Kisruh PPDB, Togar: "Jalur Belakang" Merusak Masa Depan Generasi Emas

Minggu, 23 Juni 2019 | 20:15 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019, ternyata masih diwarnai kegaduhan. Padahal, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sudah membuat rambu - rambu untuk proses ini.

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2019, misalnya, diamanatkan bahwa PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota 90%), prestasi (kuota maksimal 5%), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5%).

Sayangnya, aturan ini justru kurang berjalan maksimal di lapangan. Masih ada beberapa celah yang dimanfaatkan oleh pihak - pihak tertentu untuk "melabrak" aturan tersebut. Salah satunya adalah adanya dugaan intervensi dari oknum pejabat baik di eksekutif maupun legislatif hingga pengusaha.

Bukan itu saja. Sebab dikotomi sekolah favorit dan non favorit juga masih saja terjadi. Akibatnya, banyak orangtua yang berjuang agar anaknya masuk sekolah favorit, entah melalui "jalur belakang" maupun memakai kekuasaan oknum pejabat hingga pengusaha.

"Ketika aturan yang ada dilabrak, maka ada siswa yang bisa mental dari zona tempat seharusnya dia sekolah. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah anak yang punya 'surat sakti' atau titipan dari oknum pejabat, oknum aparatur penegak hukum. Jadi ini sangat disayangkan," kata pengamat kebijakan publik Dr (C) Togar Situmorang, SH, MH, MAP, di Denpasar, Sabtu (22/6/2019).

Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum ini mengatakan, pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali sebenarnya sudah memasang mata-mata di setiap sekolah saat dibukanya PPDB ini. ORI ingin memastikan semua berjalan dalam koridor aturan dan tidak ada penyimpangan.

Itu artinya, tinggal keberanian Kepala Sekolah untuk menolak "surat sakti" atau titipan dan intimidasi dari oknum pejabat tertentu yang ingin memaksakan kehendak agar siswa tertentu diterima di suatu sekolah.

"Pihak sekolah harus berani menolak titipan dari pejabat. Jangan juga terima melebihi kuota karena kuota ini harus teregister di Dinas Pendidikan setempat sebab akan berkaitan dengan dana BOS, DAK dan anggaran lainnya," tegas Togar, yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.

"Jadi bisa menimbulkan implikasi hukum jika ternyata dalam satu kelas kapasitasnya berlebihan. Ini yang tidak boleh," imbuh Togar, yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum No 5A Renon, dan merupakan rekanan OTO 27, yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, food court dan juga barber shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar.

Ia pun mengingatkan efek negatif dari adanya proses mencari sekolah dengan "jalur belakang" seperti titipan dari oknum pejabat ini. Sebab yang akan menjadi korban adalah para siswa.

"Kan kasihan anak didiknya. Jadi tidak boleh itu terjadi," tegas advokat yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank itu.

Togar juga mengingatkan, generasi muda saat ini dipersiapkan agar betul-betul punya akhlak dan moral yang baik. Selain itu, mereka harus punya intelegensia tinggi.

"Bagaimana anak didik bisa berinteraksi sosial kalau ternyata masuk sekolah harus dibekingi. Ini tidak bagus untuk masa depan anak. Kita harus selamatkan masa depan generasi emas Indonesia. Cara-cara yang tidak baik, justru hanya akan merusak generasi emas," tegas advokat yang meraih banyak penghargaan ini.

Dikatakan, mencari sekolah dengan "bekingan" oknum pejabat atau dengan memberikan sejumlah uang kepada oknum di sekolah, artinya secara tidak langsung mengajarkan anak menjadi penyuap, koruptor dan melakukan tindakan tidak terpuji.

"Bagaimana kita bisa mencetak anak cerdas tapi berkarakter baik, bermoral, punya attitude bagus, bertanggung jawab, kalau memperoleh sekolah dengan cara yang yang tidak mendidik? Sudah pasti karakter anak akan buruk ke depan," pungkas kandidat Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Udayana ini.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

Ribuan Siswa Mendaftar di SMAN 1 Komodo

Senin, 03 Juli 2017
Nusantara

Gubernur Bali Terbitkan Pergub PPDB

Jumat, 07 Juli 2017

Komentar