Kisruh PPDB, Togar: Jangan Ada Lagi Siswa Titipan Oknum Pejabat!

Sabtu, 22 Juni 2019 | 11:52 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, kembali gaduh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sistem ini dianggap merugikan siswa dan tidak adil bagi para orangtua. Sebab, berbagai celah kecurangan dalam PPDB justru masih saja terjadi.

Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari pengamat kebijakan publik Dr (C) Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Menurut dia, salah satu celah kecurangan dalam PPDB adalah masih adanya potensi intervensi dari oknum pejabat baik di eksekutif maupun legislatif hingga pengusaha.

Dalam beberapa kasus, menurut advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum ini, ada titipan oknum pejabat atau pengusaha untuk mencarikan anak atau kerabat di sekolah tertentu yang sejatinya tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Seharusnya, tidak boleh lagi ada titipan oknum pejabat atau pengusaha. PPDB tahun ini harus benar-benar transparan dan sesuai mekanisme yang ada. Jadi setop bekingan oknum pejabat atau pengusaha dalam mencarikan siswa sekolah," ujar Togar, yang masuk daftar 100 Advokat Hebat versi Majalah Property&Bank itu.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan terbaru tentang PPDB berupa Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2019.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 ini, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota 90%), prestasi (kuota maksimal 5%), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5%).

Dengan sistem zonasi ini, PPDB diharapkan berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Yang lebih mulia lagi, melalui sistem zonasi, pemerintah berniat untuk memeratakan kualitas pendidikan. Artinya, tidak boleh ada lagi label dan dikotomi sekolah favorit dan non favorit.

"Jalur zonasi ini sesungguhnya bagus untuk pemerataan pendidikan. Sebab sekolah yang dekat dengan tempat tinggal siswa diutamakan menampung siswa di zona tersebut," tegas Togar, yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum No 5A Renon, dan merupakan rekanan OTO 27, yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang Insurance AIA, property penjualan villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, food court dan juga barber shop yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 22 Denpasar.

Ia menyayangkan masih ada sekolah-sekolah yang dianggap favorit, sehingga banyak orangtua berebut untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Padahal sudah dilakukan pemerataan kompetensi kepala sekolah melalui Dinas Pendidikan masing-masing.

Jadi sesungguhnya, orangtua tidak perlu lagi takut dan ragu untuk menyekolahkan anaknya di manapun. Di mana zona sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, maka itulah yang harus diutamakan.

"Tidak ada lagi namanya sekolah favorit di Denpasar, semua rata. Karena kompetensi kepala sekolah, para guru, komite sekolah rata-rata sudah bagus dan merata di semua sekolah dan terakreditasi," tegas Togar, yang juga Ketua POSSI Denpasar.

"Jadi orangtua tidak perlu bingung dan ragu lagi, menyekolahkan anaknya sesuai zonasi," imbuh Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

Ribuan Siswa Mendaftar di SMAN 1 Komodo

Senin, 03 Juli 2017
Nusantara

Gubernur Bali Terbitkan Pergub PPDB

Jumat, 07 Juli 2017

Komentar