Wagub: Tidak Ada Ruang Sedikitpun Bagi Teroris di NTT!

Selasa, 17 September 2019 | 20:40 WIB
Share Tweet Share

Kepala Badan Kesbangpolinmas Provinsi NTT Johanna E Lisapaly dan Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpolinmas Provinsi NTT Beny Wagon. [foto: indonesiakoran.com/laurens leba tukan]

[KUPANG, INDONESIAKORAN.COM] Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi menegaskan bahwa tidak ada ruang sedikitpun di setiap wilayah kepulauan itu bagi kaum intoleran, radikalisme hingga terorisme.

"Saya yakin tidak akan ada tempat bagi mereka, apalagi di birokrasi yang seleksinya sangat ketat," ujar Nae Soi, di Kupang, Selasa (17/9/2019).

Penegasan itu disampaikannya, mengingat posisi NTT yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Nae Soi pun mengajak seluruh eleman bersinergi untuk mengantisipasi dan mencegah masuknya aliran radikalisme dan terorisme di NTT.

Sementara itu ditemui terpisah di Kupang, Kepala Badan Kesbangpolinmas Provinsi NTT Johanna E Lisapaly mengakui bahwa pihaknya telah menggelar diskusi dan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT), turut ambil bagian dalam diskusi dimaksud.

"Semua elemen ini kita ajak berdiskusi dan menyepakati beberapa poin kesepakatan untuk ditindaklanjuti bersama," jelas Lisapaly.

Dikatakan, sebelum ada kejadian dan upaya yang membahayakan, maka semua elemen sudah bisa melakukan cegah dini, deteksi dini dan lapor dini.

Lisapaly yang didampingi Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpolinmas Provinsi NTT Benny Wagon, itu kemudian membeberkan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan dengan berbagai forum terburuk.

Diantaranya, FKUB diharapkan memperbanyak intensitas dialog, dengan memperluas kelompok kategorial dan diperkaya dengan bentuk kegiatan yang bervariasi.

"Sambil menunggu pedoman dari Badan Pembina Idologi Pancasila (BPIP), Pemprov NTT melalui Badan Kesbangpolinmas dan berkoordinasi dengan instansi terkait diantaranya PT, Kanwil/ Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, menyusun pedoman terkait pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila," paparnya.

Selain itu, kata Lisapaly, forum juga menghendaki agar pembangunan Monumen Pancasila dilanjutkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Perlu dilakukan pertemuan antar lintas generasi dan entitas pada setiap HUT RI di seluruh NTT. Dan, Pemprov dan Pemda Kabupaten dan Kota se-NTT mendorong dan memfasilitasi terbentuknya FKUB, FKMD, dan FPK sampai di tingkat kecamatan bahkan desa/ kelurahan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku," urai Lisapaly.

Rekomendasi lainnya adalah pemerintah daerah dan DPRD Provinsi serta Kabupaten dan Kota, diharapkan memberikan dukungan bagi keberlangsungan kerukunan beragama, peningkatan kewaspadaan dini, serta pembauran kebangsaan dalam menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa di NTT.

Reporter: Laurens Leba Tukan

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar