Izin Galian C Jadi Wewenang Propinsi Diadu ke Senator  

Jumat, 15 November 2019 | 12:09 WIB
Share Tweet Share

Pertemuan dengan Para Senator (Foto: Istimewa)

[INDONESIAKORAN.COM]- Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) masih belum dijalankan secara optimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. 

Bahkan masih menimbulkan kegamangan dalam pelaksanaanya seperti halnya persoalan perizinan dan kewenangan pendidikan khususnya menengah yang ditarik ke Provinsi. 

Hal ini terungkap dalam pertemuan Komite I DPD RI dengan Pemerintah Provinsi NTT dan sejumlah Kabupaten yang bertempat aula kantor Gubernur NTT pada hari Selasa (14/11/2019) lalu.  

Pertemuan saat itu dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, NTT, Jamaludin Ahmad. Delegasi Komite I dipimpin oleh Wakil Ketua II Senator Djafar Alkatiri (Dapil Sulawesi Utara), Senator Abraham Liyanto (Dapil NTT selaku tuan rumah), Senator Almalik Pababari (Dapil Sulawesi Barat), dan Senator Dewa Putu Ardika Seputra (Dapil Sulwesi Tenggara).

Hadir juga dalam pertemuan ini Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora, Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke, sejumlah Asisten I dari Kabupaten Timur Tengah Utara; Malaka; Sumba Barat; Belu; Ngada; Manggarai Barat; dan Manggarai, sejumlah pejabat Fokompinda, perwakilan Universitas, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah NTT, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Asisten I Bidang Pemerintahan Propinsi NTT, Jamaludin menjelaskan Pemda NTT merupakan daerah Kepulauan dan masih terdapat pulau yang tidak bernama dan tidak berpenghuni. Kata dia, diperlukan perhatian yang lebih mendalam dan anggaran yang cukup besar untuk mengawasi dan menjaga keamanan di pulau-pulau tersebut.

Visi Misi NTT adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prioritas Pembanguan NTT 2019-2023 memfokuskan pada beberapa hal yakni: Penurunan tingkat Kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, kelestarian lingkungan; pembangunan pariwisata; pemantapan infrastruktur dasar dan transportasi; aksesabilitas dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan; dan reformasi birokrasi. 

Sementara Senator Djafar menjelaskan bahwa Komite I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah berdasarkan UU 23/2014 dimana praktiknya cukup banyak memberikan kontribusi bagi jalannya Otonomi Daerah selama ini, membawa kesejahteraan masyarakat, efektifitas pemerintahan, dan jalannya roda demokratisasi di Daerah. 

Namun, dalam realitasnya pelaksanaan otonomi daerah (Pemerintahan Daerah) masih menyisakan beberapa persoalan, misalnya yang menyangkut hubungan pusat dan daerah, kewenangan pusat dan daerah, kewenangan provinsi dan kabupaten/kota,  perlu atau tidaknya pembentukan daerah otonomi baru, dan lain sebagainya. 

“Ada beberapa isu penting yang ingin diketahui oleh Komite I yakni berkaitan dengan urusan Pemerintahan yang ditarik ke Provinsi; Penataan Daerah; hubungan kewenangan Pusat-Daerah; peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan sebagainya," katanya. 

Gidion selaku Bupati Sumba Timur menyarankan agar kewenangan dan perizinan yang ditarik ke Pemerintah Provinsi perlu dipertimbangkan kembali. Jikapun tetap dijalankan perlu adanya pembinaan yang lebih kepada Daerah Kabupaten atau Kota. Gidion mencontohkan kewenangan khsusunya izin dan pertambangan.

“Pembangunan fisik butuh material Galian golongan C agak kesulitan karena izin ada di Provinsi. Ketika ada rekanan yang melakukan pengambilan galian C dianggap sebagai melakukan tindakan illegal. Hal ini merugikan dan menghambat pembangunan di Daerah. Belum lagi adanya isu pungutan ketika akan mengambil material," katanya. 

Begitu juga kewenangan kehutanan, mengajukan pelepasan kawasan yang sekarang sudah menjadi kecamatan dan Desa, Pemda Kabupaten mengalami kesulitan. Kawasan hutan yang sulit dialihfungsikan sangat merugikan masyarakat yang sudah berkembang di daerah tersebut, padahal sudah tidak ada hutannya sehingga akan merugikan masyarakat dan pembangunan. 

Senada dengan Gidion, Nikodemus menyatakan bahwa adanya ketetapan kawasan hutan sejak tahun 1980an terhadap sebagian besar tanah suku yang sudah ditempati secara turun temurun bahkan sampai sekarang menyulitkan Pemda Kabupaten untuk mengembangkan dan membangun kawasan tersebut. 

“Kami mencoba membangun embung, akan tetapi ditegur oleh Kehutanan padahal keberadaan embung sangat dibutuhkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut," imbuhnya. 

Reporter: Florianus Edi
Editor: Odorikus


Berita Terkait

Komentar