DPRD Bali Minta Skorsing Atlet Taekwondo Dicabut

Rabu, 26 Juli 2017 | 22:42 WIB
Share Tweet Share

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR] DPRD Provinsi Bali, meminta skorsing untuk tujuh atlet Taekwondo Kota Denpasar, agar segera dicabut.

Pasalnya, ketujuh atlet yang diskorsing tersebut, rata-rata pelajar yang masih berstatus anak-anak di bawah umur. Selain itu, alasan mereka diskorsing juga patut dipertanyakan.

Permintaan tersebut terungkap dalam rapat Komisi IV DPRD Provinsi Bali, dengan para pihak terkait, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (26/7/2017).

Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, ini para atlet yang diskors, Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Bali Agung Lan Ananda, KONI Bali, TI Kota Denpasar, Pemprov Bali, KPPAD Bali, serta pendamping sekaligus kuasa hukum para atlet Siti Sapurah alias Ipung.

Suasana rapat tersebut, berlangsung panas. Para pihak yang terlibat dalam persoalan itu, acapkali bersuara keras dalam menjelaskan duduk persoalan terkait skorsing ketujuh atlet remaja ini.

Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Bali, Lan Ananda, misalnya ngotot bahwa skorsing itu diberikan untuk menegakkan aturan. Keputusan yang diambilnya mengacu pada aturan organisasi.

Dia bahkan mempersilakan untuk menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah itu.

Namun, ia disodok para wakil rakyat di Renon, karena skorsing itu dilakukan sepihak. Bahkan ada muatan politis yakni persoalan pengurus TI Bali, yang berdampak pada skorsing terhadap ketujuh atlet.

Dewan pun menginginkan adanya solusi, sehingga atlet yang berstatus anak-anak ini dicabut skorsingnya.

Bahkan setelah memberi pertimbangan untuk mengedepankan kepentingan anak-anak tersebut sehingga penyelesaian masalah ini tak perlu ngotot melaui jalur hukum, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta meminta kesediaan Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Bali Agung Lan Ananda, untuk mencabut skorsing tersebut.

Permintaan itu, bahkan disampaikan lebih dari sekali. Namun Lan Ananda, tetap pada pendiriannya, menolak permintaan tersebut. Ia menolak melanggar aturan organisasi, hanya untuk kepentingan beberapa atlet.

Menurut dia, ada ribuan atlet Taekwondo di seluruh Bali. Skorsing terhadap atlet sudah biasa dilakukan.

Ia berdalih, jika skorsing itu dicabut, akan berimplikasi terhadap skorsing terhadap atlet lainnya, bahkan terhadap cabang olahraga lain.

Menanggapi penolakan tersebut, Parta mengatakan DPRD Provinsi Bali akan merekomendasikan kepada Menteri Perlindungan Anak, Menteri Olahraga dan Pengurus Pusat TI. Intinya, skorsing itu harus dicabut.

"Kita akan rekomendasikan agar skorsing itu dicabut. Kita tidak mau masuk pada masalah hukum. Tapi bagaimana supaya keputusan itu tidak berdampak kepada anak-anak ini," tandas Parta.

Ia juga belum mempertimbangkan untuk merekomendasikan pembekuan anggaran dari APBD Provinsi Bali yang dialokasikan untuk KONI Bali, jika skorsing itu tak dicabut.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar