Manggarai Barat Harus Usung Konsep Pariwisata Berkelanjutan

Jumat, 11 Oktober 2019 | 13:18 WIB
Share Tweet Share

Matheus SN Siagian. [foto: istimewa]

[LABUAN BAJO, INDONESIAKORAN.COM] Direksi Tree Hospitality Holding, Matheus SN Siagian, berpandangan bahwa konsep kepariwisataan yang efektif dan efisien dalam konteks Manggarai Barat adalah pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism.

Pariwisata berkelanjutan, menurut dia, hanya dapat tercipta dari kesinambungan tiga aspek. Mulai dari aspirasi masyarakat dalam destinasi, visi pelestarian/ keberlanjutan, serta potensi pasar yang tersedia.

"Tiga aspek ini merupakan hal yang menjadi kunci bagi eksekusi konsep kepariwisataan yang efektif dan efisien," kata Matheus Siagian, di Labuan Bajo, Jumat (11/10/2019).

Masyarakat Lokal Memiliki Budaya Sendiri

Berdasarkan pengalamannya, keberlanjutan akan terjadi jika aspirasi didengarkan dan kegiatan dijalankan oleh orang lokal yang memiliki budaya di tempatnya sendiri. Sebab, proyek datang dan pergi, namun masyarakat lokal tetap tinggal.

Matheus Siagian pun menceritakan pengalamannya belasan tahun lalu. Ketika selesai kuliah, saat usianya masih tergolong muda sekali, Matheus Siagian masuk sebagai konsultan pariwisata di LSM yang ada di Labuan Bajo.

"Selain membuat program - program dan pelatihan di SMKN Pariwisata, saya juga memberikan pelatihan di hotel - hotel dan restoran yang ada di Pulau Flores," ucapnya.

Diakuinya, banyak hal telah berubah dari tahun 2008. Tetapi banyak hal juga masih tetap sama. Tahun 2008 dirinya tiba di Labuan Bajo dan hari yang sama langsung ke Ruteng, Kabupaten Manggarai, di mana saat itu Ruteng terlihat jauh lebih besar dari Labuan Bajo. Ketika itu, Labuan Bajo merupakan kota pelabuhan kecil yang sedang berkembang.

"Saya ingat saat itu, Labuan Bajo merupakan tempat yang masyarakatnya sangat ramah. Dengan segera, saya punya teman-teman baru dan semakin jatuh cinta dengan tempat ini. Saya tidak pernah mendapat permasalahan yang serius, karena biar bagaimana juga adat istiadat dan warga Manggarai Barat sangat menerima dan toleran, baik pada para pendatang yang berbeda agama, suku, ras maupun golongan," tuturnya.

Wisata Halal, Mengapa di Labuan Bajo?

Pandangan tentang toleransi serta konsepsi pariwisata yang berkelanjutan ini, yang membuat Matheus Siagian terkejut saat Badan Otorita Pariwisata (BOP) mengadakan kegiatan "Sosialisasi Destinasi Wisata Halal" di Labuan Bajo.

"Pikiran saya, mengapa Labuan Bajo? Padahal Manggarai Barat sudah memiliki tugas yang berat, yakni menjadi pintu masuk infrastruktur darat dan laut dari Indonesia Barat, menjadi tonggak pariwisata berbasis konservasi untuk Indonesia (baik melalui perlindungan fauna atas dan bawah lautnya), maupun hutan hijau dalam bentangan Pulau Flores dari barat. Belum lagi tugas menjaga keseimbangan otoritas dan toleransi kenegaraan antara Pemprov di Kupang dan jajaran pemerintah otonom," tandas Matheus Siagian.

Menjadi semakin berat tugas itu, lanjut dia, ketika ditambahkan aspek 'asing' yang tidak didasari kebudayaan lokal. Padahal, 'lain ladang lain bebalang'.

"Mengapa Wisata Halal? Padahal sistematika halal di Flores lebih baru daripada kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, sebagai pelaku ekowisata, saya melihat bahwa hal ini baiknya justru difokuskan pada sahabat-sahabat kita di destinasi tetangga, yang memang kental dan fasih dengan kebudayaan halal, seperti destinasi Makassar dan destinasi Lombok," tandas salah satu ketua bidang di PHRI Manggarai Barat ini.

Akibatnya, demikian Matheus Siagian, agenda pemerintah pusat yang difasilitasi oleh BOP, yang bersifat tidak sensitif ini mendapatkan protes di daerah - daerah lain juga seperti Bali, Toba dan Toraja. Bahkan tidak lama setelah mendapatkan perlawanan dari masyarakat Labuan Bajo, Direktur BOP Labuan Bajo Syana Fatinah, diberhentikan sementara dari jabatannya.

Tidak Dikenal, Tidak Disayang

Sebagai institusi, kata Matheus Siagian, disayangkan sekali sebelum memulai, BOP sudah mendapatkan banyak perlawanan. Padahal, badan ini baru saja mulai beroperasi di Manggarai Barat. Sebagai 'wakil' masyarakat lokal, harusnya BOP Labuan Bajo dapat merepresentasikan suara masyarakat.

"Harapan saya, semoga ke depannya tokoh masyarakat dan stakeholders pariwisata bisa lebih dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan dan pengambilan keputusan lainnya. Hal ini tentu untuk kemajuan pariwisata berkelanjutan di tanah Flores sendiri," tegas angel investor di ANGIN, ini.

Hal lainnya yang menjadi tanda tanya besar, demikian Matheus Siagian, ketika BOP mendapatkan lahan ratusan hektar dari Pemkab Manggarai Barat di wilayah Nggorang.

"Masyarakat banyak bertanya - tanya, mau dijadikan apa? Bagaimana tata kelolanya? Sistemnya seperti apa? BOP badan yang baru saja diresmikan dan bergerak di Labuan Bajo saya rasa butuh perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelum memulai dengan program - programnya, mereka butuh sosialisasi awal. Banyak masyarakat yang masih belum jelas siapa BOP, apa wewenangnya, ke mana arahnya? Karena tidak dikenal, maka tidak disayang," ujar Matheus Siagian.

Masyarakat Lokal Jangan Jadi Penonton

Sesuai Perpres 32 Tahun 2018, jelasnya, diharapkan BOP Labuan Bajo Flores bisa menjadi jembatan penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan fungsi otoritatif, koordinasi dan lainnya. Dengan demikian, stakeholders dan pemerintah ada penghubung lidahnya.

Perwakilan bidang ekowisata berkelanjutan dalam Summit Archipelagic & Island States Forum 2019 ini berpandangan, program - program BOP perlu disosialisasikan terlebih dahulu, agar salah paham yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi. Penjelasan fungsi, wewenang dan tujuan harus dijabarkan secara mendetail kepada Pemkab Manggarai Barat, agar tidak ada negara dalam negara.

"Kalau semua sudah jelas, saya berharap lembaga ini bisa menjadi pemercepat pembangunan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Dan tentunya pembangunan harus bisa menyejahterakan masyarakat lokal. Dari proses hingga hasil akhir, masyarakat lokal harus dilibatkan, tidak boleh hanya menjadi penonton saja," pungkas Matheus Siagian, yang juga penulis kolegial riset ketenagakerjaan pariwisata dalam Buku  4IR Readiness Asia Pacific Chapter Indonesia, ini.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar