Berantas Jual Beli Jabatan, Togar Situmorang: Jangan Cuma Lips Service

Jumat, 16 Agustus 2019 | 07:35 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Advokat senior Dr (C) Togar Situmorang, SH, MH, MAP, mendukung penuh pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster terkait komitmennya memberantas praktik jual beli jabatan yang diduga sempat terjadi di lingkungan Pemprov Bali pada era kepemimpinan sebelumnya.

Pengamat kebijakan publik ini berharap, wacana tersebut harus diimbangi dengan aksi nyata dan keseriusan untuk "memberangus" mafia jual beli jabatan.

"Ini jangan cuma lips service. Harus berani dibongkar, kalau memang ada dugaan praktik jual beli jabatan di Pemprov Bali," ujar Togar, saat ditemui di kantornya Law Firm Togar Situmorang & Associates, Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar, Kamis (15/8/2019).

Advokat penerima penghargaan Best Winners - Indonesia Business Development Award ini menambahkan, komitmen Gubernur Koster yang berniat memberantas  praktik jual jabatan itu sangat bagus dan patut diapresiasi.

"Ini sejalan dengan program pemerintahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan good and clean government," tegas Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar, dan juga merupakan rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, showroom mobil, showroom motor, coffee shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar, ini.

Togar berharap, Gubernur Koster harus berani membuat terobosan dan aksi nyata. Apabila ada indikasi dan bukti praktik jual beli jabatan di Pemprov Bali pada kepemimpinan sebelumnya, Gubernur Koster harus berani mengungkapkannya secara gamblang.

"Gubernur juga harus berani membuat laporan resmi lewat Sekda atau Inspektorat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian," tandas Dewan Penasehat Forum Bela Negara Provinsi Bali itu.

Untuk mencegah dan memutus "lingkaran setan" praktik jual beli jabatan ini, Togar yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK-RI) Provinsi Bali ini berharap Gubernur Koster menggandeng KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Supaya pemerintahan kelihatan bersih seperti di Denpasar, Gubernur harus berani menggandeng KPK dalam supervisi pengisian jabatan di Pemprov Bali agar menciptakan pengisian jabatan bersih tanpa transaksi," tutur advokat yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 ini.

"Di situ buat fit and propertest serta pakta integritas, tapi ada juga KPK yang mengawasi dan supervisi. Sebab di antara para aparatur penegak hukum yang masih dipercaya saat ini adalah KPK yang dianggap masih bersih," imbuhnya.

Apabila itu dilakukan, lanjut Togar, maka pernyataan dan komitmen Gubernur Koster betul-betul diyakini publik.

"Kalau berani gandeng KPK, itu luar biasa. Jadi bukan hanya statemen, pameo dan lips service saja," pungkas advokat yang dijuluki Panglima Hukum dan memiliki tagline "Siap Melayani Bukan Dilayani" ini.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

KPK Segel Ruang Kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

KPK Tangkap Tangan Anggota DPRD Jatim

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

KPK Tahan Enam Orang Terkait Upeti THR DPRD Jatim

Selasa, 06 Juni 2017

Komentar