Pelindo III Telah Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Sabtu, 07 September 2019 | 22:18 WIB
Share Tweet Share

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin dan Direktur Utama PT Pelindo III Doso Agung, saat memberikan keterangan kepada wartawan. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] PT Pelindo III tidak akan melanjutkan reklamasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Pasalnya, kegiatan tersebut telah menyebabkan masalah lingkungan.

Hal ini disampaikan Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin, saat konferensi pers, di Gedung Jaya Sabha Denpasar, Sabtu (7/9/2019). Hadir pula pada kesempatan tersebut Gubernur Bali Wayan Koster dan Direktur Utama PT Pelindo III Doso Agung.
 
"Disepakati PT Pelindo III tidak akan melanjutkan perluasan penumpukan material, namun Pelindo III akan memitigasi dampaknya, dan merestorasi kondisi lingkungan di kawasan dan perairan Pelabuhan Benoa," kata Ridwan.

"Jadi, yang rusak-rusak diperbaiki. Yang tidak bagus, dirapikan," imbuh alumni ITB itu.

Ia menjelaskan, kesepakatan penanganan masalah pengembangan Pelabuhan Benoa tersebut mengacu hasil rapat di Kemenko Maritim, Jakarta, pada tanggal 2 September 2019 lalu. Selain Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, rapat tersebut juga dihadiri Kadis Perhubungan Bali, KSOP Benoa, Asdep Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN, serta Dirut dan Direktur Teknik Pelindo III.

"Mengacu pada keputusan rapat, maka setelah penataan awal, Pelindo III bersama KSOP Benoa akan meninjau kembali dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa yang berlaku saat ini dan akan mengusulkan rencana terinci dengan memperhatikan RIP yang berlaku, kondisi saat ini, dan arahan Gubernur Bali," ucapnya.

"Pemerintah melalui Kemenko Maritim membentuk Tim Koordinasi Pemantauan yang terdiri atas para pejabat dan pakar dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait, serta menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat, Pemprov Bali dan Pelindo III terkait kondisi dan tindak lanjut pengembangan Pelabuhan Benoa," imbuh Ridwan.

Tim tersebut, lanjut Ridwan, akan mengumpulkan informasi secara objektif dan ilmiah, membuat masukan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan supaya objektif, profesional dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan jangka panjang.

"Rekomendasi tindak lanjut akan disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, dan kearifan lokal," tegasnya.

Kepentingan nasional yang dimaksud, kata Ridwan, yakni untuk mendorong pertumbuhan pariwisata.

"Kita tahu Bali adalah andalan Indonesia sehingga Pelabuhan Benoa yang dirancang sebagai pelabuhan utama untuk kapal pesiar atau cruise bisa berkembang dan berkontribusi untuk nasional dan daerah. Kepentingan daerah yang disampaikan Pak Gubernur dalam suratnya akan menjadi pertimbangan penting dalam menyusun rencana berikutnya, di samping kearifan lokal juga harus diperhatikan," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, dalam tinjauan ulang dokumen Rencana Induk Pelabuhan Benoa, setidaknya nanti harus memperhatikan tiga hal. Ketiganya adalah prioritas utama kepentingan umum untuk mendukung Pelabuhan Benoa, relokasi pelabuhan gas atau pelabuhan curah di Pelabuhan Benoa ke wilayah baru karena menurut para pakar berbahaya.

Selain itu, pengembangan di Pelabuhan Benoa untuk penyediaan tangki bahan bakar bagi kapal pesiar (cruise), di samping dapat juga memasok avtur untuk kebutuhan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

"Tidak akan dibikin mal-lah di situ, tetapi dibuat untuk mendukung operasional pelabuhan. Tidak dilanjutkan penumpukan material di situ. Akan dirapikan supaya air mengalir lebih lancar, lumpur-lumpur yang melintas tidak akan melintas lagi, dan dimulai penanaman mangrove," tegas Ridwan, yang juga menyampaikan permohonan maaf terkait permasalahan yang muncul akibat kegiatan reklamasi tersebut.

Sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster melayangkan surat resmi kepada PT Pelindo III, yang ditembuskan kepada pihak terkait termasuk Kemenko Maritim. Dalam surat itu, Gubernur Koster meminta Pelindo  III menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Benoa, Denpasar, karena telah menghancurkan ekosistem bakau seluas 17 hektare dan memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar