Terorisme, Qatar, Indonesia Sebuah Pendekatan Strukturalisme

Sabtu, 17 Juni 2017 | 09:43 WIB
Share Tweet Share

Qatar dan Terorisme global.[Foto:BBC.com]

Fenomena terorisme telah menjadi salah satu problem humanis global yang sedang aktual saat ini. Berbagai tindakan berupa pemboman, pembajakkan, perampokkan dan sebagainya menempatkan setiap Negara untuk lebih waspada. Tentu bukan suatu yang main-main, bila tindakan-tindakan yang mengarah pada terorisme telah menjadi musuh bersama masyarakat internasional.

Terorisme dalam berbagai pengertiannya baik sebagai sebagai subjek maupun sebagai objek berorientasi pada tindak kejahatan yang mengancam kehidupan manusia umumnya. Salah satu aksi terorisme (bukan) yang terakhir dan sangat kejam adalah serangan yang terjadi di Manchester.

Di Indonesia sendiri, bom bunuh diri yang terjadi belum lama ini di Kampung Melayu (Jakarta) juga diyakini sebagai aksi teror. Kedua aksi di atas setidaknya mewakili definisi terorisme sebagai subjek dan objek.

Terkait persoalan terorisme, negara-negara Timur Tengah tengah mengalami disintegrasi diplomatik. Pemutusan hubungan diplomatik oleh beberapa saudaranya, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain, menjadi pukulan bagi Qatar.

Bagaimana tidak, urusan diplomatik otomatis membias ke bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial budaya dan (bisa juga) agama.

Pemerintahan Qatar, oleh sesama saudaranya dinilai memberi ruang bagi tumbuh kembang terorisme. Bahkan lebih dari itu, pemerintahan Qatar dianggap sebagai pemodal bagi aksi terorisme itu sendiri. Hal ini nampak jelas ketika Negara itu dikritik karena dukungannya pada kelompok-kelompok pemberontak yang memerangi rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Selain itu, gerakan terorisme diklaim bersembunyi dibalik kebijakan pemerintah dan media berkuasa di Qatar, Al-Jazeerah. (Tidak heran bila mungkin Al-Jazeerah menjadi satu-satunya media di dunia yang dapat meliput beberapa bentuk dan tindakan aksi kelompok teroris tertentu).

Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme merupakan ibu kandung terorisme. Definisi radikalisme dan terorisme mungkin sudah tidak asing lagi saat ini. Namun yang pasti, sulit dipungkiri lagi bahwa radikalisme memang lahir dari kerancuan ideologi tertentu.

Terorisme bukan lagi suatu gejala sosial melainkan lebih dipandang sebagai paradigma sosial. Paradigma sosial ini kemudian melunturkan diferensiasi sosial sebagai sebuah hakekat dan berupaya untuk menghomogenisasi, menghilangkan keberagaman dengan keseragaman.

Strukturalisme merupakan metodologi yang unsur budaya manusia harus dipahami dalam hal hubungan mereka dengan yang lebih besar, dan didasari pada semua hal yang manusia lakukan, pikirkan, rasakan, dan merasa. Dengan demikian, Radikalisme dan terorisme dalam strukturalisme dapat dipahami sebagai upaya mengeneralisasi dan membangun struktur ideologi tertentu.

Dalam beberapa dekade terakhir ini kegiatan teroris oleh dunia internasional diidentikkan dengan kelompok sosial (agama) tertentu. Tentu masih membekas dalam ingatan beberapa aksi brutal teroris, seperti serangan WTC US atau dikenal dengan serangan 11 september, pemboman Maraton Boston, ataupun serangan bom Bali dan masih banyak lagi.

Mungkin terlalu dini melihat tindakan-tindakan tersebut sebagai sebuah aksi. Bisa jadi aksi-aksi tersebut merupakan reaksi sebagai bentuk ketidakpuasan atas sebuah sistem atau ketimpangan global. Mungkin juga terlalu pragmatis untuk menilai ideologi kelompok tertentu sebagai biang atas berbagai aksi tersebut. Namun demikian, upaya-upaya pendekatan koersif yang tidak humanis tidak dapat dibenarkan. Keadaan ini tidak mungkin tidak berkaitan erat dengan radikalisme kelompok.

Proses radikalisasi dapat dilihat dari karakteristik teroris saat ini. Selain gambaran teroris yang lebih terbuka seperti yang ditampilkan oleh ISIS dan juga (mungkin) Qatar, hampir dikebanyakan kasus menunjukkan aksi terorisme dilakukan dengan cara militerisasi sipil.

Militerisasi sipil dibagi dalam dua bentuk menurut sifatnya individual dan komunal. Bom bunuh diri dan aksi mempersenjatai warga sipil merupakan bentuk nyata yang sering nampak selama ini. Indonesia sendiri tidak luput dari dua bentuk aksi terorisme diatas. Namun demikian, ada juga cara yang lebih halus dalam proses radikalisasi, yakni persuasi kebencian. Dengan menenteng isu tertentu, aroma kebencian dan semangat intoleransi tersebar dimana-mana.

Qatar, Indonesia dan Radikalisasi

Apa hubungannya dengan Indonesia, di tengah persoalan politik dan diplomatik negara-negara timur tengah? Tarik ulur krisis diplomasi yang tengah melanda negara-negara timur tengah, menarik untuk dikaitkan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini.

Simon Blackburn dalam strukturalismenya menekankan tentang keyakinan merupakan fenomena kehidupan manusia yang tidak dimengerti kecuali melalui keterkaitan mereka. Keterkaitan itu merupakan sebuah struktur dengan fenomena yang muncul di permukaan yang berdasar hukum konstan dari budaya abstrak.

Kenyataan bahwa Indonesia sebagai Negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, mau atau tidak harus turut mengambil bagian didalamnya. Meskipun secara sistem berbeda dengan negara timur tengah, namun keyakinan (rasa homogenitas dan persaudaraan) menjadi landasan bagi keterlibatan Indonesia.

Bila ditelaah sedikit ke belakang, fenomena terorisme di Indonesia terus berkembang pasca reformasi. Luasnya celah dalam sistem demokrasi dan implementasi kebebasan berorganisasi serta berpendapat, memungkinkan Indonesia menjadi salah satu sarang tumbuh kembang terorisme.

Mungkin tidak seheroik pemerintah Qatar yang memberi jaminan bagi para pelaku kejahatan/ teroris. Namun kehadiran beberapa organisasi dengan haluan ideologi ekstrim dan sedikit bertentangan dengan pancasila menjadi catatan kritis bagi stabilitas politik Indonesia.

Penjabaran di atas tentu bukan suatu halusinasi belaka. Kenyataan bahwa masih ada segelintir kelompok yang ingin menggantikan pancasila dengan ideologi lainnya. HTI (Hizbullah Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) merupakan contoh dari organisasi yang gencar mengubah haluan ideologi bangsa.

Hal ini tergambar jelas dalam orientasi ideologi kedua kelompok di atas. HTI menghendaki berdirinya Negara Khalifah. Sedangkan FPI gencar menempatkan syariat Islam dalam ideologi bangsa.

Kenyataan ini menjadi semakin kental berkenaan dengan beberapa peristiwa belakangan ini. Khususnya persoalan hukum yang melibatkan petinggi salah satu kelompok di atas. Pasca menguaknya beberapa masalah hukum oleh pihak berwajib, keamanan dan integrasi bangsa seperti sedang diuji. Bahkan pemerintahan saat ini menjadi taruhan dalam memerangi aksi kebal hukum ini.

Mungkin proses radikalisasi di Indonesia tidak sehebat Qatar. Namun menyimak perkembangan situasi (politik) nasional bangsa Indonesia saat ini bisa dikatakan radikalisme sedang mengancam Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar dan plural. 

Kenyataan ini mudah untuk kita saksikan belakangan ini. Sebut saja, pelabelan kaum kafir, pengejewantahan lembaga agama menjadi lembaga hukum dan berbagai contoh lain menjadi bukti kuatnya pengaruh primordialisme. Melihat itu semua, bukan tidak mungkin bahwa ada proses radikalisasi. Lebih jauh, proses terorisasi sedang berlangsung.

Hal inilah yang kemudian dinamakan de Saussure dengan hukum transformasi. Hukum transformasi adalah keterulangan-keterulangan (regularities) yang tampak, melalui suatu konfigurasi struktural berganti menjadi konfigurasi struktural yang lain. Radikalisasi senantiasa bertransformasi seturut situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, radikalisme tidak hanya berkembang dalam sebuah sistem yang mapan, tapi juga dalam bentuk-bentuk lain untuk mempertahankan eksistensinya.

Masih hangat dalam berbagai pemberitaan media massa, bahwa anggota organisasi yang bersangkutan menuntut pemutihan masalah hukum yang melibatkan Big Boss nya. Dengan mengandalkan dominasi mayoritas dan prinsip dogmatisme, menjadikan orang-orang tertentu seperti kebal hukum. Dampaknya dengan mengatasnamakan Gelar tertentu, banyak orang diseret masuk dalam gerakan massal menuntut pemutihan tersebut.

Parahnya, tuntutan ini juga disertai ultimatum yakni menggulingkan pemerintahan sah saat ini. Kemudian menjadi semakin ironis ketika komisi HAM (yang juga pernah diplesetin menjadi Hak Asasi Monyet) turut memberi ruang bagi kekebalan hukum tersebut.

Bersamaan dengan bergulirnya kasus hukum ini, tindakan terorisme dalam skala yang paling kecil saat ini sedang menggeliat di Indonesia. Apalagi kalau bukan persekusi. Gejala sosial ini menghantui beberapa warga negara Indonesia yang mencoba untuk menyampaikan pandangannya. Bukankah ini menjadi bukti intolerasi kebangsaan oleh kelompok tertentu? Jadi bagaimana mungkin komisi HAM bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah ini diluar jalur hukum?

Sampai dititik ini, pemerintah Indonesia dengan seluruh kewibawaannya sedang dipertaruhkan. Penegakkan hukum yang objektif atau malah sebaliknya. Kebijakan hukum dengan berbagai atributnya (pasal hukum dsb) tentu bukan fokus dalam ulasan ini, tetapi yang pasti kewibawaan hukum tidak tunduk pada kepentingan ataupun dominasi kelompok.

Lebih jauh, ancaman terhadap kesatuan bangsa yang berdasar pada ideologi bersama yakni pancasila merupakan tindakan melawan hukum positif yang berlaku di negara ini. Jadi bila Qatar seperti melegitimasi aktivitas terorisme lewat dukungannya, maka demokrasi menjadi cangkang terorisme di Indonesia.

Pancasila dan Demokrasi

Bagaimanapun juga NKRI berbeda dengan Qatar dari banyak aspek baik historis, yuridis maupun ketatanegaraan. Tumbuh kembang Indonesia tidak atas dasar kelompok tertentu tapi atas dasar pluralisme. Bangsa ini menganut sistem demokrasi dan bukan monarki ataupun teokrasi. Kebebasan berpendapat, berkelompok dan beragam bukan hanya milik sebagian orang tapi milik semua yang berdiam dan menjadi warga negara Indonesia.

Jika aktivitas terorisme mendapat dukungan pemerintah Qatar, maka tidak dengan Indonesia. Kehadiran terorisme memberi ancaman bagi kedaulatan negara yang plural sejak berdirinya. Tindakan preventif dan represif bagi kelompok-kelompok garis keras merupakan langkah praktis pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai aktivitas terorisme terus bersembunyi dibalik kebebasan berdemokrasi.

Demokrasi bukan untuk disalahgunakan tapi untuk ditegakkan. Kelompok-kelompok radikal tidak mewakili suara mayoritas perseorangan (silent mayority) yang masih rasional. Jika atas nama demokrasi sekelompok orang menentang hukum positif, maka atas nama demokrasi, pemerintah wajib menegakkan hukum posiitif.

Bukan tidak mungkin, jika sampai persoalan hukum disepelehkan oleh kelompok tertentu, nasib Indonesia akan menjadi seperti Qatar dan kemudian berubah menjadi seperti Suriah dan beberapa negara berhaluan agama lainnya.

Radikalisme dan terorisme merupakan suatu aktivitas harus dicegah. Negara harus dapat membaca dan tentu tidak tinggal diam terhadap berbagai bentuk transformasi radikalisme dan terorisme.

Sebagai satu kesatuan struktur, radikalisme dan terorisme dapat diantisipasi dengan mengnedalikan mata rantai yang terselubung dibalik kepentingan tertentu.  Tidak heran bila strukturalisme (radikalisme dan terorisme) dikritik karena kekakuan dan ahistorisme. Penekanan pancasila sebagai satu-satunya ideologi harus mendapat tempat utama dalam proses pembangunan integrasi bangsa. Dan diluar itu adalah harus dilenyapkan.


Editor: Aven


Berita Terkait

Opini

Indonesia Adalah Soekarno

Jumat, 02 Juni 2017

Komentar