Ranperda Ketenagakerjaan Atur Khusus Pekerja Outsourcing

Minggu, 11 Agustus 2019 | 19:42 WIB
Share Tweet Share

Nyoman Parta memimpin rapat pembahasan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] DPRD Provinsi Bali secara marathon membahas Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Bahkan Minggu (11/8/2019), pembahasan kembali dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Bali.

Pembahasan dipimpin langsung oleh Koordinator Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta. Pembahasan dihadiri tenaga ahli Pemprov Bali, tenaga ahli DPRD Provinsi Bali, Dinas Tenaga Kerja, Serikat Pekerja dan stakeholder terkait.

Salah satu pasal yang pembahasannya cukup alot adalah Pasal 41 yang mengatur khusus tentang tenaga outsourcing. Sempat terjadi perdebatan soal pengaturan tenaga outsourcing dalam Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini.

Namun pada akhirnya semua yang hadir dalam pembahasan, bisa mencapai kesepakatan terkait pasal tersebut.

"Sudah disepakati. Jadi, pasal - pasal krusial dalam Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan semuanya sudah selesai dibahas. Sudah bagus," jelas Parta, usai pembahasan tersebut.

Menurut dia, beberapa poin diatur khusus terkait pekerja outsourcing dalam Pasal 41. Pertama, perusahaan outsourcing harus melaporkan tentang kebutuhannya.

Kedua, penerima jasa outsourcing atau perusahaan tempat pemberi kerja harus melaporkan terlebih dahulu jenis pekerjaan apa yang akan diberikan kepada perusahaan pemberi jasa outsourcing.

Ketiga, perusahaan outsourcing berlaku juga hukum tentang pendirian perusahaan dan UU Ketenagakerjaan. Artinya, perusahaan outsourcing bukan berarti tidak tunduk pada aturan tentang pendirian.

"Kan sama-sama perusahaan. Sama saja seperti hotel, restoran, perusahaan outsourcingnya. Karena itu, pekerja yang bekerja di perusahaan outsourcing ini statusnya harus jelas, sesuai dengan hubungan kerja. Apakah DW, kontrak, magang, atau karyawan tetap. Selama ini kan tidak jelas. Semua menjadi karyawan tidak tetap," tutur Parta, yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali.

Keempat, perusahaan outsourcing tidak boleh lagi memotong upah dan penghasilan lain pekerja, yang diberikan perusahaan pemberi pekerjaan. Apabila perusahaan outsourcing mendapatkan jasa, maka hal tersebut harus bersumber dari perusahaan yang melakukan kerja sama.

"Jangan potong dari upah pekerja. Upah pekerja sudah sedikit, dipotong pula. Kan itu yang selama ini terjadi. Tidak boleh lagi terjadi seperti itu ke depan. Makanya kita atur khusus," tandas Parta, yang pada Pileg 2019 lolos sebagai anggota DPR RI Dapil Bali dari PDIP.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017
Nusantara

Tanggul Jebol di Jembrana Sudah Diperbaiki

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Mendagri: Bali Harus Jadi Inspirasi Daerah Lain

Sabtu, 10 Juni 2017

Komentar