Darurat Sampah, Ini Tuntutan Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali

Rabu, 14 Agustus 2019 | 17:30 WIB
Share Tweet Share

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta bersama Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (14/8/2019). Mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta, di Ruang Baleg DPRD Provinsi Bali, usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali terkait Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali.

Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali terdiri dari 14 elemen, masing-masing Trash Hero Indonesia, Bersih Bersih Bali, Trash Warrior, Satya Pertiwi Cagaan, Komunitas Tol-Tol, Bhakti Ring Pertiwi ( B - Riper), Griya Luhu, Karang Taruna Eka Wira Bhakti Bedulu (BADAULU), Forum Peduli Lingkungan Cemenggaon, Resik Bali, Jumantik Cilik, Relawan Lingkungan Cilik, Kompling Ketewel dan Forum Peduli Lingkungan Puaya.

Dalam dialog dengan Parta, para pegiat lingkungan ini menyampaikan permasalahan sampah di Bali, yang mereka sebut sudah sangat darurat. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, karena sangat berkaitan dengan kesehatan, budaya dan pariwisata.

IMG_20190814_182909

Usai berdialog, Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali membacakan pernyataan sikap di hadapan Nyoman Parta. Pembacaan sikap tersebut dilakukan di Lobi DPRD Bali, oleh Wayan Aksara yang merupakan Ketua Trash Hero Indonesia dan Gusti Ayu Pramita Dewi dari Satya Pertiwi Cagaan.

"Bahwa sesungguhnya, menjaga lingkungan menjadi bersih adalah sejalan dengan menjaga hidup dan kehidupan karena dalam konsep Hindu sudah diajarkan bahwa Bhuana Alit dan Bhuana Agung adalah kesatuan yang saling terkait," kata Gusti Ayu Pramita, saat membacakan pernyataan sikap Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali.

Bahwa pemerintah, imbuhnya, telah melakukan upaya dalam penanganan sampah. Namun, perlu ada langkah yang sinergis antara semua stakeholder terkait baik dari pemerintah, pengusaha, komunitas, kampus, masyarakat adat, PKK, Majelis Agama dan Adat, Subak, Organisasi Kemasyarakatan, partai politik serta aparatur pemerintah paling bawah.

"Bahwa Bali sudah ada dalam posisi darurat sampah dan jika tidak segera dijadikan agenda bersama, dikhawatirkan akan mengganggu keseluruhan sendi kehidupan termasuk budaya, kesehatan dan pariwisata," ujarnya.

Permasalahan sampah di Bali, lanjut Gusti Ayu Pramita, harus diselesaikan dari hulu ke hilir yakni melalui edukasi, sosialisasi, permberdayaan dan pengelolaan.

Karena itu, Forum Komunikasi Penggiat Lingkungan Bali menyampaikan enam (6) tuntutan. Enam tuntutan ini dibacakan Wayan Aksara.

Isinya, Pertama, menuntut pemerintah lebih serius melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait dalam menangani permasalahan sampah.

Kedua, agar pemerintah Provinsi Bali, kabupaten/ kota di Bali sampai ke pemerintah tingkat desa dan desa adat, membuat program dan menyusun mata anggaran untuk penanganan sampah dari hulu sampai ke hilir.

Ketiga, menuntut pemerintah membuat tim sosialisasi yang bisa bertugas secara intensif dan berkesinambungan.

Keempat, menuntut Desa Dinas dan Desa Adat segera membuat Perdes dan Pararem Adat tentang tata kelola kebersihan yang ramah lingkungan.

Kelima, menuntut para pengusaha terlibat aktif secara langsung maupun melalui CSR untuk pengelolaan sampah.

Keenam, menuntut lembaga pendidikan formal maupun non formal terlibat aktif dan langsung dalam penanggulangan sampah di Bali.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017
Nusantara

Tanggul Jebol di Jembrana Sudah Diperbaiki

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Mendagri: Bali Harus Jadi Inspirasi Daerah Lain

Sabtu, 10 Juni 2017

Komentar