Penyelesaian Tapal Batas Matim-Ngada Diduga Konspirasi Politik

Sabtu, 15 Juni 2019 | 15:52 WIB
Share Tweet Share

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe

[INDONESIAKORAN.COM]-Proses penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Manggarai Timur (Matim) dan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (13/5) lalu menuai polemik di tengah masyarakat Manggarai Raya saat ini. Sebab proses penyelesaian tersebut dinilai mengabaikan dokumen-dokumen dan fakta-fakta sejarah sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, proses penyelesaian masalah tapal batas antara Matim dan Ngada diduga adanya konspirasi politik, karena mengabaikan semua jejak dokumen-dokumen negara dan fakta-fakta sejarah sebelumnya yang telah disepakati para pihak sebelumnya.

"Kalau saya cermati dan mengikuti perkembangan proses penyelesaian masalah tapal batas antara Matim dan Ngada itu diduga adanya konspirasi politik, karena nampaknya mengabaikan semua jejak dokumen-dokumen negara dan fakta-fakta sejarah sebelumnya yang telah disepakati para pihak," kata Ramses di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini, dugaan adanya konspirasi politik tersebut mengemuka menyusul beredarnya informasi pemekaran kabupaten Ngada, sehingga bisa saja adanya lobi-lobi politik kepada pengambil kebijakan dengan mengabaikan kesepatakan sejarah sebelumnya.

"Ada informasi kalau Ngada itu mau dimekarkan sehingga bisa saja publik menduga adanya konspirasi politik dalam penyelesaian masalah tapal batas itu dan bisa saja adanya lobi-lobi politik ke pihak pengambil kebijakan dengan mengabaikan kesepatakan sejarah sebelumnya," ujar Ramses.

Untuk itu Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini meminta Kementerian Dalam Negeri dan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah tapal batas Matim-Ngada  agar tidak bermain politik agar tidak terjadi konflik antar-masyarakat di kedua daerah tersebut.

Sebelumnya penyelesaian masalah tapal batas ini berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (13/5/2019).Rapat dipimpin langsung Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Hadir Bupati Ngada, Paulus Soliwoa, Bupati Matim, Agas Andreas Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Drs. Wardani,MAP, pejabat lingkup Pemprov NTT, pejabat dari Matim dan Ngada yang membawahi masalah perbatasan dan tata pemerintahan dan pertanahan. Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat dari dua kabupaten ini.

Dalam pertemuan ini dihasilkan tiga poin kesepakatan, yakni, Pertama, Pemerintah Kabupaten Matim, Ngada, Pemprov NTT sepakat dengan penarikan garis batas pada bagian utara (Wilayah Buntal) sampai dengan bagian selatan;

Kedua , Pemkab Matim, Pemkab Ngada ,Pemprov NTT sepakat menetapkan garis batas kedua kabupaten; Ketiga, Pemerintah Kabupaten Matim, Ngada, Pemprov NTT sepakat bahwa batas Kabupaten Matim dengan Kabupaten Ngada dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Reporter: Florianus Edi
Editor: Odorikus


Berita Terkait

Komentar