Pentingkah Memusuhi Komunisme?

Rabu, 07 Juni 2017 | 09:43 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi komunisme. [Istimewa]

Wacana tentang kebangkitan komunisme di tanah air menggelisahkan bangsa. Publik hanyut dalam ketakutan, rezim pontang-panting mencari cara untuk menghanguskannya.

Bangsa ini kembali terhenyak dalam kekalutan. Ingatan tentang kekelaman pada 1965, yang menjadi bab gelap dalam sejarah Indonesia berseliweran. Rakyat berkeringat dingin.

Pada abad ke-20 komunisme menjadi hantu umat manusia. “Ada hantu berkeliaran di Eropa, hantu komunisme.” Demikian bunyi kalimat dalam pembukaan Manifesto Komunis, sebuah dokumen masyhur yang ditulis oleh Friedrich Engels dan Karl Marx pada akhir 1847.

Hingga kini di Indonesia, komunisme masih menjadi hantu. Ia merasuk, membayang-bayangi orang-orang yang tak punya ‘pikiran’ tentang sejarah.

Tidak penting bila isu terkait kebangkitan komunisme diperalat oleh dinamika politik oportunis, sejarah mesti ditelanjangi secara jujur. Sebab, ini demi perjalanan peradaban Indonesia. Mesti dihadapi dengan pikiran yang ilmiah dan argumentatif, bukan dengan senjata atau bedil. Komunisme bukan monster, ia sebuah isme.

Narasi sejarah yang dibumikan di Indonesia selama bertahun-tahun teramat banal. Tidak ada pembahasan serius mengenai tokoh-tokoh kiri dalam memerdekakan Indonesia. Yang ditonjolkan adalah tabiat komunis sebagai pemberontak.

Dalam buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dikodifikasi dan diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia pada rezim Orde Baru, gerakan komunis digambarkan sebagai tukang hasut, serta sangat dekat dengan aktivitas pertumpahan darah. Secara tak bertanggung jawab penyusun pun leluasa membangun narasi untuk membenarkan persekusi yang dilakukan kepada seluruh anggota dan simpatisan PKI setelah peristiwa G30S 1965.

Setelah tunggal menafsirkan, diskurus terkait paham komunis diuber oleh negara. Buku-buku tentang Semaun dan Alimin dibekukan. Eksistensi Tan Malaka dilenyapkan. Negara tidak membuka ruang bagi rakyat untuk melawan datanya.

Negara bersuara lebih keras tanpa membuka ruang bagi kelompok seberang membantah. Tak ada demokrasi, hanya doktrinasi. Jika rakyat berselisih, dituding subversif. Miris!

Sejarah itu penuh absurditas. Harta dari sejarah adalah ingatan yang mudah melayang-layang seperti secarik kertas. Kebenarannya hanya sekali, pada saat peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, sejarawan hanya bisa menuliskan sejarah yang berimbang. Namun, kita mesti terus bicara, jika korban dijauhkan dari keadilan serta mendapatkan tekanan dalam kehidupan sosial.

Wartawan Solichin Salam sempat mewawancarai DN Aidit, ketua CC PKI. Hasil wawancara itu dimuat di Majalah Pembina pada 12 Agustus 1964. Salah satu pertanyaannya sangat tajam:
"Apakah benar ajaran Marxisme tidak mengakui adanya Tuhan, serta berpendapat bahwa agama adalah candu bagi rakyat?"

Dijawab oleh Aidit: “… Jika agama digunakan untuk memperkuat kolonialisme, misalnya memperkuat kedudukan neokolonialisme Amerika Serikat atau memperkuat kedudukan neokolonialisme ‘Malasya’ maka agama betul sebagai candu untuk rakyat. Tetapi bila agama digunakan untuk menghantam kolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme maka hanya orang gila sajalah yang mengatakan kalau agama adalah candu bagi rakyat.”

Sebuah pandangan yang cukup menggugah cakrawala berpikir sejarah hasil doktrinasi. Pada prinsipnya, jika negara memusuhi sebuah isme itu adalah sebuah kebodohan.

Tidak hanya komunisme, seluruh isme yang singgah di tanah ini tidak seharusnya dimusuhi. Pengetahuan tentang Marxisme–Komunisme tidak boleh disakralkan. Komunisme bukan barang mistik untuk ditakuti, ia mesti dikuliti.

Negara tidak boleh mengontrol ingatan publik, rezim tidak boleh menciptakan musuh bersama. Tugas dari rezim adalah membuka diskursus publik, bukan malah membenci. Komunisme mesti dibedah, dihadapi secara dewasa.

Pemikiran Marxisme–Leninisme sampai Tan Malaka di Indonesia tidak boleh dikeluarkan dari jangkauan ilmiah. Ideologi Komunis tidak boleh disingkirkan dari materi yang dipelajari di Universitas.

Ada banyak hal yang lupa dilakukan setelah reformasi. Struktur rezim hari ini adalah warisan Orde Baru, tidak ada penulisan sejarah yang berimbang, yang berujung pada tangisan ‘rekonsiliasi’ para korban. Namun, kereta peradaban terus melaju. Persoalan komunisme mesti dihadapi secara serius. Jika tidak, akan membuka ruang bagi pihak oportunis untuk menuding kelompok lain sebagai komunis ketika yang diperjuangkannya adalah kesejahteraan.

Negara mesti membuka diskurus publik, langkah awal memfasilitasi kebebasan. Agar demokrasi kita sampai pada tingkat yang lebih intelektual, pada pertaruangan data. Bukan menebar fitnah atau menciptakan musuh bersama.

Penulis: Efraim Mbomba Reda, Mahasiswa Universitas Warmadewa Denpasar - Bali.


Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar