Menutup Pulau Komodo Salah: Mengapa?

Rabu, 10 Juli 2019 | 20:00 WIB
Share Tweet Share

Feliks Tans

Oleh Feliks Tans
(Dosen FKIP/Pascasarjana Undana, Kupang)

Seperti yang diberitakan secara luas pada berbagai media massa Indonesia, mulai Januari 2020, menurut rencana Pemda NTT, Pulau Komodo, rumah utama Ora (Varanus komodoensis), “biawak besar besar yang panjangnya dapat mencapai 5 m dengan berat sekitar 150 kg,” menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008), akan ditutup sementara. Ketika diprotes oleh banyak pihak soal rencana itu, Gubernur NTT, menurut CNN Indonesia (tanggal 12 Juni, 2019), “bersikeras untuk menutup Pulau Komodo pada tahun 2020 mendatang.” Rencana itu, menurut saya, salah dengan alasan sebagai berikut.

Pertama dan yang utama adalah bahwa penutupan itu bertentangan dengan tradisi penutupan suatu wilayah kapanpun dan di manapun di seluruh muka bumi ini. Biasanya sebuah wilayah ditutup terhadap dunia luar bila di wilayah itu ada bahaya luar biasa. Misalnya, perang, penyakit menular, dan bencana alam yang membahayakan bukan hanya nyawa manusia tetapi juga flora dan fauna serta alam fisik lainnya secara masif. Karena itu, dalam konteks itu, orang luar dilarang masuk dan penduduk lokalpun diungsikan atau mengungsi dari wilayah itu. Tidak ada, tentu, bahaya seperti itu di pulau yang, karena ora-nya, dinilai sebagai salah satu keajaiban dunia. Ini logis. Sebab jika di sana ada bahaya seperti itu, pulau itu bukan lagi sebuah keajaiban, bukan? Dengan demikian, menutup pulau itu terhadap wisatawan, domestik dan internasional, tidak berasalan. Salah.

Kedua, alasan penutupan Pulau Komodo yang dikemukakan oleh Pemda Provinsi NTT, yaitu untuk “mengembalikan keganasan Komodo, meningkatkan populasi Komodo, dan memperbaiki ekosistem yang sudah rusak parah” (dalam Leonardus Embo, Mengapa Harus Pulau Komodo yang Ditutup? Indonesiakoran.com, Jumat, 12 April 2019), sejatinya, tidak tepat. Mengapa? Pengganasan ora, peningkatan populasinya, dan perbaikan ekosistem Pulau Komodo dapat dilakukan secara sempurna tanpa melarang wisatawan ke sana. Dengan kata lain, ketiga tujuan pemda itu, tentu, dapat digapai tanpa harus menutup pulau itu.

Pengganasan komodo, misalnya, bisa dilakukan pada zona inti atau rimba yang jauh dari zona perlindungan bahari, pemanfaatan wisata daratan, pemanfaatan tradisional daratan dan bahari serta zona khusus lainnya (lihat Peta Zonasi TNK sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.21/IV-SET/2012, Dalam tulisan L. Embo di atas). Artinya komodo dapat dilatih untuk menjadi lebih ganas tanpa harus menghentikan arus wisatawan ke pulau ajaib itu – Tentu menarik juga untuk didiskusikan apakah memang komodo perlu dibuat ganas sebab, sejatinya, komodo sebagai “saudara kembar” orang Pulau Komodo tidak ganas secara alamiah (lihat Feliks Tans, Surat Terbuka untuk Tuan Presiden, Indonesiakoran.com, 17/08/2018)
Demikian juga soal peningkatan populasi komodo. Itu dapat dilakukan tanpa harus melarang wisatawan berkunjung ke pulau itu. Caranya?

Secara tidak langsung, dengan memperbanyak mangsa komodo seperti rusa, kambing, dan kerbau liar di pulau itu. Untuk itu, perlu ada padang hijau di zona inti dan rimba berembung sebagai sumber air untuk komodo dan mangsanya sekaligus. Rumput yang hijau memungkinkan mangsa komodo itu dapat berkembang dengan baik sehingga, pada saatnya, menjadi makanan komodo yang, pada gilirannya, membuatnya sehat, kuat, dan berkembang seperti yang diharapkan. Termasuk dalam upaya pengembangbiakan mangsa komodo ini adalah pencegahan pencurian hewan tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini penting sebab rusa di pulau itu sering dicuri orang sehingga komodopun kekurangan makanan dan, karena itu, kurang bisa berkembang biak dengan baik.

Secara langsung, pengembangbiakan komodo dapat dilakukan melalui perkawinan secara alamiah, perlindungan telur komodo, dan pemisahan anak komodo dari komodo dewasa dapat dilakukan, misalnya, di zona inti dan zona rimba – jauh dari zona wisata. Jika secara alamiah pengembangbiakan itu sulit, bantuan para ahli, tentu, perlu dengan mendatangkannya secara khusus ke pulau itu. Itu, tentu, dapat membuat komodo semakin berkembang, tanpa harus menutupnya dari wisatawan.

Perbaikan ekosistem yang sudah rusak parah? Setali tiga uang. Ini juga dapat dilakukan tanpa harus melarang wisatawan ke sana secara total dalam masa tertentu. Cukup, misalnya, melarang mereka ke tempat yang ekosistemnya rusak (parah) karena sedang diperbaiki. Ini juga mengisyaratkan bahwa pulau seluas 390 km² itu tidak rusak secara total. Yang rusak hanya sebagiannya dan itu saja yang ditutup. Yang tidak rusak, tentu, tetap dibuka. Ini logis sebab di mana-mana, biasanya, orang memperbaiki bagian yang rusak tanpa menutup secara total tempat yang diperbaiki itu.

Dalam konteks ini, analogi sebuah rumah yang atapnya bocor, mungkin, bisa membantu memahami persoalan yang ada. Orang yang bijak, biasanya, tidak akan menutup seluruh rumahnya atau melarang orang bertamu jika itu yang terjadi, bukan? Menutup juga bukan bukti kehebatan dalam mengatasi masalah. Sebaliknya, itu bukti tidak adanya kreativitas. Orang, dalam konteks itu, mungkin kritis, tapi tidak konstruktif. Pemimpin yang cerdas, tentu, bukan seperti itu. Dia kritis dan konstruktif sekaligus.

Ketiga, rencana menutup Pulau Komodo juga salah dari segi dampak penutupan itu sendiri. Jika itu benar-benar terjadi, miliaran rupiah – bisa lebih – akan hilang. Roda ekonomi Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, secara khusus, Flores, NTT, dan Indonesia, secara umum bisa terganggu. Artinya, dengan hilangnya uang sebanyak itu, banyak pihak dirugikan, misalnya: tukang ojek, pemandu wisata, agen perjalanan, pengusaha penerbangan, petani, peternak, pedagang, pengusaha perhotelan dan transportasi. Juga suami/istri/anak/kakek/nenek mereka masing-masing. Pendapatannya berkurang. Ketika itu terjadi, ekonomi rumah tangga merekapun terganggu. Ini, pada gilirannya, menyebabkan mereka mengalami kesulitan, misalnya, dalam memenuhi kebutuhan hariannya, membiayai pendidikan anak-anaknya dan membayar pajak. Pemerintahpun dibuat rugi.

Pada titik ini jelas: kebijakan menutup Pulau Komodo salah. Sebagai simpulan perlu disampaikan bahwa rencana menutup Pulau Komodo terhadap segala bentuk kegiatan wisata sejak Januari 2020 tidak beralasan dan hanya merugikan roda perekomian lokal dan nasional. Upaya Pemda Provinsi NTT untuk “mengembalikan keganasan komodo, meningkatkan populasi komodo, dan memperbaiki ekosistem yang sudah rusak parah” di pulau ajaib itu, sejatinya, bisa dilakukan tanpa melarang wisatawan ke sana. Tanpa menutup pulau itu. Apalagi kata “melarang” dan/atau “menutup” itu sendiri besifat negatif, bukan? Tanda kita, mungkin, kritis, tetapi tidak kreatif sama sekali. Pemda NTT tidak seperti itu, bukan?

Kalau seperti itu, tentu, Pemda NTT menyedihkan dan, kepadanya, kita tidak bisa berharap banyak selain intervensi bijak dari pemerintah pusat yang kini dipimpin oleh salah satu putra Indonesia yang paling bijak: Bapak Presiden Jokowi yang, kebetulan atau tidak, selama dua hari ini – 10-11 Juli – ada di Manggarai Barat. Sebelum kembali ke Jakarta, kita berharap beliau membisikkan ini kepada Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat: Tolong jangan pernah tutup itu Pulau Komodo karena menutupnya adalah sebuah kesalahan! Lalu, mari kita berdoa dan berharap, gubernur kita yang tak kalah bijaknya itu akan melakukan apa yang dibisikkan presiden.

Editor: Jefry


Berita Terkait

Opini

Belajar dari Paskah

Minggu, 14 April 2019
Opini

Selamat Belajar, Anak-anak Indonesia!

Minggu, 14 Juli 2019

Komentar