Perjamuan Politik

Kamis, 31 Agustus 2017 | 17:52 WIB
Share Tweet Share

Ramses Lalongkoe, Pengamat Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Oleh : Maksimus Ramses Lalongkoe*

Musim Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sudah tiba. Musim ini bagi sebagian rakyat dianggap sebagai musim perjamuan politik. Sebab, setiap kali urusan para bakal calon kepala daerah tidak terlepas dari perjamuan-perjamuan. Dan perjamuan-perjamuan ini kerap menjadi tanggungan tuan acara,  yakni bakal calon kepala daerah.

Saat ini di berbagai di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai ramai dengan urusan perjamuan. Para bakal calon gubernur, wakil gubernur dan para bakal calon bupati, wakil bupati, mulai menjamu rakyat dari satu kampung ke kampung lainnya atau dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya.

Perjamuan dalam konteks politik dapat dimaknai pertemuan makan minum antar bakal calon dengan rakyat. Rakyat dihidangkan makanan dan minuman oleh para bakal calon saat berlangsungnya pertemuan politik, baik hanya sebatas diskusi biasa maupun saat bakal calon memaparkan program kerja bila terpilih menjadi kepala daerah.

Perjamuan makan minum ini bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, karena perjamuan itu sesungguhnya bagian dari biaya politik yang harus dikeluarkan dari saku bakal calon. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau bakal calon harus menyiapkan ‘amunisi’ atau bekal berupa materi yang cukup untuk mendukung seluruh aktivitas politik. Sementara rakyat menyiapkan waktu yang cukup untuk mendengar aneka macam tawaran dan bahkan rayuan program kerja para bala calon yang datang menghampiri rakyat.

Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam menentukan hak dan pilihan politiknya benar-benar dijamu dengan perjamuan-perjamuan yang menyenangkan baginya.

Para bakal calon yang kurang mampu menjamu rakyat seperti makan minum bisa berdampak negatif terhadap bakal calon tersebut khususnya rasa simpati rakyat. Begitupun sebaliknya, para bakal calon yang mampu menjamu rakyat dengan suguhan makan minum yang cukup menyenangkan bisa berdampak positif terhadap rasa simpati rakyat, meskipun indikator soal ini belum dapat dijelaskan secara rasional.

Perjamuan politik ini tidak saja soal makan minum. Namun para bakal calon pemimpin juga harus memobilisasi rakyat di satu tempat yang juga mengeluarkan biaya transportasinya. Proses-proses politik demikian merupakan realitas dan fakta politik dalam ruang demokrasi di negeri ini tidak terkecuali di NTT. Biaya politik memang tidak murah meriah. Sebab, selain bakal calon pemimpin menyiapkan biaya makan minum juga calon pemimpin menyiapkan biaya mobilisasi.

Berdasarkan fakta atas realitas ini, kita bisa membayangkan atau memprediksikan seberapa besar biaya politik yang harus disiapkan bakal calon kepala daerah dan kita juga bisa membayangkan bagaimana cara para calon kepala daerah mengembalikan biaya politik tersebut bila kelak terpilih.

Terancam Sikap Pragmatis dan Primordial

Sejak awal bangsa dan negara tercinta ini didirikan oleh para pendiri di atas fondasi demokrasi yang berarti “kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat”. Karena itu rakyatlah yang berkuasa karena memiliki kekuasaan tertinggi.

Demokrasi telah mengajarkan bagaimana menghargai suara rakyat karena suara itulah merupakan suara hati nurani rakyat ‘Vox pupuli vox Dei’. Bila suara rakyat adalah suara Tuhan itu artinya suara rakyat yang tulus, mulia dan tidak akan pernah salah karena suara itu merupakan suara Tuhan.

Namun,  realitas dan kenyataannya semua ini hanya dijadikan slogan belaka, sebab kerap dalam proses berdemokrasi sebagian besar saling racun-meracuni hati rakyat dengan berbaragam iming-iming yang bersifat materi.
Salah satu persoalan atau problem yang dihadapi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak dulu sampai saat ini adalah sikap “Pragmatis dan Primordial” dalam demokrasi. Pragmatis dan Primordial bagai “Tsunami” yang meluluhlantakan rasionalitas baik masyarakat akar rumput, kelas menengah, maupun kelas atas.

Sikap pragmatis dan primordial ini mengancam dan membahayakan demokrasi yang mulia dan martabat, sebab semakin sulit melahirkan dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas di tengah rakyat terus menjerit hadirnya perubahan di segala bidang kehidupan.
Transaksi materi baik uang maupun barang menjamu rakyat dalam melaksanakan pesta demokrasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Akibatnya terjadi disoriented democracy; demokrasi yang tidak memiliki arah yang jelas, di mana prinsip-prinsip dasarnya tidak diaktualisasikan dengan baik karena sudah dimanipulasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Situasi dan kondisi semacam ini hampir terjadi setiap kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik pemilihan bupati/walikota, maupun pemilihan gubernur di NTT. Ini merupakan potret gelap dan realitas yang terjadi dan sulit terbantahkan. Sesungguhnya, perbuatan yang tak terpuji ini memberi dampak buruk yang sangat besar baik terhadap “pengembangan demokrasi maupun terhadap jiwa rakyat”.
Kita tak dapat pungkiri, sentimen primordial; Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) berkembang biak di bumi NTT saat musim-musim Pilkada berlangsung.

Sesungguhnya pesta demokrasi bukanlah pertarungan kekuatan finasial dan pertarungan kekuatan SARA untuk mendapat dukuangan rakyat melainkan pertarungan ide, gagasan, dan konsep pembangunan yang mensejahterakan rakyat.
Pertarungan ide, gagasan, dan konsep pembangunan dalam pesta demokrasi mampu menghasilkan pemimpin berkualitas. Pemimpin yang sekurang-kurangnya dapat mewujudnyatakan apa yang diucapkannya dengan apa yang dilakukannya, baik secara tekstual maupun aplikasinya.

Pertanyaannya, mampukah rakyat NTT menyingkirkan dan merenggangkan persekutuan politik pragmatis dan primordial dalam demokrasi di NTT? Bila rakyat bisa meniadakan cara berpikir tersebut maka rakyat sekurang-kurangnya dapat melahirkan calon pemimpin berkualitas di bumi Flobamora. 

* Penulis,  Pengamat Politik & Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar