Manggarai Timur Harus Ubah Birokrasi Asal Jadi  

Senin, 18 Mei 2020 | 13:55 WIB
Share Tweet Share

Ben Senang Galus

Oleh Ben Senang Galus

Penuli buku "Demokrasi Bumi dan Air", tinggal di Yogyakarta

Sekurang-kurangnya ada empat alasan yang menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Pertama,  keadaan politik dan keamanan yang stabil dan memberikan kepastian untuk berusaha; kedua, birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa melayani keinginan pengusaha tetapi dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku, ketiga, mampu memberikan iklim yang kondusif untuk berusaha. Keempat, harus memperhitungkan aspek sosial budaya sehingga tidak menimbulkan konflik realistis dan non realistis yang menghancurkan sistem sosial budaya yang permanen di daerah itu.

Merujuk keempat alasan tersebut, maka Kabupaten Manggarai Timur (KMT) harus mengimbanginya dengan cara berpikir entrepreneurial, yakni  mampu mengurangi masalah yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dipahami, mampu meningkatkan rasa percaya diri orang lain atau bawahan ketika berhadapan dengan situasi  yang kompleks, mengembangkan KMT ke arah “KMT Incoporated”, dengan menciptakan “competitiveness strategy” serta perubahan paradigama manajemen pemerintah yang bersih (clean governance). 

Untuk mewujudkan hal itu perlu diciptakan good governance sehingga dapat melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan serta memacu diri meningkatkan kapabilitasnya birokrasi, yakni kemampuan untuk melakukan dan mengembangkan tindakan kolektif secara efisien. 

Dengan peningkatan kapabilitas dapat melakukan perubahan yang berkesinambungan demi terciptanya economic opportunity melalui kebijakan-kebijakan yang bisnis oriented. Tidak ada cara yang lebih baik selain melakukan inovasi dan membangun “agile mindset”, yang berorientasi kepada kebutuhan pasar berdasarkan keadaan masyarakat, yang tidak hanya mencakup perubahan menuju “best practice” atau menyediakan informasi yang mudah diakses, tetapi yang lebih penting inovasi itu sendiri harus melembaga dalam pola pikir aparatur daerah dan benar-benar dipahami.

Birokrasi dengan agile mindset juga perlu percaya kepada keputusan, inisiatif dan eksekusi dari kelompok-kelompok kecil yang secara mandiri (dalam hal ini para petani) tetapi jelas targetnya. Hal ini juga dimungkinkan dengan networking luas dengan kelompok pengusaha lokal dan petani sukses sehingga tidak fokus pada orang-orang itu saja atau kroni-kroni saja.

Pemerintah daerah Manggarai Timur, selaku institusi yang menggerakkan kemajuan Manggarai Timur, harus mengubah cara berpikir lama (birokrasi asal jadi, SPJ beres) menunju kepada cara berpikir “agile mindset” yang biasanya terlihat dari inovasi, kemampuan menjangkau pasar, memberikan solusi melalui kelompok-kelompok kecilnya, dan berkolaborasi dalam network yang bermanfaat (Kps, 16/5/2020). 

Selain dengan cara membangun agile mindset, bupati sebagai top manajer, memiliki kesadaran growth mindset sebagai penentu masa depan KMT. Dengan cara demikian KMT tidak lagi menjadi daerah tertinggal dalam daftar kabupaten se Indonesia. No matter how intelligent you are, you can always get better,; sometimes you can improve a lot. You can substitut any ability or talent for intelligence.

Agile mindset ini berbeda dengan doing agile atau being agile. Hal ini karena mindset akan menjadi landasan bagaimana individu kemudian bersikap terhadap segala rintangan yang dihadapinya. Dalam birokrasi dengan agile mindset, seluruh aparatur birokrasi  akan melihat kegagalan sebagai sebuah kesempatan belajar dan berinovasi. Perbedaan pendapat dan cara berpikir yang berbeda dalam suatu birokrasi diterima sebagai suatu inovasi baru dalam pengembangan manajemen birokrasi, bahkan dianggap sebagai fun at work. The agile mindset believes that we are all a work in progress. It  continues to change and grow as we  learn more  about it. If we are lucky, this will never end because it will never be perfect.

Jika Pemda Matim membangun  mindset agility ini, ia tidak akan takut pada perubahan. Sebab perubahan adalah suatu yang pasti menjanjikan masa depan KMT yang makmur sejahtera. Dengan munculnya berita di media bahwa KMT termasuk salah satu kabupaten termiskin di NTT, maka dengan membangun agile mindset ini kita yakin dan percaya kelak akan keluar dari cap tiga jari kemiskinan, yang saat ini angka kemiskinan mencapai 74.850 jiwa.
 
Langkah inovasi dalam membangun brand KMT agar memiliki perceived value yang unggul, paling tidak harus melakukan enam langkah berikut sebagaimana dianjurkan pakar manajemen Donald F. dalam “The Global Public Management Revolution” (2004), yaitu: 1) produktivitas, dapat menghasilkan lebih banyak pelayanan dengan memungut (pajak) lebih rendah. Ini akan meningkatkan daya saing; 2) marketization. harus dapat menggunakan market-style incentives untuk membasmi penyakit birokrasi pemerintah; 3) orientasi pelayanan, harus dapat mencari jalan bagaimana menjalin hubungan yang lebih baik dengan warganya; 4) desentralisasi, harus dapat mendorong jajarannya untuk melaksanakan program yang lebih responsif dan efektif; 5) kebijakan, senantiasa meningkatkan kapasitasnya untuk merumuskan dan menjalankan kebijakkannya dengan benar; 6) accountability for result, senantiasa meningkatkan kemampuannya agar bisa mewujudkan apa yang dijanjikan.

Enam langkah tersebut harus menjadi agenda utama Pemkab KMT ke depan dengan menetapan sekurang-kurangnya empat strategi percepatan pembangunan yaitu pertama, menjadikan salah satu atau lebih sektor atau sesuai dengan potensi wilayah kelurahan/kecamatan sebagai brand. Kedua peningkatan kualitas SDM agar produktivitasnya meningkat dengan cara mengikuti pelatihan yang sederhana. Ketiga, perbaikan fasilitas publik termasuk infrastruktur  sehingga mendorong masyarakat lebih giat lagi menata perekonomiannya. Keempat, mengembalikan kepercayaan dan harga diri masyarakat bahwa mereka bisa mandiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah.
 
Entrepreneural Government

Agenda pembangunan KMT ke depan lebih diarahkan memfasilitasi infrastruktur (pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan) guna memacu kinerja ekonomi masyarakat. Ini adalah bagian dari apa yang disebut entrepreneural government.

Jika entrepreneural government (pemerintah wirausaha) yang menjadi pilihan, maka manajemen program percepatan pembangunan dapat terukur secara jelas dan menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat Matim. Pemerintah wirausaha mengedepankan mutual trust and commitment dengan warganya. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan hadirnya " ethics and morals based on the commitment of clean, transparent and professional values (etika dan moral yang berlandaskan pada komitmen nilai bersih, transparan, dan profesional). Dengan adanya aparat pemerintah yang menjunjung tinggi nilai bersih, transparan dan profesional maka diharapkan akan mampu memberikan prime public service.

Pemerintah wirausaha itu sendiri bukan tujuan tetapi sarana untuk lebih memahami aspirasi, keinginan, kehendak dan cita-cita warga masyarakat dan memerlukan kesinambungan dari pemerintah yang sekarang dengan pemerintah berikutnya.

Pemerintah wirausaha yang berhasil akan menghasilkan suatu brand. Dengan memiliki brand yang bereputasi baik, Pemda Matim akan lebih siap melakukan kompetisi, utamanya dalam menarik investasi dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Untuk mewujudkan hal ini maka diperlukan aliansi antar pemkot/pemkab sehingga tercipta KMT incoporated.

Peran pemkab dalam menciptakan KMT incoporated terutama adalah menyediakan infrastruktur. Sebab infrastruktur merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan ekonomi, tetapi ada yang lebih penting yaitu branding. Pemkab KMT perlu membangun brand atau merek bagi daerah yang diantaranya berupa reputasi untuk meningkatkan daya saing. Brand, jaringan, dan data base adalah intangible asset yang mampu mencakup skill individual atau kelompok/masyarakat yang terkoordinasikan juga menjadi sumber keunggulan bersaing, diantaranya unsur pembentuk daya saing itu adalah: 1) perekonomian, 2) keterbukaan, 3) sistem keuangan, 4) infrastruktur, 5) ilmu pengetahuan dan teknologi, 6) governance dan kebijakan, dan 7) manajemen mikroekonomi.

Sejalan dengan itu, langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemkab KMT   adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat secara demokratis, akuntabel, transparan, dan berkeadilan (hindari kebijakan dalam ruang gelap). Perubahan-perubahan tersebut lebih mengarah pada perubahan paradigma manajemen Pemkab KMT. Perubahan pardigma manajemen, pada gilirannya akan berdampak pada semua aspek kehidupan bermasyarakat. Perubahan paradigma manajemen Pemkab KMT antara lain: 1) dari orientasi manajemen pemerintahan yang sarwa negara ke arah orientasi pasar (market), 2) dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke arah orientasi egalitarian dan demokrasi, 3) dari orientasi manajemen pemerintahan yang menekankan pada batas-batas dan aturan yang berlaku untuk satu negara sendiri ke arah boundaryless organization, 5) dari birokrasi manual menjadi birokrasi serba teknologi, 6) dari kurang percaya kepada masyarakat menjadi kepercayaan yang tinggi pada masyarakat (Mifta Toha,1999).

Jika Pemkab KMT ingin mengembangkan “KMT Incoporated” dan bisnis dengan cara demokrasi, maka yang perlu dibangun dalam masyarakat adalah modal sosialnya atau competitiveness strategy, yaitu dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai keutamaan sosial. Dua cara yang lain adalah, pertama, dengan membangun prasarana hukum, misalnya dengan menegakkan asas-asas prudentialitas perusahaan. Proses bisnis harus dijalankan melalui rambu-rambu hukum. Kedua, dengan menegakkan administrasi dan etika bisnis ( business administration) yang proper, maka dengan cara demikian kita dapat membangun KMT menuju incoporated. Dan saya yakin KMT pasti semakin makmur. Semoga! 

Editor: Odorikus


Berita Terkait

Komentar