Hukum adalah Perilaku Baik, Lebih dari Sekadar Formulasi Kata

Jumat, 12 Juli 2019 | 01:07 WIB
Share Tweet Share

Efraim Mbomba Reda. [foto: dokpri]

Oleh : Efraim Mbomba Reda (Mahasiswa Universitas Warmadewa)

[INDONESIAKORAN.COM] Di Indonesia, ketika hukum positif dipilih sebagai aliran dalam berhukum maka undang-undang pun terus diproduksi dengan dalil untuk menegakan keadilan. Atas sekian banyak undang-undang yang diproduksi tersebut, jelas sekali bahwa publik meletakan harapannya bahwa keadilan itu akan diperolehnya, lebih daripada itu masyarakat menjadi lebih baik atas berlakunya undang-undang tersebut.

Tidak dapat disangkal bahwa harapan itu pun sedikit demi sedikit ‘luntur’ ketika fakta menunjukan bahwa dari sekian banyak undang-undang yang dibuat maupun berlaku di negeri ini, tidak sedikit yang justru menciptakan persoalan-persoalan baru, lebih daripada itu konsep hukum positif yang menganut kepastian hukum dengan menjadikan undang-undang sebagai instrumen dan institusi-institusi penegakan hukum lainnya, oleh beberapa wilayah di Indonesia justru menjadi beban untuk komunitas lokal dan menciptakan persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat.

Lantas dengan fakta seperti ini apakah publik dapat mengharapkan bahwa keadilan maupun kepastian hukum dapat dirasakan dan diperoleh dari undang-undang yang menjadi produk dari positifisme hukum dengan institusi-institusi penegakan hukumnya?

Kita tentunya berpikir bahwa Hukum adalah seperangkat aturan yang di dalamnya terdapat perintah larangan dan sanksi serta bersifat memaksa. Pemahaman ini tentunya datang dari sumber-sumber ilmu hukum yang disebarkan oleh sarjana-sarjana hukum sampai kepada ‘telinga’ masyarakat. Kita semua sebagai warga negara Indonesia, negara yang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) disebut sebagai negara Hukum hidup dalam pemahaman seperti itu dalam dinamika keseharian kita di tengah masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, setidaknya ketika berbicara tentang Hukum atau mendengar kata Hukum maka yang awam hukum langsung mengarahkan pikiran mereka kepada hakim, jaksa, polisi (penyidik) dan advokat. Pikiran-pikiran masyarakat terarah pada penegak hukum di tanah air yang memang setiap hari ‘lalu lalang’ di layar televisi dalam rangka menegakan hukum di tanah air, sembari membawa doktrin yang cukup membanggakan bahwa betapapun langit akan runtuh, hukum harus ditegakan setegak-tetgaknya. Tanpa tawar-menawar.

Indonesia adalah negara Hukum, betapapun langit akan runtuh hukum harus ditegakan setegak-tegaknya, defenisi, adagium, maupun doktrin hukum lainnya jelas sangat hidup dalam negara hukum ini. Apalagi Indonesia adalah negara yang menganut hukum positif yang mengedepankan kepastian hukum, berasal dari Eropa Kontinental. Konsekuensi dari sebuah negara yang menganut kepastian hukum adalah undang-undang menjadi produk utama yang harus diproduksi oleh legislator sebaik mungkin (tanpa cacat) untuk mengatur masyarakat.

Sebagai seorang yang mempelajari Ilmu Hukum saya pun melakukan evaluasi terhadap penyelenggarakan hukum di tanah air dalam bingkai positivisme hukum yang dianut oleh negara ini. Beberapa pakar hukum menyebutkan bahwa hukum itu cacat sejak ia diudangkan atau dilahirkan.

Banyak faktor yang turut ambil bagian dalam dalam melahirkan keadaan cacat tersebut. Lebih daripada itu, hukum juga bersifat kriminogen, artinya menjadi sumber bagi kejahatan. Kelalaian atau ketidaksaman dalam mengatur masyarakat yang begitu majemuk, seperti Indonesia ini, sangat berpotensi menimbulkan pengaturan yang kriminogenik tersebut. Sekalipun legislatif ‘bermaksud baik’, tetapi karena kurang cermat memahami keanekaragaman sosial dan budaya di Indonesia, maka produk yang dihasilkan bisa menimbulkan persoalan besar pada waktu ditetapkan di salah satu bagian dari negeri ini.

Apa yang disampaikan oleh para pakar tersebut jelas dapat kita lihat di dalam dinamikan hukum pada bangsa ini. Seorang nenek yang mencuri kakao dihukum sama seperti yang melakukan korupsi (koruptor). Polemik UU ITE yang dinilai oleh beberapa budayawan justru mengkriminalisasi kebudayaan Indonesia yang penuh dengan satire (sampai pada saling menghina), namun tidak dengan tujuan untuk mengkriminalisasi satu dengan yang lainnya tetapi terdapat kenikmatan di dalam berkomunikasi. Yang lebih mengejutkan adalah hukuman mati bagi para bandar narkoba justru tidak membuat tingkat penggunaan narkoba di tanah air berkurang.

Dr. Bernard L. Tanya telah membuat disertasi yang berjudul Beban Budaya Lokal Menghadapi Regulasi Negara di Universitas Diponegoro (2000) dan disertasi tersebut sudah diterbitkan sebagai sebuah buku dengan judul Hukum dalam Ruang Sosial. Melalui studi lapangan, dengan menggunakan metode antropologi, Bernad menemukan kenyataan, bahwa hukum nasional tidak selalu compatible dengan hukum lokal di Sabu, Nusa Tenggara Timur. Oleh peneliti kenyataan tersebut kemudian dirumuskannya dengan kalimat yang bernas, bahwa bagi masyarakat Sabu, hukum nasional banyak menjadi beban.

Dari fakta-fakta yang dipaparkan di atas selayaknya membangunkan Indonesia dari tidur dan imajinasi panjang bahwa hukum positif mampu membawa bangsa ini menuju masyarakat Pancasila sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Hemat saya, hukum sesungguhnya adalah perilaku baik, bukan hanya kata demi kata yang ada di dalam undang-undang yang kerap menimbulkan konflik. Membangun, mengatur, dan menegakkan hukum untuk Indonesia sebagai sebuah negara yang berjalan menjadi masyarakat Pancasila bagaimanpun juga harus sesuai dengan konteks bangsa Indonesia sendiri yang hidup dalam alam kolektivisme berbeda dengan Barat yang menganut individualisme. 

Negara Jepang patut menjadi contoh dalam fundamental berhukum. Dalam penelitian mengenai kasus arsitek Frank Lioyel yang membangun “The Jhonson Building”, menurut Macaulay, sesungguhnya merupakan suatu hubungan pembangunan kontrak yang besar antara S.C. Johnson dan F.L Wright, sekalipun demikian mulai dari kesepakatan antara pihak sampai selesainya pembangunan gedung, tidak ada satu katapun yang diucapkan mengenai kontrak, apalagi hukum kontrak. Segalanya berjalan mulus dan alami.

Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya berjudul "Penegak Hukum Progresif" menyampaikan bahwa di luar, Jepang menerima hukum modern yang ditata secara formal–rasional, tetapi di dalam hatinya sebetulnya tidak. Maka, meski di luar mereka menerima hukum modern, misalnya, tetapi bila sudah sampai kepada pelaksanaannya, mereka mendahulukan penyelesaian dengan cara-cara Jepang (sebuah penelitian di Jepang pada tahun 1970-an).

Dikatakan, bila orang Jepang pergi ke kantor pengacara, maka mereka melakukannya dengan perasaan sedih karena kepergiannya ke kantor itu menunjukan gagalnya cara-cara Jepang. Karena itu, praktik Hukum di Jepang banyak diintervensi oleh apa yan disebut The Japanese Tuist (langgam Jepang).

Karenanya dasar dari hukum sesungguhnya adalah perilaku baik. Oleh kita bangsa Indonesia disebut sebagai golden rule pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Golden rule itu seperti saling percaya, saling menghargai, jangan menyakiti yang lain, dll, nilai-nilai kehidupan yang berlaku universal serta dijalankan dengan penuh idealisme.

Itulah hukum yang sesungguhnya, yakni menggunakan kebebasan yang ada dengan penuh tangungjawab serta dijalankan dengan hati yang bersih. Jika ingin negeri ini baik, kita semua harus berperilaku baik dan berhukum dari hati.*

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Opini

Lilin Keutuhan NKRI

Senin, 22 Mei 2017
Opini

Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat  

Selasa, 01 Agustus 2017

Komentar