Petrus Selestinus Sebut Gubernur NTT Langgar HAM  

Sabtu, 16 November 2019 | 11:51 WIB
Share Tweet Share

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat (Foto: Kompas.com)

[INDONESIAKORAN.COM]- Pengamat Sosial, Petrus Selestinus menegaskan, 
wacana Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat agar wisatawan miskin tidak boleh berkunjung ke NTT sulit diwujudkan. Diketahui Laiskodat hanya ingin wisatawan yang berkunjung ke NTT dari kalangan kaya dan atau kelas menengah ke atas (kelas premium atau delux tourism). 

Menurut Petrus, wacana pelarangan bagi wisatawan miskin untuk berkunjung ke NTT bertentangan dengan prinsip universal dari HAM, UUD 1945 dan UU No. 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataan. 

"Terutama jaminan atas hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Pemerintah justru diwajibkan untuk melindungi orang yang mendapat perlakuan diskriminatif," ujar Petrus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/11/2019). 

Di dalam pertimbangan lahirnya UU  Tentang Kepariwisataan dikatakan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Bahkan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan, demokratis dan kesetaraan. 

"Itu berarti wisatawan kaya maupun wisatawan miskin punya hak dan kesempatan yang sama, tidak boleh dibatasi apalagi didiskriminasikan berdasarkan kelas.  Wisatawan yang belum cukup uang bisa saja hanya datang tetapi tidak dapat masuk ke obyek wisata tertentu yang eksklusif dan itulah hukum HAM, ada kebebasan tetapi juga ada pembatasan yang harus diterima," tegasnya.

Meskipun wacana Gubernur NTT kata Petrus, belum menjadi kebijakan yang permanen dalam bentuk Perda atau Pergub, namun wacana ini sulit untuk diterapkan. Pasalnya, wacana melarang wisatawan miskin berkunjung ke NTT tidak akan mampu membendung segala macam kelas wisatawan dari berbagai tempat dan kalangan untuk berkunjung ke NTT termasuk wisatawan kategori miskin. 

"Para wisatawan jauh lebih paham tentang prinsip-prinsip Kepariwisataan yang universal dimana aktivitas wisata sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia setiap orang untuk menikmati keindahan alam, budaya dan lingkungan sekitar alam termasuk alamnya NTT," katanya. 

Petrus menuturkan, bisa saja wisatawan kaya dan miskin memboikot wacana Gubernur NTT soal pelarangan ini sebagai betuk solidaritas terhadap wisatawan miskin dengan tidak berkunjung ke NTT dalam waktu tertentu sebagai wujud solidaritas untuk menolak wacana melarang wisatawan miskin berkunjung ke NTT. 

"Jika ini yang terjadi maka Gubernur NTT justru dapat dinilai telah membunuh masa depan Pariwisata NTT dengan ucapan-ucapannya yang kurang bijak dan bertanggung jawab, seperti melarang wisatwan miskin datang ke NTT, bagaimana mengukur seorang wisatawan itu miskin atau kaya," tukas Advokat Peradi ini. 

Reporter: Florianus Edi
Editor: Odorikus


Berita Terkait

Komentar