Pekerja di Kapal Pesiar Rentan, Perusahaan Wajib Laporkan Perekrutan

Rabu, 14 Agustus 2019 | 13:24 WIB
Share Tweet Share

Nyoman Parta saat memimpin pembahasan lanjutan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan benar-benar menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Bali. Sebab bukan hanya soal nasib pekerja, namun urusan perusahaan juga diatur secara detail dalam Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Bali itu.

Salah satu materi yang dibahas dalam Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah terkait pekerja di kapal pesiar atau pelaut. Bahkan soal ini, pembahasan cukup alot.

"Ini memang alot. Kenapa, karena pertama, karakter pekerjaannya khusus. Mereka kerja di laut. Jadi sangat rentan," kata Koordinator Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta, usai pembahasan lanjutan di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (13/8/2019).

Kedua, menurut dia, instansi penyelenggaranya, ada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja. Sementara di lapangan, ada perusahaan pemberangkatan dan Imigrasi.

"Ini harus disatukan, diintegrasikan. Misalnya untuk mengurangi pelaut berangkat dengan dokumen yang tidak lengkap. Salah satunya, dokumen tentang perjanjian kerja laut. Selama ini, kalau ada masalah, ribetnya minta ampun untuk menyelesaikan. Sampai mati, mayat tidak ketemu. Ada masalah, perjanjian kerja hanya dua tahun, akhirnya menjadi tiga tahun," beber Parta.

Celakanya, demikian Parta, saat ini data valid tentang tenaga kerja di kapal pesiar justru tidak dimiliki Pemprov Bali. Itu sebabnya, dalam Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, juga diatur sistem informasi terpadu.

"Nanti seluruh pekerja kita di luar negeri, mau dia magang di darat, di hotel, di spa, termasuk juga di laut, jadi satu datanya. Jadi datanya ada di sistem informasi terpadu," tegas Parta, yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali.

Ia yakin, jika sistem informasi ini sudah berjalan, maka tidak ada lagi cerita pelaut ditipu saat berangkat. Selanjutnya ketika bekerja di laut, mereka bekerja dan diberi upah sesuai perjanjian.

"Karena itu agar daerah memiliki kontrol, yang selama ini di Dirjen di Jakarta, sekarang kita ambil tanggung jawabnya. Mereka (perusahaan pemberangkatan, red) harus melaporkan rencana perekrutan tenaga kerja untuk kapal pesiar dan orang yang direktur agar dilaporkan ke provinsi. Sehingga kami ada data tentang keberangkatan ke luar negeri," pungkas Parta.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017
Nusantara

Tanggul Jebol di Jembrana Sudah Diperbaiki

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Mendagri: Bali Harus Jadi Inspirasi Daerah Lain

Sabtu, 10 Juni 2017

Komentar