaikan bersama. Penerimaan ini akan selalu mengedukasi diri kita sendiri bahwa sekalipun sudah hampir 100% mendukung kehadiran tambang dan PS, toh masih ada keputusan politis lain dari instansi lebih tinggi, yang menyadarkan kita untuk membangun masyarakat dengan sesungguh hati.

 

Penulis

Anselmus Sahan
Dosen Universitas Timor, Kefamenanu, Timor, NTT

Editor: Gusti


Berita Terkait

Opini

Impian Pabrik Semen di Matim

Minggu, 24 Mei 2020
Opini

Membatalkan Semen Di Matim, Mungkinkah?

Minggu, 24 Mei 2020
Opini

Karpet Merah Gunung Kapur di Matim

Selasa, 26 Mei 2020

Komentar