Dewan dan Gubernur Bali Sepakat Dinas Koperasi Tetap Berdiri Sendiri

Rabu, 14 Agustus 2019 | 12:54 WIB
Share Tweet Share

Gubernur Bali Wayan Koster bersama para Wakil Ketua DPRD Bali usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bali. [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Gubernur Bali Wayan Koster, menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bali Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Selasa (13/8/2019).

Dalam jawabannya, Gubernur Koster sepakat dengan masukan fraksi - fraksi di DPRD Bali, bahwa urusan koperasi tetap ditangani organisasi perangkat daerah (OPD) tersendiri.

Hal ini sekaligus menganulir usulan awal dalam Ranperda ini, bahwa Dinas Koperasi dan UKM digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Mengenai penyelenggaraan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM, pada prinsipnya saya sepakat dengan masukan fraksi - fraksi, yakni tetap ditangani oleh perangkat daerah tersendiri," kata Gubernur Koster, dalam jawabannya.

Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini bahkan kembali menegaskan sikapnya yang sejalan dengan usulan dewan, saat dikonfirmasi wartawan usai Rapat Paripurna. Menurut dia, usulan dewan agar Dinas Koperasi dan UKM tetap menjadi OPD sendiri sangat baik. Itu sebabnya, ia langsung menyepakatinya.

"Saya pikir bagus juga. Karena koperasi kita banyak. Koperasi itu punya tugas yang cukup besar. Jadi idealnya memang diurus tersendiri," tegas Gubernur Koster.

Dengan demikian, maka jumlah OPD di lingkungan Pemprov Bali ke depan sebanyak 41 OPD. Sebelumnya saat mengusulkan Ranperda ini, Gubernur Bali memangkas 49 OPD menjadi 38 OPD. Selain itu, diusulkan pula dua OPD baru, yakni Dinas Pemajuan Desa Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Secara terpisah usai Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, koperasi di Bali banyak yang tidak sehat. Itu sebabnya fraksi di dewan, termasuk Fraksi Golkar, mengusulkan agar Dinas Koperasi dan UKM tetap berdiri sendiri.

"Ketika tahu koperasi itu bagian dari Tri Sakti, ketika tahu koperasi itu bagian penting dari ekonomi rakyat, maka tugas kita membina melalui pemerintah, dalam hal ini OPD. Jadi kalau diurus OPD sendiri, itu sudah tepat," tegas Sugawa Korry.

Sebelumnya dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Bali menolak penggabungan Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Fraksi Golkar bahkan menyodorkan alasan filosofis, historis, sosiologis, hingga yuridis terkait penolakan penggabungan dinas tersebut.

"Dan atas komitmen serta konsistensi kebijakan pemerintah, kami berharap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tidak digabung dan tetap sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali," kata Made Dauh Wijana, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017
Nusantara

Tanggul Jebol di Jembrana Sudah Diperbaiki

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Mendagri: Bali Harus Jadi Inspirasi Daerah Lain

Sabtu, 10 Juni 2017

Komentar